Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintahmerasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengancara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan haktanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif danefisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan HakTanggungan dengan sistem elektronik terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dalam layanan Hak Tanggungan, selain itu tesis ini juga akan membahas mengenai kesiapanpemerintah dalam penyelenggaraan layanan Hak Tanggungan berbasis sistem elektronikterutama dalam hal pengamanan dokumen elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisismaka pemberlakuan layanan Hak Tanggungan ini menyebabkan prosedur penyampaian AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan menjadi dapatdilakukan melalui sistem elektronik serta adanya pemisahan yang lebih tegas antara prosespenyampaian APHT dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan. Kesiapan pemerintah dalampenyelenggaraan sistem elektronik wajib memenuhi syarat minimum yang diatur oleh undangundangtermasuk syarat keamanan terutama pada pengamanan dokumen elektronik yangditerbitkan, dan hal ini terlihat dengan adanya kewajiban pemberian tanda tangan elektronik padadokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik.

---

ABSTRACTThe development of science and technology in society made the government feel the need toaccommodate the law development in facing the digital era by implementing and utilizinginformation technology within mortgage service procedure so that it can be integratedelectronically to become more effective and efficient. This thesis will analyze the legalimplication of the implementation of mortgage service with electronic system to PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)s role in mortgage service, in addition this thesis will also discussthe governments readiness in implementing the electronic system-based mortgage serviceprocedure, especially in terms of securing the electronic documents. This is a normative legalresearch with an analytical descriptive research type. Based on the analysis result, theimplementation of this new mortgage service procedure causes the act of submitting the AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) by PPAT to the Land Administration Office can be madethrough the electronic system and a more assertive separation between the act of submittingAPHT with the registration process. Governments readiness in implementing electronic systemmust meet the minimum requirement stipulated by law including the security related requirement,especially security concerning the electronic documents, and this is evident by the obligation toprovide digital signatures on electronic documents issued by the electronic system-basedmortgage service procedure."

"Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, dimana permohonan uji materil ini diajukan oleh beberapa terpidana mati kasus narkotika. Permohonan mereka adalah agar hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak dan tidak dapat diterima. Skripsi ini juga akan membandingkan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (salah satu pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi) dengan kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada Abdul Azis Alias Imam Samudra. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan permasalahan yang muncul mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

---

This thesis discusses the death penalty as one of the toughest sanctions set forth in state regulations. Positive law in Indonesia is still recognizes the mechanism of this execution, both in the Penal Code and in the other legislation. This death penalty issue, then, will be related with the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding Judicial Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against Constitution of 1945, in which judicial review petition was filed by several death row cases of narcotics. Their application is for capital punishment in the Narcotics Act revoked and declared no longer valid because it considered contrary to the Constitution of 1945. But in the decision of the Constitutional Court stated that the request is rejected and unacceptable. This thesis will also compare the case of death sentences on Rani Andriani Alias Melisa Aprilia (one of the applicant's Constitutional Court Decision) in case of death sentences to Abdul Azis alias Imam Samudra. This thesis also discusses the procedure for execution of capital punishment in Indonesia and the problems that arise concerning the implementation of the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 associated with the practice of executions in Indonesia."

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

---

Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKPerkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasus yang dijumpai adalah adanya perbedaan sistem pemetaan yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah khususnya tentang metode pemetaan manual dan digital, dimana pada akhirnya menyebabkan sengketa pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ketiadaan kepastian hukum bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia yang tentu memiliki dampak domino terhadap perekonomian di Indonesia antara lain ketiadaan pembukaan lapangan kerja, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan terhambatnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, permasalahan pendaftaran tersebut disebabkan oleh karena belum adanya sinkronisasi dan kesamaan sistem pemetaan yang digunakan antar kantor pertanahan di Indonesia. Selain itu, masih belum adanya landasan hukum yang memaksa para pemilik sertipikat hak atas tanah untuk menyesuaikan wilayah dalam sertipikatnya ke dalam sistem pemetaan digital. Dengan masih belum sempurnanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini, maka kehati-hatian dan penelitian yang mendalam sebelum melakukan transaksi pembelian atau akuisisi tanah sangat perlu dilakukan khususnya bagi penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan legal due diligence dengan memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif seluruh data-data terkait dengan tanah yang akan dibeli.

