Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas yang memadai dan integritas moral yang baik. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan-perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dalam pembuatannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris dapat dituntut ganti rugi serta akan mendapat sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ini, mencoba untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagaian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Wewenang para notaris diberikan oleh Undang-Undang yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat.Notaris wajib menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adanya gugutan yang diajukan kepada notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh notaris yang bersangkutan.Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga serta biaya. Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendeketan yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Ternyata terdapat gugatan yang banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sika profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman.Notary is a Public Officials who was given by law authority and trust from the people to operate the power the the state power to make a written attestation in the field of civil law. Authentic document which made written by notary public gives strength posses authentication perfect with a given certainty law. Authotrity notary public has given by law which constitute obligation and responsibility to operate duty position for public society importance.

A Notary as stated in the Indonesian ordinance is obliged during performing their functions at their best. When the notary during performing their profession somehow distinguish that they do a fault or neglection that cause loss effect to their clients, then the notary without a cause anyhow should have a direct responsibility to process the their act in legal procedure. When there?s a legal suit that given to them in an act that cause had an infringement aspect can make the deed losing their othenticity, to their official document so then the parties who have a right to the deed can sue the notary to give a fine to their negligent act.

To the loss that caused from the notary, the parties can demand for a compensation as stated in act 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, where the notary is bind to give a compensation to the parties loss that cause from the notary itself.

This thesis research is using a library analysis reference method with a juridicial normative approach that was valid in Indonesia. In the reality that there?s a lot of legal suit that demand a deed cancelation that was made by a notary these days from their own act of violating during the procedural process that make the official document invalid. And so to avoid a legal suit from the other parties, a notary during operating their assignment and authority needs a professionalism that supported with sufficience science and experience on their profession field."

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai suatu peristiwa atau kejadian hukum. Dalam membuat akta autentik, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam mengimplementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, harus dilakukan mulai dari pengenalan para pihak yang menghadap, pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan hingga keinginan yang diminta penghadap untuk dituangkan kedalam akta autentik. Implementasi prinsip kehati-hatian Notaris hendaknya diterapkan oleh setiap Notaris agar akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Selain menimbulkan kerugian, jika dalam pembuatan akta autentik Notaris tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan sepanjang akta tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan. Hal tersebut kemudian juga menjadi kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu, yang harus dilaksanakan dengan cermat, teliti dan saksama khususnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga persoalan mengenai penghadap tidak beritikad baik dengan memberikan keterangan atau dokumen palsu tidak akan terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan metode kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data dari wawancara dengan narasumber, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan untuk menjelaskan kewajiban Notaris dalam rangka menghindari penghadap tidak beritikad baik yang memberikan keterangan palsu

---

Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public provides guarantees of legal certainty, order and legal protection related to the duties and functions of the Notary's position. Notaries as Public Officials carry out respectable positions of trust so that in carrying out their positions they are guided by the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. Through the deed he made, a notary must be able to provide legal certainty to parties who use the services of a notary. Deeds made by or before a Notary can be authentic evidence in providing legal protection to any parties who have an interest in the deed regarding an event or legal event. In making an authentic deed, it must meet the formal requirements and material requirements so that the deed has perfect proof. In implementing the notary's precautionary principle in the process of making a deed that must be considered by a notary as a public official, it must be carried out starting from the introduction of the parties facing, examining the documents provided to the wishes requested by the appearer to be poured into an authentic deed. The implementation of the notary's precautionary principle should be applied by every notary so that the deed made by or before a notary does not cause harm to interested parties. In addition to causing losses, if in making authentic deeds the Notary does not pay attention to the principle of prudence, the deed made by or before a Notary may be null and void or at least can be canceled as long as the deed can be proven to have violated the provisions. This then also becomes the Notary's obligation in order to prevent appearers from not having good faith giving false statements, which must be carried out carefully, thoroughly and thoroughly, especially in making authentic deeds, so that problems regarding appearers not having good faith by providing false statements or documents will not occur. again. This research was conducted using a normative juridical approach supported by the literary method by examining library materials and data from interviews with informants, with the aim of analyzing the implementation of the precautionary principle in the process of making deeds that must be considered by Notaries as public officials and to explains the Notary's obligations in order to avoid bad faith appearers giving false statements"

