Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara mungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan motif konsep kontrak bagi hasi/Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak seria mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan. Untuk memperlancar opcrasional JOB, pendiri JOB telah me kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hokum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakankaryawan dan lainnya sehingga menempatkan JOB scolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukum, JOB tidak dikenal sebagai subyck bukum/badan hukum dan olch karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis inikarenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada Jo dirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus sendiri oleh pendir-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hokum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor committee) to lay down the basis of allocation ofrights and ob party as well as stipulate the procedure of operation implement supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has confer upon the JOB to take corporate acts such as entering into agree other party, controlling assets, employing experts etc thereby placing JOB as is it were a law subject However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of

Indonesia No. 07/PK/N/1999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community pecially those interested in JOB about the legal status of JOB and not ret loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well increase the performance of JOB operation in attaining the maximum."

"Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan Iainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukurn, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 071PKJNI1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan send iri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as is it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 071PKIN11999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target."

"Tesis ini membahas mengenai kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam Joint Operating Agreement antara Pertamina dengan ExxonMobil. Permasalahan yang diangkat yaitu latar belakang keterlibatan pemerintah Amerika Serikat, padahal semestinya JOA diselesaikan dengan Business to Business. Pengaruh dari Multi National Corporation ExxonMobil menjadi salah satu perhatian dari Tesis ini dalam melihat hubungan MNC dan National Interest dalam hal mempengaruhi sikap pemerintah Amerika Serikat di Blok Cepu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan pencarian diinternet. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kepentingan pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan transnasional yang berasal dari negaranya.

---

This thesis discusses the U.S. government interests on the Joint Operating Agreement between Pertamina and ExxonMobil. Issues raised that background the U.S. government 39 s involvement, whereas the JOA should be completed by the Business to Business. Influence of Multi National Corporation ExxonMobil became one of the concerns of this thesis in the relationship of MNC and National Interest in influencing the attitude of the U.S. government in Cepu. Data collection camed out of the literature study and the internet searching. From the research, it was found that the interests of the U.S. government is to maintain the continuity of transnational companies from their own country."

"Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."

"PT. PP-TAISEI INDONESIA CONSTRUCTION merupakan salah satu perusahaan Joint-Venture di Indonesia, antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, Jepang, yang telah berusia 25 tahun. Penelitian dilakukan untuk di kaji bagaimana pelaksanaan dalam Manajemen Silang Budaya Organisasinya sehingga tetap dapat meningkat sampai saat ini. Disadari bahwa didalam perusahaan Joint Venture masalah yang timbul dan sangat mempengaruhi jalannya organisasi adalah perbedaan budaya (culture) dari masing-masing anggota organisasi Joint-Venture tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang Manajemen Silang Budaya (Cross Culture Management) pada PT. PP-Taisei Indonesia Construction ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi maupun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya organisasi antara lain; iklim organisasi, kepuasan kerja karyawan dan kemampuan daya saingnya dalam memasuki era globalisasi atau era persaingan bebas. Sehingga pokok masaiah dalam tests ini ialah bagaimana pengelolaan silang budaya sehingga organisasi (perusahaan) dapat berkembang dan maju, serta mempunyai daya saing ? Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data kepustakaan serta data primer (in-depth interview) dan studi dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PT. PP-Taisei Indonesia Construction sangat memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dan yang terjadi dan berupaya mengetolanya sehingga tercipta iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Temuan penelitian yang paling utama adalah gambaran adanya suatu hubungan empiris antara nilai-nilai budaya yang ditetapkan oleh perusahaan dengan iklim organisasi serta kepuasan kerja pegawai. Pengalaman kemampuan mengelola silang budaya di PT. PP-Taisei dapat pula dijadikan acuan dalam mengelola Silang Budaya Organisasi lainnya, baik organisasi publik maupun Organisasi Swasta terutama yang bersifat aliansi ; Joint-Venture, Joint Operation, Konsorsium atau Penggabungan (Merger). Nilai-nilai Budaya Organisasi yang telah mengkristal menjadi Budaya Organisasi baru yang telah disepakati, dihormati, ditaati dan dihargai bersama jika dikelola, disosialisasikan serta dipelihara dengan balk akan menjadi kekuatan organisasi dan meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi era globalisasi."

"Bauksit adalah material untuk memproduksi aluminium. Aluminium sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai bahan campuran untuk pembuatan kerangka pesawat terbang, pesawat jet, pesawat ulang alik dan juga satelit yang merupakan objekobjek yang sangat vital dalam peradaban manusia kedepan. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk berperan aktif dan mempunyai kendali lebih besar atas sumber daya alam yang sifatnya strategis, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan mineral mentah (ore) secara langsung ke luar negeri. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses peningkatan sumber daya alam yang sifatnya mentah (ore) menjadi barang setengah sehingga dapat memberikan nilai tambah. Keberadaan peraturan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi ulang atas strategi bisnisnya selama ini. Dari sisi strategi manajemen, studi ini akan menganalisa proses pembentukan usaha patungan dalam sebagai salah satu strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mendadak akibat adanya perubahan peraturan pemerintah. Selain itu, dari sesi keuangan juga akan dilakukan analisa kelayakan investasi pembangunan pabrik pengolahan biji bauksit dengan melihat NPV, IRR, Profitability Index dan Payback Period dari investasi ini.

---

Bauxite is a material for producing aluminum. Aluminum itself has been known since long as an ingredient for the manufacture of aircraft frame, jet planes, space shuttle and satellites which are the objects that are vital to the future of human civilization. As part of a government initiative to play an active role and have greater control over natural resources that are strategic, the government passed a law to ban the export of raw mineral material (ore) directly out of the country. Company is required to perform the process of improving the natural resources that are raw (ore) into intermediate goods that can provide added value. The existence of these regulations encourages companies to conduct re-evaluation of its business strategy over the years. In terms of management strategies, this study will analyze the process of formation of the joint venture as a strategy to adapt to sudden environmental changes due to changes in government regulations. In addition, from the financial point of view, this study will conduct feasibility analysis of investment processing plant by using NPV, IRR, Profitability Index and Payback Period as critical parameter to make decision."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian pencatatan beban operasional (operating expense) di PT Artemis berdasarkan kerangka kerja COSO Internal Control Integrated Framework. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur dari kegiatan review operating expense dengan prinsip dan jenis aktivitas pengendalian internal yang dijelaskan dalam COSO Internal Control Integrated Framework. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kegiatan review operating expense telah menerapkan prinsip dari aktivitas pengendalian internal dan telah mencakup beberapa dari jenis aktivitas pengendalian. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa review operating expense telah melaksanakan tiga fungsi utama dalam konsep pengendalian internal yaitu preventive, detective, dan corrective.

---

This internship report aims to evaluate the control activities of recording operational expenses at PT Artemis based on the COSO Internal Control Integrated Framework. The evaluation is conducted by comparing the procedures of operating expense review activities with the principles and types of internal control activities outlined in the COSO framework. Based on the evaluation, the operating expense review activities have implemented principles of internal control activities and have covered some types of control activities. The results also indicate that the operating expense review has carried out three main functions in the concept of internal control: preventive, detective, and corrective.

"