Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi ekonomi di abad 21 memunculkan tantangan baru, karena ketatnya persaingan terutama ditingkat pekerja dengan masuknya tenaga kerja asing yang tentunya mempunyai semangat kompetitif dan kemampuan intelektual yang unggul yang terbuka untuk bersaing dengan pekerja lokal, realitas yang tidak bisa dihindari ini tentunya hams direspons dengan Sumber Daya Manusia Indonesia yang juga siap bersaing dalam artian mempunyai kualitas yang kompetitif. Pembentukaan Sumber Daya Manusia Indonesia yang mempunyai kemampuan intelektualitas juga religisiutas maka Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu institusi formal yang dapat diharapkan perannya dalam membentuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif. Pemerintah telah memodifikasi Status Hukum pada PTN menjadi Badan Hukum untuk memberi ruang agar PTN dapat melakukan usaha-usaha komersil dengan sebagian kekayaannya dalam rangka mendapatkan laba untuk mencukupi pembiayaan mahasiswa yang menurut penelitian Dirjen Dikti untuk membentuk mahasiswa yang berkualitas dibutuhkan Rp. 18 Juta/Mahasiswa untuk satu tahun (unit cost) atau Rp. 14 Triliun untuk 48 PTN yang ada di seluruh Indonesia, sementara yang dapat dibiayai oleh pemerintah hanya 2/3 dari Rp. 14 Triliun atau dengan unit cost Rp. 5-6 Juta/mahasiswa untuk satu tahun, defisit ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, kekurangan ini yang dicoba disiasati lewat konsep Badan Hukum pada PTN dalam rangka mencukupi dana yang tidak mencukupi."

"Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan iklim persaingan yang sehat namun juga ketat antara negara-negara di dunia sehingga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual dimana semuanya itu dapat dipertahankan dengan adanya iklim persaingan sehat ditunjang dengan sistem pengaturan yang lebih memadai dan selaras dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional yang diperlukan di Indonesia. Dengan adanya permasalahan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan merek pada khususnya yang semakin kompleks maka upaya perlindungan terhadap barang dan jasa produksi dalam negeri harus ditingkatkan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yaitu dengan disempurnakannya Undang-Undang Merek lama menjadi Undang-Undang No. 1S Tahun 2001 Tentang Merek. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat merek yang bersifat khusus dimana hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemiliki merek dan apabila dipergunakan oleh orang lain maka harus dilakukan perjanjian lisensi merek terlebih dahulu dan adanya pengaturan tentang hal-hal tersebut diatas adalah sebagai bukti adanya perwujudan perlindungan merek dagang dalam negeri terutama bagi pemilik merek dagang yang sah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum antara lain adalah faktor materi hukum, kelemahan kantor Merek dan kinerja aparat kantor merek, kelemahan aparat penegak hukum serta kurangnya apresiasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak milik intelektual, sehingga bila ditinjau dari unsur penegakan hukum tersebut maka perlindungan merek jelas ditunjang oleh upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, efektif dan efisien dalam kenyataan empiris dalam praktek perdagangan di lapangan, yang ditunjang pula dengan adanya kesungguhan kinerja aparat penegak hukum pada umumnya dan aparat kantor merek. pada khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran merek dagang."

"Perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan akan berperan sangat penting di era milenium baru, Di Indonesia peran perguruan tinggi mulai ditunjukkan sejak kebangkitan nasional pertama sampai jaman revolusi kemerdekaan, dan berlanjut terus di masa orde baru hingga saat ini yang juga ikut menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara kita. Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang pendidikan merupakan tugas dan kewenangan daerah, maka trend pendidikan tinggi semakin mengarah pada dcmokratisasi dan desentralisasi yang setanjutnya akan membawa PT ke arah yang lebih serius untuk menjadikan masyarakat perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi diri dan wilayahnya. Terkait dengan kemandirian PT yang sering disebut dengan otonomi perguruan tinggi, maka Fokus permasalahan dua tahun terakhir ini adalah masalah manajemen. Paradigma haru pendidikan tinggi menghendaki otonomi pendidikan tinggi dalam arti pengelolaan yang seluas-luasnya atas segala potensi sumber daya yang dimiliki secara manajerial. Permasalahan utama yang terkait erat dengan otonomi PT adalah pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 2000 empat PTN (UI, UGM, IPB dan 1TB) dinyatakan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau Pergurun Tinggi Badan Hukum Negara (P 4311....1 berdasarkan PP No. 152-155/2000. Finis 2001 adalah awal masa h'ansisi bagi 4 PT-131-IMN lcrsehut untuk menerapkan PP tersebut-yang direncanakan sampai 2005 karcna banyak hal yang harus dilakukan dan untuk kemandirian PT tersebut terutama dalam penataan pegawai termasuk dosen, dan pengelolaan keuangan. Atas dasar hal-hal tersebut maka tesis ini ingin menganalisa potensi otonomi PT BHMN dalam menyongsong pcnerapan paradigma baru pendidikan tinggi yaitu menganalisa struktur/sumber anggaran/pembiayaan PT-BHMN; mengkaji potensi PTBHMN berdasarkan model alokasi anggarannya terhadap struktur/sumber pembiayaannya; dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi terhadap kinerja PTN. Total pembiayaan/annggaran 4 PT-BHMN selama 12 tahun anggaran (1990/91-2001) menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dan fluktuasi antar komponennya bervariasi antara D1K dan DIKS di masing-masing perguruan tinggi. Hasil pendataan model alokasi di 4 (empat) PT-BHMN kurang memuaskan karena tidak signifikannya beberapa variabel yang mempengaruhi alokasi anggarnn baik DIP, DIK maupun DIKS. Namun demikian hasil analisis dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan otonomi di pendidikan tinggi dengan adanya signifikansi antara penurunan alokasi DIP di tahun-tahun mendatang dengan kebijakan pemerintah sesuai PP No 152 - 155 Tabun 2000 Tentang Penerapan 4 PT-BHMN tersebut, dimana secara bertahap alokasi DIP yang merupakan subsidi bagi keempat PT-BHMN tersebut akan berkurang untuk mempersiapkan kemandirian PT-BHMN. Di sisi lain, DIKS yang merupakan sumber dana "asli" PT, tahun-tahun mendatang akan terus meningkat penerimaannya, sesuai dengan kebijakan otonomi yang akan diterapkan untuk mendukung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan karena DIKS diharapkan akan menutup pengurangan alokasi DIP atau pengurangan subsidi pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai status dan tujuan otominya PTBHMN tidak bisa lagi mengandalkan sumber pembiayaan dari DIP dan D1K yang berasal dari pemerintah. DIP secara berlahap harus dikurangi yang pada akhirnya tidak disediakan lagi. Oleh karena itu sumber pembiayaan yang harus dipacu penerimaannya adalah DIKS yang bersumber dari masyarakat. SPP merupakan yang merupakan sumber utama selain subsidi pemerintah sebagai salah satu komponen DIKS kenaikannya tidak dapat dihindarkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan. Selain itu PT-BHMN perlu mengembangkan sistem yang mengarah kepada subsidi silang, dimana yang kaya/berlebih atau lebih mampu membayar lebih banyak/mahal sedangkan yang tidak mampu akan mendapat subsidi baik dari pemerintah maupun masyarakat peserta didik yang lebih mampu. Pala subsidi silang ini harus ditingkatkan dengan sistem pendataan yang lebih baik dan akurat. Penerimaan anggaran DIKS juga dapat ditingkatkan dengan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-Iembaga yang relevan misalnya : kerjasama dengan industri dan kalangan bisnis dengan asas saling menguntungkan; kerjasama dengan pemerintah daerah (PropinsilKabupaten/Kota) sekaligus turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di era otonomi; bermitra dengan lembaga/institusi di dalam dan di luar negeri dalam upaya pengembangan kawasan seta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pergeseran peran pemerintah, maka mekanisme pendanaan PT oleh pemerintah juga hendaknya mengalami perubahan. Mekanisme baru ini diharapkan diterapkan dengan mekanisme pendanaan berbasis block finding yang besarnya tergantung pada jumlah lulusan yang dihasilkan dengan mutu yang tcrjamin. tidak hanya didasarkan kepada jumlah peserta didik/mahasiswa yang terdaftar, disamping juga dengan sistem kompetisi berdasarkan pengelompokan PT."