Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya diskriminasi terhadap gender tertentu terutama pada perempuan salah satunya karena kebijakan-kebijakan yang digagas oleh institusi pemerintah. Persepsi datang karena pemerintah daerah menganggap kebijakan yang dibuat mampu melindungi perempuan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, pemerintah daerah justru menghasilkan kebijakan yang melemahkan perempuan. Melalui metode structural, cultural, and standpoint feminist theories dan pendekatan pemikiran Susan Moller Okin dan Gayatri Chakravorty Spivak, artikel ini menganalisis Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Teori Sandra Harding ditujukan sebagai bentuk kritik permasalahan multikultural dari perspektif epistemologi feminis ketika mengandalkan pengetahuan yang dominan dalam pembentukan kebijakan daerah. Pendekatan pengalaman dalam wilayah feminis multikultur mensyaratkan mendengar pengalaman alih-alih menganggap institusi pemerintah sebagai sumber tunggal pengetahuan. Pertukaran pengetahuan melalui pengalaman diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah yang berkeadilan. Keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan daerah seperti yang dipaparkan Sandra Harding adalah bentuk penghargaan atas pengetahuan yang berbeda. Artikel ini merupakan kritik terhadap pembuat kebijakan Peraturan Daerah yang tidak berperspektif gender.

---

Occurring on certain types of opponents in women is one of them because of policies initiated by the government. Perception comes because the local government considers policies that are made capable of protecting women. In the Regional Regulation, the regional government issues a policy that attaches women. Through structural, cultural and feminist theoretical perspectives and through the discussion of Susan Moller Okin and Gayatri Chakravorty Spivak, this article analyzes Regional Regulations that discriminate against women. Sandra Hardings theory is intended as a critique of multicultural forms from the perspective of feminist epistemology compilation relying on dominant knowledge in regional policy formation. Gaining experience in a multicultural feminist area requires hearing experience instead of considering the government as the sole source of knowledge. Exchange of knowledge through experience is needed to make fair regional regulations. Related to women in regional policy making, as explained by Sandra Harding, is a form of appreciation for different knowledge. This article is a criticism of policy makers who are not gender perspective."

"Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan sekaligus penggantian dari KRIS 1949 ke UUDS 1950. Metamorfosa Keempat berupa penggantian dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Metamorfosa Kelima berupa perubahan pasal-pasal dan format dari UUD 1945. Metamorfosa ini berdampak sangat luas terhadap proses dan prosedur, jenis dan tata susunan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan konsisten sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yang akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau dibatalkan pemerintah pusat."