Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariahberupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dariperbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebutmenjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpadisertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminandapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankanmuqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahuibagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh darimuqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasarhukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalammenerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawabpermasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulisakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung denganwawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptifkualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahandalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori,peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah danpembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitiantersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaanyang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yangberlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidakmenjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakandengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalammemberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salahsasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan padasaat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACTThis research was based on the product of al Qardh al Hasan funding whichis one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. Thisfunding was about to be the best product for client who needs immediately loanwithout giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow someloss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well,considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund alQardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p lacedwithout guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge theregulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation ofguarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh alHasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, theresearcher would use the juridical normative method, which was supported byinterview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as dataanalysis method. All information gathered would be used to make conclusion basedon theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, andregulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding wasused only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. Theguarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should beapplied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to selectprospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arrangednot only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomicsociety."

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"The legally binding of a collateral contract on the Al Qardh Al Hasan on the Mandiri Syariah Bank in Yogyakarta indicates that the rules of Syariah does not regulate what kinds of collateral contracts. The procedure of collateral contract must be based on the rules of conventional law applied as a public regulation which legally binding to all Syariah Bank in Indonesia."

"Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan terpenuhinya kaidah Hukum Islam dalam program PUMK. Penelitian ini membandingkan antara Al Qardh Al Hasan dengan Program PUMK dan selanjutnya meneliti bagaimana perspektif hukum Islam atas Program PUMK. Metode penelitianyang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan atau hukum positif tertulis, dengan melakukan pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUMK yang pelaksanaannya berada dalam lingkup Corporate Social Responsibility, tidak memenuhi kaedah utang piutang dalam hukum Islam. Prinsip pinjaman dalam kaedah hukum Islam melarang adanya imbalan atau tambahan di awal, sedangkan program PUMK secara jelas mempersyaratkan tambahan dalam bentuk jasa administrasi. Simpulannya bahwa karakterisitik Al Qardh terdapat dalam Program PUMK, namun dikarenakan terdapat kaidah syara’ yang diselisihi perihal piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sehingga program PUMK ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

---

Al Qardh Al Hasan is a soft and benevolent loan scheme in Islam, has a social purpose and is not commercial in nature. The Government of Indonesia through State-Owned Corporate has a micro and small business funding program (PUMK) which is the implementation of a social and environmental responsibility program (TJSL) mandated in the Limited Liability Company Law. Al-Qardh and the PUMK program aim to help those in need without expecting profit, however, comprehensive research is needed regarding the suitability and fulfillment of the rules of Islamic Law in the PUMK program. This study compares Al Qardh Al Hasan with the PUMK Program and further examines how the Islamic law perspective on the PUMK Program. The research method used is the normative juridical method, by conducting research on written positive regulations or laws. Literature study data collection is supported by interviews with experts and related parties. The results of this study show that the PUMK program, which is social in nature and in practice within the scope of Corporate Social Responsibilityy, does not meet the receivables debt method in Islamic law. Loans in Al Qardh Al Hasan as well as other types of loans based on Islamic law are not allowed to promise additional at the beginning, while the PUMK program clearly requires the existence of benefits. The conclusion is that the characterization of Al Qardh-Al Hasan is actually contained in the PUMK Program, but because there is a rule of syara' which is disputed in the form of imposition of benefits,meanwhile the fiqh method states that every receivable that brings benefits is usury, so this PUMK program is not in accordance with the provisions of Islamic law"

"Tesis ini membahas mengenai transaksi IMBT sebagai salah satu lembaga pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan konsep Syariah. Konsep Syariah ialah menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter sehingga Perbankan Syariah pertumbuhan pembiayaannya tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. pembiayaan IMBT untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah yang diterapakan oleh Unit Usaha Syariah Bank X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian menyarankan agar transaksi yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah harus mengikuti peraturan yang berlaku dan akad perjanjian yang dibuat hendaknya dibuat secara autentik untuk mempermudah pemasangan Hak Tanggungan terhadap objek IMBT.

---

This thesis discusses about IMBT transactions as one of the financing institution of home ownership based on the concept of syariah. The concept of syariah is maintaining the balance between real sector and monetary sector so that the growth of islamic banking financing is inseparable from the growth of real sector it's financed.

This research is a normative legal research that is literature legal research by using the explanatory research typology. Summary of this research say that some rules has been broke by this transaction. Results of the research suggest that transactions made between a Bank with the customer must comply with the applicable regulations and the contract agreements which made should be made authentic in order to make easier the morgage application against IMBT object."

"Kegiatan perbankan yang sehat merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang perekonomian bangsa dan negara . Sedangkan perkembangan perbankan itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor; diantaranya ialah peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan. Di Negara kita sekarang ini berlaku ketentuan di bidang perbankan dan moneter yang memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk beroperasi sesuai mekanisme pasar. Dengan keadaan dan situasi yang d emikian itu, setiap bank dituntut untuk mandiri serta mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada masyarakat agar tetap dapat bertahan dalam era persaingan antar bank yang ketat saat ini.Keadaan ini akan menimbulkan kesuli tan bagi bank-bank yang kecil dan lemah modalnya, karena kuatnya persaingan menjadi tiang utama untuk bersaing dalam situasi seperti sekarang ini. Bagi bank-bank kecil untuk dapat turut dalam persaingan tersebut memerlukan alternatif pemecahan agar dapat memperkuat modalnya. Salah satu alternatif yang dianjurkan oleh Bank Indonesia sebagai Badan Pembina dan Pengawas Perbankan adalah merger dengan bank lain. Dengan dilaksanakannya merger maka bank-bank tersebut akan dapat memperoleh pertambahan modal, menejemen yang lebih baik dan efisien, serta dapat memperluas wilayah operasinya; sehingga bank-bank tersebut dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya juga dapat memperluas dan mengembangkan dirinya. Selain itu dampak merger juga sangat me guntungkan bagi tata perbankan dan moneter khususnya jika dikaitkan dengan tugas Bank Indonesia sebagai Pengawas dan Pembina bank-bank, karena dengan terlaksananya merger maka unit bank akan menjadi lebih sedikit dan ini akan mempermudah Bank Indonesia dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Bank. Dengan demikian merger merupakan alternatif yang sangat baik sekali dalam rangka penyeha t kan t ata perbankan, karena itu perlu mendapat perhatian yang serius; sehingga segala hal-hal yang masih merupakan hambatan bagi ter laksananya merger harus segera dicarikan alternatif pemecahannya."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Semakin berkembangnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kredit muncul sebagai jawaban atas permasalahan bagaimana menyediakan dana dalam usaha memperlancar usaha-usaha pembangunan. Namun dari segi lain, pemberian kredit ini dari segi hukum bukan berarti tidak ada masalah baru yang timbul. Hal ini terjadi karena apa yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 1967 tidak secara tuntas megatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan."