Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang hubungan governansi syariah dan tingkat risiko kredit di bank syariah. Unsur governansi yang digunakan adalah jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris, proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan manajer, tingkat kepemilikan saham institusi, jumlah komite audit, jumlah dewan pengawas syariah, dan kompetensi dari anggota dewan pengawas syariah serta jumlah rapat dewan pengawas syariah. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah dewan direksi, tingkat kepemilikan institusi, kompetensi dewan pengawas syariah, dan jumlah rapat dewan pengawas syariah, maka risiko kredit akan menurun. Untuk jumlah dewan komisaris, semakin rendah jumlah dewan komisaris, maka risiko kredit akan menurun. Untuk proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan saham manajer, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas syariah, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap risiko kredit.

---

This study discusses the relationship between sharia governance and the level of credit risk in Islamic banks. The governance elements used are the number of members of the board of directors and board of commissioners, the proportion of independent commissioners, the level of managerial ownership, the level of institutional ownership, the number of audit committees, the number of sharia supervisory boards, and the competence of sharia supervisory board members and the number of sharia supervisory board meetings. This study uses panel data analysis with fixed effects. The results of the study indicate that the increasing number of boards of directors, the level of institutional ownership, the competence of the sharia supervisory board, and the number of sharia supervisory board meetings, the credit risk will decrease. For the number of boards of commissioners, the lower the number of boards of commissioners, the credit risk will decrease. For the proportion of independent commissioners, the level of manager share ownership, the number of audit committees, and the number of sharia supervisory boards, do not have any effect on credit risk."

"ABSTRAKKarya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.

---

ABSTRACT

This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Muamalat adalah dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan prinsip utama pembiayaan mudharabah yang mengutamakan prinsip kepercayaan.

Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan jaminan di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif.

Hasil dari skripsi ini adalah fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab mudharib kepada shahibul mal. Jaminan ini bukan untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk menjaga bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak, tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Dalam penerapan jaminan di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan yang diterapkan di Bank Konvensional, hanya terdapat perbedaan pada proses pencairan jaminan.

---

This thesis discusses about implementation of the function of security as prudential principle in financing is in Bank Muamalat Indonesia. Background theme of this thesis is the emergence of high risks faced by banks in providing sharia bank financing is required to apply the prudential principle. One application of the prudential principle by the Bank Muamalat is to guarantee the implementation of financing. This is quite different with the main principles of financing is a priority to the principle of trust.

The main problem of this thesis about the function of collateral in the financing or profit and guarantee the implementation of the Bank Muamalat Indonesia. The method used in the manufacture of this thesis is normative research methods.

The results of this thesis is the function of collateral in the form of financing is as mudharib responsibility to shahibul maal. This guarantee is not to ensure the return of capital, but to maintain that performance mudharib accordance with the terms of contract, fraud and violations do not occur. In the application of collateral at Bank Muamalat Indonesia is basically similar to those applied in conventional bank, only there is a difference in the disbursement process guarantees."

"Pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting baik bagi industriperbankan, investor, maupun stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, adanyaambiguitas hubungan antara pengungkapan dengan stabilitas bank syariah serta hubungan antara disclosure dengan profitabilitas bank menjadikan topik disclosure dan tata kelola perusahaan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosureterhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return to Asset) serta hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap stabilitas bank yang diproksikan dengan Z-score. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) untuk keempat model, dengan sampel 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank syariah, sementara indeks disclosure yang digunakan untuk mandatory disclosure adalah SEOJK dan indeks voluntary disclosure yang bersumber dari IFSB (Islamic Financial Service Board). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan dan positif antara pengungkapan risiko baik yang bersifat wajib dan sukarela terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapanrisiko yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pentingnya bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib atau mandatory, serta memperluas pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary.

---

Risk Disclosure and corporate governance have an important role for banks, investors, and long-term financial stability. In addition, there is an ambiguity in the relationship between disclosure and stability of Islamic banks as well as the relationship between disclosure and bank profitability, which makes this topic is necessary ti be examined. In accordance, this study aims to explain the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of the profitability of banks measured by ROA (Return to Asset) as well as the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of bank stability proxied by Z-scores. This study employs metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) methods for all four models, with a sample of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for period of 2013-2018, and the sources of mandatory disclosure index comes from SEOJK while the voluntary disclosure index that is sourced from IFSB (Islamic Financial Service Board).The results of the first and second model both show that there is a significant and positive relationship between mandatory and voluntary disclosure on stability and mandatory disclosure on profitability. When banks increase their disclosure, Islamic banks will have higher stability and profitability. Based on the result from this study, it is important for Islamic banks to increase mandatory or mandatory disclosures and expand voluntary disclosures."

"ABSTRAKUntuk mencapai program akselerasi perbankan syariah, Bank Indonesia telahmenargetkan agar perbankan syariahdiakhir tahun 2008 dapat menyalurkanpembiayaan kapada masyarakat sebesar Rp.65.950.000.000.000,- tapi ternyatarealisasinya hanya bisa dipenuhi sebesar Rp.38.195.000.000.000,- atau hanya tercapaisebesar 55%nya sehingga perlu penelitian tentang analisis faktor-faktor yangmcmpengaruhi pcnyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesiamenggunakan Multiple Linier Regression dengan metode OLS (Ordinary LeastSquare) guna bisa mcmberikan soiusi bagi perkembangan perbankan syariah diJndonesia.Variabcl-variabel independen yang digunakan adalah Sertifikat Wadiah BankIndonesia (SWBI), Non Performing Financing (NPF), equivalent rate pembiayaan(ERPYD), equivalent rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi Indonesia(Inflasi) yang kesemuaqya dari sisi kebijakan moneter dan perbankan, sedangkanyang menjadi variabel dependennya adalah Pcmbiayann yang diberikan (PYD).Hasilnya menunjukkan bahwa SlBI dan 1LTF mempengaruhi secara signifikanterhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan equivalent rate pembiayaan,equivalent rate dana pihak ketiga dan tingkat inflasi. temyata tidak signifikanmempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

---

AbstractIn order to achieve the sharia banking acceleration program~ Bank of lndonesiafuls targeted that by the end of2008 the sharia banking should channel a total financeofRp 68,950,000,000,000, however, !he realization was only Rp 38,195,000,000,000or only around 55 % of the target. Thus, it is important to analyze the factorsaffecting the financing provided by sharia banking in order to provide solutions forthe development of sharia banking in Indonesia. This study used Multiple LinearRegression with OLS (Ordinary Leas/ Square) method.The independent variables were Wcdiah Certificate of Bank of Indonesia(SWBI), Non Performing Financing (NPF). equivalent rate financing (ERPYD),equivalent rate of the third party (ERDPK), and inflation rate of Indonesia that werefrom the monetary and banking policy side, while the dependent variable was thegiven financing (PYD). The result showed that SWBI and NPF affected the givenfinancing significantly. Meanwhile, ERPYD, ERDPK, and inflation rate did notsignificantly affect the financing provided by sharia banking in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."