Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Hindu-Bali adalah bentukPerkawinan “Ngerorod”. Perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan lari bersama yangdilakukan oleh seorang pria dan wanita dikarenakan tidak mendapat restu dari pihak keluargauntuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalahmengenai keberadaan Perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali, Hukum Hindu danHukum Perkawinan di Indonesia serta bagaimana apabila Perkawinan Ngerorod dilakukandengan tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Perkawinan Nasional. Metode yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, yangdiperoleh melalui data sekunder berupa studi dokumen dan data primer berupa wawancarakepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkajibeberapa kasus Perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut HukumPerkawinan Nasional. Pada dasarnya Hukum Pekawinan sebagaimana dinyatakan dalamUndang-undang menganggap perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dankepercayaan dari calon mempelai. Jadi selama perkawinan dilakukan menurut Aga ma danKepercayaan, perkawinan dianggap sah. Sama halnya dengan perkawinan Ngerorod yangsebenarnya tidak dikenal menurut Hukum Perkawinan Nasional, tetep diakui keberadaannyakarena agama Hindu mengakui dan membenarkan jenis perkawinan ini. Sedangkan akibathukum yang dapat timbul apabila perkawinan Ngerorod tidak memenuhi syarat-syarat tertentumenurut Hukum Perkawinan Nasional antara lain, Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabilaperkawinan belum dilaksanakan, Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinantelah dilaksanakan, Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisamendapatkan Akta Perkawinan. Perkawinan Ngerorod tidak dapat dilaksanakan karena tidaksesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional dan Pihak laki-lakidapat dikenakan ketentuan pidana.

---

ABSTRACTOne of well-known marriages in Hindu-Bali people is kind of Marriage “Ngerorod”. MarriageNgerorod represents a kind of marriage that run together conducted by the man and womancaused by not obtained blessing from family party to held marriage. The problems to beanalyzed in this research are about the existence of Ngerorod according to the BalineseCommon Law, Hinduism Law, and Marriage Law, as well as the legal consequence ofNegerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. This research isusing a normative law method of research that is described in an explanatory type of research.The data of this research are a secondary data in the form of documents, and a primary data inthe form of interview with some resource persons. Both of those data then to be qualitativelyanalyzed. This research is conducted by investigating some cases of Ngerorod that unfulfillingcondition as according to National Marriage Law. As specified in the National Marriage Law,basically, a marriage will be considered lawful if it is conducted in a religious weddingceremony of one recognized religion that is hold by the brides. In other word, a marriage willbe lawful as long as the marriage is conducted in a religious wedding ceremony. Ngerorod isnot recognized in National Marriage Law, its existence is recognized only in Hinduism Lawand Balinese Common Law. There are some legal consequences of “ngerorod” that notcomply with any of requirements in wedding acts, they are; marriage prevention in the case ofthe marriage is not conducted yet; marriage annulment in the case of the marriage is alreadyconducted; the marriage is not registered in the registration service and not acquiring acertificate of marriage; the marriage cannot to be done if not comply with the marriagerequirements in National Marriage Law, Balinese Custom law, and Hinduism Law and a mancan be convicted with a criminal law."

"ABSTRAKWarga suku-suku yang akan melangsungkan perkawinan adat disyaratkan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang atau lebih dari kerabat suku calon mempelai laki-laki terhadap kerabat suku calon mempelai wanita harus dihapuskan terlebih dahulu. Penelitian ini mengacu pada teori Sally Falk Moore mengenai arena sosial yang bersifat semi otonom. Kemudian mengacu pada teori John Griffiths mengenai pluralisme hukum. Selanjutnya mengacu pada teori Laura Nader dan H. F. Todd. Jr. mengenai bagaimana sengketa-sengketa diselesaikan. Untuk menjelaskan pengertian hukum mengacu pada konsep Leopold Pospisil mengenai 4 atribut hukum.Dalam penelitian ini telah diperoleh hasil yang mencakup 3 pokok, yaitu:Pertama, masyarakat Enggano yang terdiri dari kelompok-kelompok suku memiliki semacam otonomi yang diakui dan bersifat terbatas (semi-otonom), yang mana mereka memiliki aturan-aturan hukum adat sendiri yang mengatur semua lapangan kehidupan. Aturan-aturan hukum adat itu dipertahankan berlakunya sampai saat ini.Kedua, strategi penyelesaian sengketa bahwa pihak yang dianggap bersalah harus berusaha untuk menyelesaikan kesalahannya melalui perdamaian adat (yahauwa). Jika pihak yang dianggap bersalah membiarkan sengketa itu berlarut-larut, maka pihak yang merasa dirugikan akan mendiamkan saja. Pada suatu saat pihak yang merasa dirugikan akan mengungkap kembali kesalahan itu, yaitu ketika seorang bujang dari kerabat suku pihak yang dianggap bersalah akan melamar resmi (pahkuku' akh) seorang gadis dari kerabat suku pihak yang merasa dirugikan, yang mana perdamaian adatnya dijadikan syarat pelamaran resmi oleh kerabat suku gadis.Ketiga, aturan-aturan hukum perkawinan adat memeliki kekuatan-kekuatan berlaku dalam masyarakat Enggano yang bersifat semi otonom itu."

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."

"Analysis on adat law in Indonesia"