Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi terkadang tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal tidak dapat di laksanakan karena terdapat perbedaanperbedaan yang tidak dapat lagi di tolerir, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus terputus. Ketika suatu ikatan perkawinan terputus terdapat akibat-akibat yang mengikuti di belakangnya, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak. Faktorfaktor apa saja yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika teijadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keluarga dan anak, selain didukung dengan data sekunder berupa literatur buku dan tulisan yang di dalamnya membahas mengenai keluarga dan anak. Yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada pihak ayah sehingga dapat diketahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada ibu karena kebiasaan ataupun tabiat ibu yang tidak baik, kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan anak tersebut tidak nimbuh dengan baik. Hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan cara membuktikan ketidak patutan ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut untuk mengasuh, ataupun juga dengan cara melakukan persetujuan dengan mantan istri untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Sebaiknya perceraian yang teijadi tidak menyebabkan perselisihan antara suami-isteri agar kondisi yang tidak harmonis tersebut berdampak buruk terhadap anak, selain itu dalam memutuskan kasus perceraian hakim dapat meminta bantuan kepada komisi perlindungan anak agar kondisi kejiwaan anak lebih terperhatikan.

---

A marriage according to Article 1 of the Marriage Act, Act Number 1 o f 1974 is an internal and physical bond between a man and a woman as the husband and wife to form a happy and lasting family based on a faith to God Almighty. Sometimes the objective to form a lasting family can not be fulfilled because o f unsolved differences, therefore the matrimony bond can be broken. When the bond is broken there are consequences, among other things is child custody. In the researched factors that can cause child custody for minor to the father instead o f the mother, and guidelines for the father to get the legal custody for a child in a divorce. This research?s methodology is Yuridis Normative (Library research) focus on marriage laws. The data sources are from secondary data that has been analyze qualitatively which are regulations related to child custody right for minor children compare with the regulations applied in reality. The result o f this research for child custody, there are factors that make child custody not to be given to the mother, such as bad behavior, unsupported residential environment, etc. in order to get the child custody, the father should prove that the mother is not suitable to raise the child, or making an arrangement on the child custody. A divorce should not be worsen by conflict in court, so it will not add the negative effect to the children, and in deciding a divorce case, the judges can ask assistant from Child Protection Commission for the best interest o f the child psychology."

"Mengenai adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. Adopsi anak merupakan cara pasangan suami isteri yang tidak dapat memiliki anak dari hasil perkawinannya. Namun adopsi anak Di Indonesia sering dilakukan tanpa prosedur hukum sehingga tidak menutup kemungkinan jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan setelah mengadopsi seorang anak, maka munculah permasalahan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat termasuk mengenai hak asuh anak angkat tersebut. Dengan demikian, Skripsi ini membahas mengenai Hak Asuh Anak Angkat Tanpa Prosedur Hukum dalam Hal Terjadi Perceraian dengan Analisis Putusan No.19Pdt.G/2013/Pa.PP). Skripsi disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa prosedur hukum serta pembagian hak asuh anak angkat tanpa prosedur hukum akibat dari perceraian. Penulis juga membandingkan kasus-kasus perceraian dari berbagai putusan pengadilan sehingga didapati suatu permasalahan mengenai pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui Pengadilan. Kemudian, penulis mengaitkan setiap permasalahan hukum dengan UU Perkawinan, PP adopsi, UU Perlindungan Anak dan KHI.

