Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kondisi usaha dan investasi yang lebih baik. Bagian yang penting dari Kepailitan adalah Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan / atau membereskan harta Pailit. Kurator harus terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Kurator berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya. Selain itu ia bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas, Kreditor, dan Debitor Pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekadar menyelamatkan harta Pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, tetapi Kurator dituntut untuk bisa meningkatkan nilai harta Pailit tersebut. Yang lebih penting, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati Standar Profesi dan Etika. Hal ini menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor Pailit ataupun Kreditor. Walaupun tugas dan kewenangan Kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang dihadapi kurator dalam hal tugas dan kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk mengatasi masalah-masalah ini prinsip kebenaran dan keadilan harus selalu ditegakkan oleh Kurator."

"Lembaga kepailitan merupakan realisasi ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum. Oleh karena itu dalam hal Debitur pailit , maka kedudukan Kreditur menjadi permasalahan yang utama yaitu dalam memperoleh pembayaran atas piutang yang telah diberikan kepada debitur. Keberadaan lembaga kurator sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan perlindungan atas kepentingan krediktur. Demikian pula Actio Paulina memberikan peluang lebih besar bagi Kreditur untuk mendapatkan pembayaran. Namun demikian Actio Pauliana dalam kepailitan tidak begitu mudah dalam pelaksanaannya."

"Tesis ini membahas tugas kurator dalam kepailitan khususnya terhadap rahasia bank. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang kepailitan bertugas mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan debitor pailit. Namun kurator menghadapi permasalahan hukum terhadap harta kekayaan debitor yang berada pada perbankan seperti rekening simpanan, deposito, safe deposit box, dan produk jasa perbankan lainnya, yang disebabkan oleh adanya ketentuan rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan kurator berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam kepailitan dapat menyimpangi/membuka rahasia bank; dan perlu adanya sinkronisasi dan perbaikan peraturan perundangundangan yaitu undang-undang kepailitan dan undang-undang perbankan

---

The focus o f this thesis is the duties of Receiver in a bankruptcy case, in particular issues related to bank secrecy. Under the Bankruptcy Law, Receiver is authorized to manage and/or settle the bankruptcy estate. However, the Receiver face a legal problem in accessing the debtor?s property which placed in bank, such as saving account, deposits, safe deposit box, and other banking services, due to the restriction under the provisions of bank secrecy. This research is using normative method with statute approach. These research resulting that the Receiver in his capacity and authority given by Bankruptcy Law can lift the bank secrecy; and the Law needs to synchronize between the Bankruptcy Law and the Banking Law."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan. Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun PPAT didalam kenyataannya banyak memiliki celah-celah yang dapat mengakibatkan seorang Notaris maupun PPAT harus berhadapan dengan “masalah hukum”. Kurator yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil alih kepengurusan Debitur Pailit seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan mengelola harta debitur Pailit . Materi tesis ini akan mencoba membahas lebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Notaris PPAT didalam melaksanakan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan, dan tentunya diharapkan dapat memberi masukan-masukan bagi banyak pihak agar pelaksanaan putusan pailit maupun pelaksanaan putusan perdamaian dalam kepailitan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan

---

Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) have important roles and responsibilities in the implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy. As Public Officials authorized to make authentic deeds, Notaries and PPATs are required to follow the applicable laws and regulations. Bankruptcy law is not a new legal product in Indonesia, but in reality there are still many people who do not understand Bankruptcy Law. The implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy by a Notary and PPAT in reality has many loopholes that can result in a Notary or PPAT having to deal with "legal problems". The curator who is authorized by law to take over the management of the Bankrupt Debtor should seriously carry out his duties by managing the assets of the Bankrupt Debtor.

The material of this thesis will try to further discuss the problems faced by PPAT Notaries in implementing bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy, and of course it is hoped that it can provide input for many parties so that the implementation of bankruptcy decisions and the implementation of reconciliation decisions in bankruptcy can run in accordance with applicable laws and regulations and no party is harmed."