Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini membahas sengketa tanah ulayat kaum antara Asril (penggugat) dan Rosna (tergugat), terhadap 2 (dua) sertipikat Hak Milik No. 39/1991 gambar situasi tanggal 28 Maret 1991 No. 70/1991 seluas 4500 m2 dan sertipikat hak milik No. 100/1993 gambar situasi tanggal 1 Desember 1992 No. 851/1992 seluas 5250 m2 atas namaRosna yang terletak di Pulai Sei Talang Bukik Lurah Kenagarian Gadut, dimana majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian hak milik di atas tanah ulayat kaum seperti kasus di atas serta dikuatkan dengan keputusanPengadilan maka dapat mengerus nilai kekerabatan di Minangkabau khususnya tentang tanah Pusako Tinggi, sehingga dapat menghilang fungsi dari tanah Pusako Tinggi di Minangkabau yang melahirkan masyarakat Individualis, sehingga sistem kekeluargaan materilineal yang kental sebagaimana tersirat dalam falsafah dasar, tujuan dan cara adalah satu yang memakai prinsip sehina-semalu dan azas kebersamaan tidak terpenuhi lagi.;This thesis discusses the communal land dispute between Asril (plaintiff) and Rosna (defendant), to 2 (two) certificate of Right of Ownership Number 39/1991 dated March 28, 1991 situation No. 70/1991 covering an area of 4500 m2 and a certificate of Right of Ownership Number 100/1993 dated December 1, 1992 situation No. 851/1992 covering an area of 5250 m2 owned by Rosna located in Pulai Sei Bukik Lurah Kenagarian Gadut, where a panel refused the plaintiff's lawsuit entirely. This study uses normative juridical using secondary data and explanatory typology. The research concludes that the granting of property rights over the communal land as the above case and upheld by the Court's decision, it can destroy Minangkabau kinship Pusako Tinggi especially on land, so as to dissipate the function of Pusako Tinggi land at Minangkabau who gave birth Individualist society, so that the system materilineal familial thick as implied in the basic philosophy, objectives and the way is one who wears contemptible principle and the principle of solidarity not fulfilledanymore., This thesis discusses the communal land dispute between Asril (plaintiff) and Rosna(defendant), to 2 (two) certificate of Right of Ownership Number 39/1991 datedMarch 28, 1991 situation No. 70/1991 covering an area of 4500 m2 and a certificateof Right of Ownership Number 100/1993 dated December 1, 1992 situation No.851/1992 covering an area of 5250 m2 owned by Rosna located in Pulai Sei BukikLurah Kenagarian Gadut, where a panel refused the plaintiff's lawsuit entirely. Thisstudy uses normative juridical using secondary data and explanatory typology. Theresearch concludes that the granting of property rights over the communal land as theabove case and upheld by the Court's decision, it can destroy Minangkabau kinshipPusako Tinggi especially on land, so as to dissipate the function of Pusako Tinggiland at Minangkabau who gave birth Individualist society, so that the systemmaterilineal familial thick as implied in the basic philosophy, objectives and the wayis one who wears contemptible principle and the principle of solidarity not fulfilledanymore.]"

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

---

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation."

"ABSTRAKTanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapat digunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanah ulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanah ulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut. Tanah ganggam bauntuak dapat didaftarkan, pendaftaran tersebut dilakukan atas nama mamak kepala waris sebagai pemimpin dari suatu kaum, sehingga diterbitkannya sertipikat Hak Milik. Dengan didaftarnya tanah ganggam bauntuak tersebut atas nama mamak kepala waris dari kaumnya, tidak menyebabkan perubahan hak atau pun mengakibatkan peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak tersebut dari milik komunal kaum tersebut menjadi hak milik dari mamak kepala waris itu secara pribadi. Apabila tanah ganggam bauntuak ini hendak di jual maka terlebih dahulu harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Tetapi kenyataannya di Kota Payakumbuh banyak penulis temui jual beli tanah ganggam bauntuak yang dilakukan oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum-nya. Permasalahan dalam karya tulis ini adalah: Apakah faktorfaktor penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum adalah: pertama yaitu faktor ekonomi yaitu untuk membiayai pesta perkawinan anak, membangun rumah dan modal usaha, kedua yaitu faktor sosial yaitu menipisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yang digantikan oleh sikap individualistik.

