Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Kerja Sama antara Telkom dengan Mitra adalah suatu keija samapengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan telepon umum coin milik Telkom diKandatel Jakarta Selatan. Bentuk Perjanjian Keija Sama ini cukup mirip dengan PerjanjianSewa Menyewa biasa, dimana Mitra menyewa jaringan dan pesawat telepon umum coinmilik Telkom untuk dikelolanya, dan untuk itu Telkom mendapatkan haknya berupapembayaran sewa. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi resiko kerusakan yang diakibatkankeadaan memaksa atau diluar kuasa para pihak, sudah sewajarnya jika hal tersebutditanggung oleh pemilik barang yang disewakan, dalam hal ini Telkom. Sebaliknya, untukkerusakan yang diakibatkan gangguan pihak ketiga, yang sebenarnya masih dapatditanggulangi Mitra, sudah sewajarnya pula jika menjadi tanggung jawab Mitra. Mengenaikepemilikan aset, sebaiknya hal tersebut dikembalikan kepada aturan dan ketentuanhukum yang berlaku, dimana terhadap pesawat telepon umum coin baru yang dibiayai olehMitra, menurut Perjanjian Kerja Sama, adalah mumi menjadi milik Mitra. Sedangkanuntuk suku cadang yang diproduksi dan dibiayai oleh Mitra, tetap menjadi milik Telkom.Hal tersebut dikarenakan penggunaan suku cadang tersebut melekat ke dalam unit pesawattelepon umum coin eksisting yang memang milik Telkom. Selain itu, berdasarkanPerjanjian Kerja Sama, Mitra memang bertanggung jawab penuh untuk perbaikan sukucadang tersebut.

---

ABSTRACTCooperation Agreement between Telkom and Partner is a Telkom public phone operationand maintenance cooperation in South Jakarta Telecommunication service area. Thestructure of this Cooperation agreement is quite similar with common lease agreement,whereas the Partner lease the Telkom network and its public phone coin, and thereforeTelkom is entitled for lease payment. In practice, if there is a defect risk which caused byforce majeure situation, normally the loss incurred, is bore by the owner of the leasegoods, which in this case is Telkom. In contrary, of the defect was caused by third partydisturbance, which actually can still be anticipated by Partner, it is common the lossincurred is bore by the lessee, which in this case is Partner. In regard of asset ownership,the cooperation agreement has ruled that for new public phone coin unit which financed byPartner, is purely belong to Partner. Meanwhile, for spare parts which produced andfinanced by Partner, the ownership is still in Telkom hand. The reason is, the usage ofspare parts is attached to existing public phone coin unit which owned by Telkom. In themeantime, according to Cooperation Agreement, Partner is fully responsible for repair thespare part."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan juga informasi, maka dunia perbankan Indonesia saat ini, mengalai perkembangan yang pesat; jika dibandingkan dua atau tiga puluh tahun yang lalu. Dengan kondisi seperti itu maka tidak mengherankan Jika dunia perbankan pada saat ini, banyak menawarkan berbagai macam : fasilitas dan salah satunya adalah kartu kredit. Dalam membuat perjanjian pihak bank · (pihak Penerbit kartu kredit), biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak (hanya dibuat oleh pihak Bank) yaitu perjanjian Keanggotaan kartu kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi pemegang kartu kredit dalam pepanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah, karena tidak memiliki posisi tawar menawar, mereka "terpojok" oleh posisi "take U or leave it" .Dan di dalam perjanjian kartu kredi PT. ABC sebagai suatu perjanjian baku mempunyai banyak ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit. Dan hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan juga Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Perjanian keanggotaan Kartu kredit Bank BCA banyak di jumpai klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang seharusnya tidak di cantumkan, karena hal ini sangat merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun hal ini masih menunggu pelantikan dari pemerintah agar BPSK ini dapat berjalan. Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen"

"Dewasa ini tingkat persaingan dalam industri pelayanan semakin ketat sehingga hanya perusahaan yang mengutamakan kualitas akan jasa yang dihasilkanlah yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Seiring dengan meningkatnya persaingan, pelanggan pun menjadi Iebih kritis untuk menuntut kualitas pelayanan yang Iebih baik. Tuntutan ini harus diantisipasi PT. Telkom dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Quality Function Deployment (QFD) merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan jasa yang dihasilkan serta memastikan bahwa jasa tersebut dapat memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan adalah salah satu metode yang cocok untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT. Telkom.Langkah awal dalam menggunakan metode QFD ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari pelanggan terhadap serangkaian atribut yang dlberikan PT. Telkom dan kompetitornya melalui penyebaran kuesioner dimana sebelum kuesioner utama disebarkan kepada pelanggan dilakukan penyebaran pilot sampel terlebih dahulu. Kemudian kuesioner yang telah disebarkan tersebut diolah untuk mendapatkan nilai tingkat kepentingan, nilai tingkat kepuasan dan bobot kelnginan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi teknis berupa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta target dan tiap informasi teknis tersebut. Hasil pengolahan kuesioner dan informasi teknis yang telah diperoleh selanjutnya akan dijadikan masukan untuk membuat matriks House of Quality (HOQ) Kemudian dilakukan analisa terhadap matriks HOQ untuk menentukan prioritas pengembangan dan pelaksanaan dari atribut jasa layanan sambungan telepon serta rencana kegiatan yang akan dilakukannya.Analisa HOQ menghasilkan enam atribut jasa layanan sambungan telepon yang penting untuk diprioritaskan pengembangannya dan menghasilkan 10 rencana kegiatan yang berhubungan dengan enam atribut yang dipentingkan yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan."

"Akhir-akhir ini pasar music Indonesia sedang ramai kembali. Sejak ditanda tanganinya Persetjujuan Pemberian Perlindungan Hak Cipta Rekaman Bunyi (sound recording) secara timbale balik dengan Negara Masyarakat Eropah (ME) kemudian diikuti dengan naiknya harga kaset barat yang sudah berlisensi memberikan angin segar bagi perkembangan music tanah air. Banyak artis-artis yang kini ramai-ramai rekaman. Hubungan antara artis (musisi atau penyanyi) dengan produser nilah yang mengundang penulis untuk menjadikannya sebuah skripsi. Adalah suatu kenyataan dimana artis khususnya yang masih baru selalu dalam posisis lebih lemah dalam melakukan kontrak rekaman disbanding produser. Lemahnya posisis artis tersebut terletak pada kontrak yang lemah, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian bila ada perkara. "

"Skripsi ini membahas adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terhadap PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi. Telkomsel merupakan pemain lama yang memiliki jaringan mapan sedangkan NTS adalah pemain baru dalam pasar telekomunikasi seluler. Pemain baru butuh untuk berintekoneksi dengan pemain lama agar dapat bersaing. Keunggulan ekonomis tersebut dimanfaatkan Telkomsel untuk menyertakan klausul penetapan harga dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi yang dapat merugikan NTS. Perjanjian tersebut menjadi cacat karena adanya ketidakseimbangan dalam menentukan klausul sehingga dapat dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder ditambah hasil wawancara.

---

The focus of this research is the presumption of undue influence (Misbruik van Omstandigheden) in the making of Interconnection Contract by and between PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) and PT Natrindo Telepon Seluler (NTS). Telkomsel is an incumbent operator in telecommunication cellular industy with well established network and NTS is an new entrant operator. New entrant need to interconnect with incumbent network. Therefore, Telkomsel takes advantage of a position of economics power over NTS to determine price fixing clause. The contract becomes voidable because there is inequality of bargaining position in the making of contract. This research use normative juridist method and use socondary data and also extended with interview result."