"Sulitnya penanganan kredit bermasalah termasuk penanganan kasus-kasus besar yang jumlahnya sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank-bank pemerintah menunjukkan bahwa penanganan kredit bank bermasalah tidak dapat dilakukan dengan mudah karena memerlukan waktu lama dan biaya besar. Kondisi seperti itu bisa muncul sebagai akibat dari kelalaian, kecerobohan dan buruknya kinerja sebagian dari perbankan nasional. Padahal perangkat perundang-undangan bagi usaha perbankan nasional yang sebagian besar mengacu kepada kaidah-kaidah perbankan universal, telah disediakan.Prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merupakan prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh para pelaku usaha perbankan. Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik memiliki peranan penting dalam proses transaksi kredit perbankan dalam hal pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan atas kredit.Permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah bagaimana prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalam praktek, bagaimana bank dapat menyalurkan dana masyarakat dengan resiko yang minimal, bagaimana kekuatan hukum perjanjian kredit serta dalam hal apa notaris dapat berperan untuk mengoptimalkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi kredit bank. Penelitian dilakukan dengan rnetode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian hanya dapat diterapkan oleh bank jika mengikuti semua peraturan dan ketentuan bagi bank, pemberian kredit dengan resiko minimal melalui analisis yang seksama terhadap debitur dan ketentuan-ketentuan hukumnya, dibuat dengan akta otentik karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta notaris dapat berperan untuk meminimalkan resiko kredit bermasalah sebagaimana tertuang dalam tesis ini."

"Dalam penulisan tesis ini diangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku PPAT. Kasus ini diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pid/2013, dimana pihak yang berperkara adalah Notaris/PPAT dan pihak klien yang menggunakan jasa Notaris/PPAT tersebut untuk mengurus surat pajak guna kepentingan pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam kasus tersebut, surat pajak yang dibutuhkan ternyata palsu sehingga Notaris/PPAT dimintai pertanggungjawabannya. Penulis juga menyorot penerapan asas kehati-hatian dalam tindakan Notaris selaku PPAT dalam kasus tersebut. Pembahasan mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dan PPAT juga akan dituangkan dalam tesis ini dan akan menjadi landasan teori yang menghasilkan kesimpulan apakah tindakan Notaris/PPAT pada kasus yang diangkat sudah sesuai dengan asas-asas jabatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian yang berupa preskriptif analitis.

---

This thesis raised a case relating to the duties execution of Notary as PPAT. This case is taken from the Supreme Court number 46 PK / Pid / 2013, which the litigants are Notary/PPAT versus the clients of the Notary/PPAT, who need to get tax letters for the purpose of payment of Income Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building. In such case, the letter turned out to be false tax letters and therefore Notary/PPAT held accountable. In addition to legal liability, the author want to highlight the application of the precautionary principle in action of the Notary as PPAT in the case. The authority and obligation Notary and PPAT, as well as the guidance and supervision of these positions will also be outlined in this thesis, all of which will become a theorical basis that lead to the conclusion whether the acts of Notary/PPAT in this case in accordance with the principles and rules legislation in force. This writing is using normative legal research method with results in the form of prescriptive analytical research."

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Muamalat adalah dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan prinsip utama pembiayaan mudharabah yang mengutamakan prinsip kepercayaan.Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan jaminan di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif.Hasil dari skripsi ini adalah fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab mudharib kepada shahibul mal. Jaminan ini bukan untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk menjaga bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak, tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Dalam penerapan jaminan di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan yang diterapkan di Bank Konvensional, hanya terdapat perbedaan pada proses pencairan jaminan.

---

This thesis discusses about implementation of the function of security as prudential principle in financing is in Bank Muamalat Indonesia. Background theme of this thesis is the emergence of high risks faced by banks in providing sharia bank financing is required to apply the prudential principle. One application of the prudential principle by the Bank Muamalat is to guarantee the implementation of financing. This is quite different with the main principles of financing is a priority to the principle of trust.The main problem of this thesis about the function of collateral in the financing or profit and guarantee the implementation of the Bank Muamalat Indonesia. The method used in the manufacture of this thesis is normative research methods.The results of this thesis is the function of collateral in the form of financing is as mudharib responsibility to shahibul maal. This guarantee is not to ensure the return of capital, but to maintain that performance mudharib accordance with the terms of contract, fraud and violations do not occur. In the application of collateral at Bank Muamalat Indonesia is basically similar to those applied in conventional bank, only there is a difference in the disbursement process guarantees."

"Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

---

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank

guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law."