---

ABSTRAK

The ulayat (customary-owned) land in Minangkabau consists of nagari's (administrative) ulayat, suku's (tribe) ulayat and kaum's (blood-tied big family) ulayat. An ulayat land is defined as a common property, instead of private, and yet it is still possible to be used for private purpose in condition the person were given the right to manage the part of the land by the kaum. This sort of land is defined as the ganggam bauntuak, which is noticeably located on the kaum's ulayat. The concessionaire possesses no right either to own or transfer the ownership of the land entrusted to him. The ganggam bauntuak land can be registered, on behalf of the mamak kepala waris (entrusted leader) as the leader of a kaum, to get The Ownership Certificate. However, the registration of the land on behalf of the mamak kepala waris is not to generate any shift in rights or transfer in ownership, for instance from communally owned by the kaum to the mamak kepala waris personally. This would mean that if the land is to be sold, it should be under the approval of all members of the kaum, since it's after all still belongs to them. Nevertheless, a contrary happened in Payakumbuh, in which an ulayat land was happened to be sold by the mamak kepala waris without any approval from the kaum. Thus, the problems addresses in this paper would be: What are the factors that cause the sale of the land? How is the process on the dispute settlement on this case progressed? The method apllied on the research is descriptive one, while the instrument used to collect the data were in-depth interview and document study. It was found out that reason the mamak kepala waris committed the sale was to get the finance needed to hold his daughter's/son's wedding party, to build a house and to get some capital needed to run a business, as well as some social factor which are identified as the degrading sense of communality and the brotherhood, only to be replace by individualism. The dispute settlement of this case was conducted through the media of musyawarah mufakat. Had the way not meet any expected result, an option to submit the case to the state court is available to be proceeded."

"ABSTRAKTanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanahulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum.Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milikperorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapatdigunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hakpengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanahulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebutdengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanahulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyaikewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanahtersebut. Tanah ganggam bauntuak dapat didaftarkan,pendaftaran tersebut dilakukan atas nama mamak kepala warissebagai pemimpin dari suatu kaum, sehingga diterbitkannyasertipikat Hak Milik. Dengan didaftarnya tanah ganggambauntuak tersebut atas nama mamak kepala waris dari kaumnya,tidak menyebabkan perubahan hak atau pun mengakibatkanperalihan hak atas tanah ganggam bauntuak tersebut darimilik komunal kaum tersebut menjadi hak milik dari mamakkepala waris itu secara pribadi. Apabila tanah ganggambauntuak ini hendak di jual maka terlebih dahulu harusmendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Tetapikenyataannya di Kota Payakumbuh banyak penulis temui jualbeli tanah ganggam bauntuak yang dilakukan oleh mamakkepala waris tanpa persetujuan anggota kaum-nya.Permasalahan dalam karya tulis ini adalah: Apakah faktorfaktorpenyebab terjadinya jual beli tanah ulayat ganggambauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waristanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh?Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayatganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepalawaris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh?Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebabterjadinya jual beli tanah ulayat ganggam bauntuak yangtelah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpapersetujuan anggota kaum adalah: pertama yaitu faktorekonomi yaitu untuk membiayai pesta perkawinan anak,membangun rumah dan modal usaha, kedua yaitu faktor sosialyaitu menipisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yangdigantikan oleh sikap individualistik.

---

ABSTRACTThe ulayat (customary-owned) land in Minangkabauconsists of nagari's (administrative) ulayat, suku's(tribe) ulayat and kaum's (blood-tied big family) ulayat.An ulayat land is defined as a common property, instead ofprivate, and yet it is still possible to be used forprivate purpose in condition the person were given theright to manage the part of the land by the kaum. This sortof land is defined as the ganggam bauntuak, which isnoticeably located on the kaum's ulayat. The concessionairepossesses no right either to own or transfer the ownershipof the land entrusted to him. The ganggam bauntuak land canbe registered, on behalf of the mamak kepala waris(entrusted leader) as the leader of a kaum, to get TheOwnership Certificate. However, the registration of theland on behalf of the mamak kepala waris is not to generateany shift in rights or transfer in ownership, for instancefrom communally owned by the kaum to the mamak kepala warispersonally. This would mean that if the land is to be sold,it should be under the approval of all members of the kaum,since it's after all still belongs to them. Nevertheless, acontrary happened in Payakumbuh, in which an ulayat landwas happened to be sold by the mamak kepala waris withoutany approval from the kaum. Thus, the problems addresses inthis paper would be: What are the factors that cause thesale of the land? How is the process on the disputesettlement on this case progressed? The method apllied onthe research is descriptive one, while the instrument usedto collect the data were in-depth interview and documentstudy. It was found out that reason the mamak kepala wariscommitted the sale was to get the finance needed to holdhis daughter's/son's wedding party, to build a house and toget some capital needed to run a business, as well as somesocial factor which are identified as the degrading senseof communality and the brotherhood, only to be replace byindividualism. The dispute settlement of this case wasconducted through the media of musyawarah mufakat. Had theway not meet any expected result, an option to submit thecase to the state court is available to be proceeded."