---

ABSTRACTThe development of the era and technology has entered various sectors of the Indonesian societies 39 life recently, including in the field of land registration. Various regulations on land registration have been enacted from time to time which was lastly stipulated in the Government Regulation Number 24 of 1997. However, the issues of land registration are still often found in various regions in Indonesia. One of the cases encountered was different of mapping systems used by the National Land Agency for the issuance of land rights certificates, particularly in the transition from manual mapping method to digital mapping methods, which ultimately led to land disputes. In relation to this, one of the impact is the lack of legal certainty for investors who are going to invest in Indonesia which may raise a domino effect on the economy in Indonesia, among others, the absence of job openings, the reduction of state revenues from the tax sector and stranded the equity of development and economy in Indonesia. After conducting research by the writer, the registration issues may be caused by the lack of synchronization and harmonization of mapping system used among land offices in Indonesia. Furthermore, there is still no legal basis which forces the owners of land titles certificates to adjust the territory in their certificates into the digital mapping system. With the incomplete of the land registration system in Indonesia nowadays, prudent and thorough research prior to entering into a transaction of land purchase or acquisition is necessary to be conducted, especially for investors who will carry out their business activities in Indonesia. One of the ways that can be done is to do legal due diligence by checking thoroughly and comprehensively all the data related to the land to be purchased."

"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di daerah Kabupaten Bogor saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan harapan, walaupun demikian bukan berarti tidak ditemui kendala-kendala. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melihat peranan dari Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data secara obyektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pada prakteknya tidak terlalu banyak sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Agama Bogor, malahan di Pengadilan Agama Bogor belum pernah menangani sengketa wakaf sama sekali, karena rata-rata sengketa wakaf yang terjadi diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dengan ditengahi oleh Departemen Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat. Jadi yang mempunyat peranan yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Bogor adalah Departemen Agama. Sedangkan Peranan Pengadilan Negeri Bogor dalam menangani sengketa wakaf belum begitu terlihat, walaupun pernah menangani sengketa wakaf, karena jumlah kasus sengketa wakaf yang ditangani baru satu kasus. Sedangkan Pengadilan Agama Bogor sejauh ini belum pernah menangani sengketa wakaf, jadi peranannya kurang terlihat dalam menyelesaikan persengketaan wakaf yang terjadi di Kabupaten Bogor."

"Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini pada dasarnya ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan tersebut adalah pengadaan tanah, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prakteknya masih memiliki kendala sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas karena masih terdapat kerancuan pengkategorian kegiatan usaha hulu migas sebagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Selain hal tersebut permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan tanah bagi kegiatan usaha hulu migas adalah masalah tumpang tindih lahan dan pengklaiman kepemilikan atas satu bidang tanah oleh beberapa pihak dengan dasar bukti kepemilikan yang berbeda, dan kepastian hukum mengenai status tanah di wilayah kerja migas setelah dilakukan pensertipikatan dikaitkan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas dilakukan secara khusus oleh Kontraktor Production Sharing bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah kerja migas menjadi tanggung jawab Kontraktor Production Sharing tersebut. Sejauh ini tanah yang telah dibebaskan oleh Kontraktor Production Sharing untuk kegiatan usaha hulu migas tidak diberikan hak apapun sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik di bidang pertanahan.

---

Development nowadays basically conducted to increase society wealth; the parties involved could be the government or Private Corporation. One of the important factors in supporting the development is land Acquisition, but in practices this activity still has obstacles as stated in Government Regulation 2005 No. 36 jo. Government Regulation 2006 No. 65 regarding Land Acquisitioning for Development realization to public interest. These regulations can not fully applied to conduct upstream activity of oil and gas sector since there?s still confusion in categorizing upstream activity of oil and gas as development realization to public interest. Another problem usually emerge in land Acquisition for upstream activity of oil and gas are an overlapping area and land ownership claimed by several parties with different proves and certainty of land statues in oil and gas working area after officially registered related with Oil and Gas Law 2001 No. 22 jo. Government Regulation 2004 No. 35 Regarding upstream activity of Oil and Gas. These regulation mentioned that land Acquisition for upstream activity of oil and gas purpose conducted by Contractor of Production sharing contract in special way cooperate with local government. It means all the problem emerged regarding land Acquisition in working area will be contractor?s liability. So far, there?s no title given for land released by the contractor of production sharing contract, and this cause the problem and conflict of land."