Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK^ engangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dikenal selain dalamPeraturan perundang-undangan nasional juga dikenal dalam sistem peradatan di^ sjng-masing daerah, khususnya dalam hukum adat Bali.angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluargaorang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangangkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Keistimewaan anakangkat dalam hukum adat Bali adalah terkait dengan sistem kekerabatan danPewarisan yang berlaku dalam adat setempat.Permasalahan yang dianalisis diampenelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pengangkatan anak, syarat formal danraatenal serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dalam hukum «datBau. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipepenelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data primer berupa studi dokumen^ n wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian inikuakukan dengan mengkaji beberapa kasus pengangkatan anak yang teijadi dalamkeseharian masyarakat di wilayah tempat penelitian. Pada dasarnya bentuk-bentukPengangkatan anak, terdiri dari Pengangkatan anak biasa dikarenakan suami istrisarna sekali tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak sentana rajeg yaitumengangkat anak perempuan menjadi status purusha, serta mekidihang raga ataunyerahang raga. Syarat material meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh orang tuayang mengangkat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang diangkat,sedangkan syarat formal meliputi tata cara dan proses yang harus dilewati dalamperbuatan hukum pengangkatan anak dalam adat Bali. Akibat hukum pengangkatananak pada prinsipnya adalah hilangnya segala hak dan kewajiban dari keluargaasalnya, dan mendapatkan segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnyasebagaimana halnya anak kandung, baik dalam bidang pewarisan pada khususnyadan lapangan hukum keluarga pada umumnya."

"[Pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat adat Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan bila tidak terdapat keturunan laki-laki dalam suatu perkawinan. Keberadaan keturunan laki-laki dalam masyarakat Tionghoa adalah sangat penting sebagai penerus marga (she) dan pemelihara abu leluhur. Dalam perkembangannya masyarakat adat Tionghoa mengalami perubahan sistem kekerabatan menjadi bercorak parental sehingga sekarang dikenal pula pengangkatan anak perempuan. Motif utama pengangkatan anak turut mengalami perubahan, tidak lagi demi melanjutkan keturunan semata tetapi demi kepentingan terbaik anak. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat haruslah dalam posisi yang menjamin kesejahteraan anak tersebut, termasuk pula bila orang tua angkatnya meninggal kelak berkaitan dengan warisnya. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Tionghoa di Indonesia, bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa, bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan PengadilanNegeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan, selain itu dilakukan pula wawancara untuk mendukung fakta yang ditemukan dalam data sekunder. Dari penelitian diketahui bahwa masyarakat adat Tionghoa di Indonesia melakukan pengangkatan anak hanya secara adat karena pengangkatan anak melalui pengadilan dianggap rumit dan memakan banyak biaya. Akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr adalah pengangkatan seorang anak perempuan yang awalnya hanya dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang kemudian dapat disahkan oleh pengadilan negeri demi mendapat kepastian hukum dan mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut.

---

Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there's no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor?s ash. Over the time Chinese Indonesian's descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption's main motives also started shifting, it was to

carry on the lineage but now it is for foster child's own benefit. Foster child?s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents? death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what

is the legal consequence of adoption in matter of foster's child's position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through literature study, beside there's also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child becomes adoptive parent's heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child's best interest.;Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through

literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child

becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest., Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no

male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the

person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s

descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption

are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to

carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of

this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what

is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in

Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through

literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found

in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians

conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court

considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of

adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child

becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest.]"

"Adanya stratifikasi sosial masyarakat Bali yang secara umum dikenal dengan adanya Kasta, membuat banyak pihak menghubungkannya dengan adanya pengaruh Agama Hindu yang kuat pada sistem hukum adat Bali. Dalam sistem kekeluargaan yang berpengaruh pada pemhentukan pola perkawinan dan pewarisan ternyata sebagian diantaranya diresepsi dari hukum Hindu. Namun hukum Hindu yang diresipir tidaklah sepenuhnya, ada beberapa bagian yang diresipir berdasarkan konsep Bali yang dikenal dengan istilah Desa (tempat), Kala (Waktu), Patra (Kondisi/keadaan). Istilah wangsa di Bali tidak begitu popular, malah lebih dikenal dengan istilah kasta yang bahkan sampai saat ini berlaku di India, yang berkedudukan vertikal dengan diturunkan berdasarkan kelahiran.Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa pokok permasalahan yang mengemuka, yaitu adakah perbedaan prinsipil antara Kasta, Warna dan Wangsa tersebut?, kemudian kaitannya dengan konsep purusa, bagaimanakah adat menyikapi, apabila ada lelaki non hindu menikah dengan perempuan hindu?, serta bagaimanakah Hukum Agama Hindu diresepsi dalam sistem hukum adat Bali?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan, diantaranya : asal usul terminologis antara Warna, Rasta dan Wangsa terdapat perbedaan fungsional yang jelas berpengaruh pada implikasi dan implementasinya. Istilah warna terdapat dalam kitab suci Agama Hindu,dibagi menjadi 4 (empat): Brahmana, Kesatriya, Waisya, dan Sudra. Warna ini jelas berdasarkan garis kerjanya di masyarakat, yang berdasarkan fungsi kedudukan sosialnya di masyarakat dan bukan berdasarkan garis keturunan atau kelahiran. Sedangkan Kasta tersebut berasal dari ceste, dari bahasa portugis, yang didasarkan pada kelahiran, sedangkan di Bali, sebenarnya yang dikenal adalah Wangsa. Bila ada penikahan campur, maka pada umumnya adat memberikan solusi bahwa perempuan Hindu tersebut yang pindah nmngikuti Agama suaminya. Adanya pembagian warisan berdasarkan hubungan darah terdekat, garis purusa, pengangkatan sentana radjeg, adanya kewajiban untuk mewaris perawatan tempat suci adalah merupakan cerminan pengaruh hukum hindu pada adat Bali."