---

Regarding child adoption, it has been regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014, Regulation of the Minister of Social No.110 of 2009 and Compilation of Islamic Law. Adoption of children is a way for married couples who cannot have children from their marriage. However, because adoption in Indonesia is frequently done without legal procedures, it is possible that if a marriage dissolves after adopting a child, legal issues arise between the adoptive parents and the adopted child, including custody of the adopted child. Thus, by analyzing Decision No.19.Pdt.G/2013/Pa.PP, this thesis discusses the Custody of Adopted Children Without Legal Procedures in the Event of Divorce. The normative juridical method is used to write the thesis. The normative juridical method is used to write the thesis. The discussion is carried out by elaborating the fundamental theories, namely the understanding, types, conditions, and procedures, the legal consequences of adopting children without legal procedures, and the distribution of custody of adopted children as a result of divorce. The author also compares divorce cases from various court decisions in order to identify a problem with non-judicial adoptions of children. The author then connects each legal issue to the Marriage Law, Adoption Law, Child Protection Law, and Compilation of Islamic Law."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Suatu ikatan perkawinan, meskipun dimaksud untuk berlangsung kekal dan abadi, namun pada suatu saat mungkin mengalami bahwa perkawinan tersebut berakhir yang disebabkan karena hal-hal dan keadaan terLentu. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Thn. 1974 juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan UU yang mengatur mengenai masalah perceraian. Dengan adanya suatu perceraian, baik itu melalui upaya cerai talak maupun cerai gugat, tentunya akan memberikan dampak atas ikatan perkawinan itu sendiri, tidak hanya bagi kedua pasangan suami istri itu sendiri, tetapi juga bagi keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian, dalam praktek sering terjadi perebutan antara suami dan isteri untuk menuntut ditetapkan sebagai pengasuh anak. Salah satu jalan keluarnya untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah melalui perjanjian tentang pengasuhan anak. Perjanjian tentang pengasuhan anak ini dapat dilakukan dengan cara membuat akta di bawah tangan dan akta otentik. Untuk itu dibutuhkan peranan Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.Untuk mencapai tujuan penulisan tesis ini, digunakan Penelitian Hukum Normatif bersifat Deskripttf, dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan membahas apa yang akan diuraikan digunakan metode Penelitian Kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun kesimpulan dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan, dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka perkawinan dihapus dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan, terhadap harta bawaan tetap menjadi harta masing-masing, sedangkan harta bersama atau harta yang di peroleh sepanjang perkawinan, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sedangkan akibat perceraian terhadap kedudukan anak adalah baik bapak atau ibu selaku orang tua tetap berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa. Jalan keluar dari hambatan mengenai permasalahanpermasalahan yang mungkin timbul setelah terjadinya perceraian, dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris."

"Terjadinya perkawinan antar bangsa di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi dihindari mengingat semakin berkembangnya wadah komunikasi dan kegiatan yang melibatkan banyak negara yang membuat masuknya aneka budaya luar yang turut mewarnai perkembangan bangsa ini. Namun demikian hal ini tidak perlu dirisaukan karena Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan mengatur hal ini.Pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran adalah terbatas pada perkawinan terhadap mereka yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan bagi mereka yang berbeda warga negara dan hendak melangsungkan perkawinan tidak memiliki kendala kecuali diantara mereka terjadi juga perbedaan agama yang hal ini tentu saja bertentanggan dengan ketentuan yang ada.Kendala diantara mereka yang melakukan perkawinan campuran ini baru akan timbul pada saat perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, hal ini dikarenakan apabila ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dimana hak asuh dan kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua anak-anak tersebut, sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan, namun tidak demikian dengan masalah kewarganegaraan anak-anak tersebut yang berdasarkan perundangan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.Masalah-masalah yang timbul dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan anaknya yang secara otomatis menjadi warganegara asing yang apabila tidak memiliki surat-surat resmi dapat terancam deportasi, sedangkan ia tidak dapat melindungi anak tersebut dengan memberikan kewarganegaraannya kecuali anak tersebut telah berusia 18 tahun sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana undang-undang No. 1/1974 dapat melindungi hak ibu dan seorang anak untuk tinggal bersama ibunya dan seorang ibu dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak tersebut."

"Suatu perkawinan akan membawa akibat bagi hubungan suami isteri dengan anak yang dilahirkan dimana suami isteri harus memelihara anaknya serta membiayai kehidupannya hingga dewasa dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Islam, UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 41, juga dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun telah diatur dengan jelas masalah akibat perceraian terhadap pemeliharaan dan pendidikan serta biaya hidup anak, akan tetapi dalam prakteknya kewajiban tersebut sering tidak dilaksanakan. Akibatnya anak hidup terlantar dan berada dibawah pemeliharaan dan penguasaan orang yang tidak seharusnya. Dalam hal terjadi perceraian timbul masalah mengenai hak pemeliharaan anak dan nafkah (biaya pemeliharaan anak). Pada umumnya hak pemeliharaan anak jatuh pada pihak isteri dengan kewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak pada suami. Dalam praktek sering terjadi walaupun Pengadilan sudah memutuskan hak asuh anak pada isteri dan memerintahkan suami untuk memberi biaya pemeliharaan anak, suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga isteri hanya menang diatas kertas. Untuk mengatasi masalah tersebut UU No. 1 /1974 maupun KHI telah mengatur mengenai permohonan untuk meminta pada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan proses perceraian untuk mengeluarkan surat perintah sita esekusi. Upaya ini hanya bisa dilakukan jika suami adalah orang yang punya penghasilan lain halnya jika suami adalah orang yang tidak punya penghasi1an maka tuntutan isteri atas nafkah anak akan sia-sia UU No. 1 /1974 dan KHI juga memberikan perlindungan bagi hak anak atas nafkah, baik pada masa perkawinan maupun pasca perceraian. Tetapi dalam pelaksanaanya kadang terjadi penyimpangan yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran hukum suami mengenai tanggung jawabnya terhadap anak, faktor budaya, kurang sempurnanya Undang-undang, dan lain-lain ."