"ABSTRAKLembaga pengangkatan anak sudah sejak dulu dikenal oleh bangsa kita. Hampir diseluruh Indonesia nampak suatu adat kebiasaan mengenai anak angkat ini, Tetapi sampai S£ karang pengaturan perundang-undangan khusus mengenai pen£ angkatan anak secara tertulis belum ada, kecuali bagi war negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dimuat dalam Stb. 1917 No.129.' Pengangkatan anak dikalangan warga negara In donesia asli pelaksanaannya masih didasarkan pada ketentu an-ketentuan hukum adat, agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan yang beraneka ragam bentuk, sifat dan akibat-akibatnya. Keadaan ini- menunjukkan bahwa belum ada suatu pola penanganan yang umum serta kelembagaan yang dibutuhkan dan yang dapat berlaku secara nasional. Pada dasrnya ada dua masalah pokok dalam pengangkat an anak di Indonesia, yaitu pertama masalah pemgangkatan anak didalam negeri ( Domestic adoption ) dan kedua mesa lah pengangkatan anak antar negara ( Intercountry adoption). Mengingat ruang lingkup masalah pengangkatan anak sangat luas, didalam skripsi ini pembahasan masalah peng - angkatan anak dibatasi pada pengangkatan anak dalam negeri khususnya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali,

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption.Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption.Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption."

"Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum atas tanah ulayatnya dengan didaftarkan sebagai objek hak atas tanah. Penelitian ini membahas mengenai: (i) kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali; dan (ii) kedudukan subjek hukum perseorangan dalam penguasaan tanah ulayat milik masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder disertai tipologi penelitan eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) tanah desa dapat dijadikan sebagai objek hak milik atas tanah dengan desa pekraman atau desa adat sebagai subjek hukum penguasanya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 dan Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) subjek hukum perorangan terhadap tanah ulayat dikuasai dengan hak milik tidak penuh, di mana desa pakraman sebagai lembaga adat tetap terlibat dalam pengelolaan dan penguasaannya sehingga tidak menghilangkan sifat dan karakter komunal dari sebuah tanah adat.

---

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Ulayat Land of Legal Community Units recognizes the existence of customary rights of customary law communities as enshrined in the provisions of Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. This is regulated with the aim that customary law communities get legal recognition and certainty over their ulayat lands by being registered as objects of land rights. This study discusses: (i) the legal strength of certificates of rights to customary lands of indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali; and (ii) the position of individual legal subjects in the control of customary land owned by indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali. This research is an empirical normative research using primary and secondary data accompanied by a typology of explanatory research. The results of this study are: (i) village land can be used as an object of land ownership with Pekraman village or customary village as the legal subject of its ruler based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 and Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) individual legal subjects on ulayat land are controlled with incomplete property rights, where the village of Pakraman as a customary institution is still involved in its management and control so as not to eliminate the communal nature and character of a customary land."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan bagaimana jika prosedur tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan menganalisa lebih dalam Akta Pengangkatan Anak yang dibuat di hadapan Notaris, yaitu Akta Pengangkatan Angeline, seorang anak berusia 8 tahun yang pada tahun 2015 diduga dibunuh oleh orang tua angkatnya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan hanya dengan akta pengangkatan anak yang dibuat di hadapan Notaris adalah tidak sah, melainkan tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan anak yang tidak sah akan mengakibatkan pelakunya dapat terkena sanksi denda, pidana, dan batalnya pengangkatan anak tersebut demi hukum.

---

This study aims to determine what is and what is the procedure of adoption in Indonesia and what if the procedure is violated or not implemented by analyzing more in the Deed of Adoption made before a Notary the Deed of Appointment Angeline an 8 year old girl who in 2015 allegedly killed by his adoptive parents This research is a normative juridical research by using secondary data including legislation and books From the research we concluded that the adoption is done only with the adoption deed made before a Notary is not legitimate but still have to pay attention to the requirements prescribed by laws and regulations in Indonesia Unauthorized adoption will lead to the culprit may be subject to financial penalties criminal and cancellation of removal of the child by law."