Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perselingkuhan, yang merupakan suatu hubungan antara suami/isteri dengan orang ketiga dalam perkawinan, merupakan suatu ancaman besar perkawinan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak menjadi masalah bila suami dan isteri sama-sama ingin bercerai. Dalam hal perceraian ini diajukan oleh pasangan yang berselingkuh, apakah pasangan tersebut dapat menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagai alasan cerai, dan bila si suami/isteri ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana hukum melindungi suami/isteri tersebut. Selain itu kehadiran orang ketiga seringkali menyebabkan keselamatan harta bersama menjadi terancam, karena biasanya ada bagian harta bersama yang teralihkan kepada orang ketiga. Lembaga sita marital merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan harta bersama. Tetapi apakah lembaga sita marital dapat menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini didapatkanlah kesimpulan bahwa SEMA No. 3 Tahun 1981 dapat melindungi suami/isteri dari gugatan cerai pasangannya yang berselingkuh, akan tetapi dengan tidak diikutinya oleh hakim ketentuan-ketentuan SEMA tersebut, menjadikan suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya menjadi tidak terlindungi lagi, sehingga Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dapat digunakan oleh pasangan yang berselingkuh sebagai alasan cerai. Dengan ditingkatkannya SEMA No. 3 Tahun 1981 menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, diharapkan ketentuanketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh hakim. Dan agar lembaga sita marital dapat digunakan untuk menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga, diperlukan suatu pembuktian bahwa harta orang ketiga tersebut berasal dari harta bersama.

---

Adultery, which is a sexual unfaithful relationship between a married man or woman and another woman or man in the marriage, will become a big disaster of their marriage. In general, the presence of the other person either man or woman in the marriage will cause continuous conflicts in the family, which is at the end, one of them will propose a divorcement appeal according to Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975, that between husband and wife who keep having conflicts and quarrels and there will be no hope to be harmonious in their own marriage. This will be no problem when each of them will divorce. In the case that the divorcement proposed by the adulterer or adulteress, can he or she use Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 as a reason to divorce, and when the husband or wife will keep their marriage up, how will the law protect them? Besides that, the presence of the other man or woman often causes the safety of their matrimonial joint property and wealth are threatened, because it's usually some of their matrimonial joint property and wealth are shifted or change positioned to the other man or woman. The objective of the marital confiscation institution is to secure the matrimonial joint property and wealth. But the problem is if the marital confiscation institution can safe or secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman.

By using the standard norm law research method which make a research in primary law material and secondary law material, which is in this process of writing, concluded that SEMA Nr. 3 Year 1981 can protect husband or wife from the adulteress or adulterer's divorcement suit, but if the judge is not accordance with the SEMA, the husband or wife who will keep their marriage up will be not more under protection, with the result that Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 can be used by the adulterer or adulteress as a reason to get divorce. By promoting the SEMA Nr. 3 Year 1981 as a higher level regulation, hopes that the stipulations stated in the SEMA have to be submissive and followed by the judge. In order that the marital confiscation institution is used and proposed to safe and to secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman, it needs evidence that the property and wealth owned by the other man or woman are originated or provided from the matrimonial joint property and wealth."

"Perselingkuhan, yang merupakan suatu hubungan antara suami/isteri dengan orang ketiga dalam perkawinan, merupakan suatu ancaman besar perkawinan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak menjadi masalah bila suami dan isteri sama-sama ingin bercerai. Dalam hal perceraian ini diajukan oleh pasangan yang berselingkuh, apakah pasangan tersebut dapat menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagai alasan cerai, dan bila si suami/isteri ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana hukum melindungi suami/isteri tersebut. Selain itu kehadiran orang ketiga seringkali menyebabkan keselamatan harta bersama menjadi terancam, karena biasanya ada bagian harta bersama yang teralihkan kepada orang ketiga. Lembaga sita marital merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan harta bersama. Tetapi apakah lembaga sita marital dapat menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini didapatkanlah kesimpulan bahwa SEMA No. 3 Tahun 1981 dapat melindungi suami/isteri dari gugatan cerai pasangannya yang berselingkuh, akan tetapi dengan tidak diikutinya oleh hakim ketentuan-ketentuan SEMA tersebut, menjadikan suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya menjadi tidak terlindungi lagi, sehingga Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dapat digunakan oleh pasangan yang berselingkuh sebagai alasan cerai. Dengan ditingkatkannya SEMA No. 3 Tahun 1981 menjadi peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, diharapkan ketentuanketentuan SEMA tersebut menjadi wajib diikuti oleh hakim. Dan agar lembaga sita marital dapat digunakan untuk menyelamatkan harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga, diperlukan suatu pembuktian bahwa harta orang ketiga tersebut berasal dari harta bersama.

---

Adultery, which is a sexual unfaithful relationship between a married man or woman and another woman or man in the marriage, will become a big disaster of their marriage. In general, the presence of the other person either man or woman in the marriage will cause continuous conflicts in the family, which is at the end, one of them will propose a divorcement appeal according to Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975, that between husband and wife who keep having conflicts and quarrels and there will be no hope to be harmonious in their own marriage. This will be no problem when each of them will divorce. In the case that the divorcement proposed by the adulterer or adulteress, can he or she use Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 as a reason to divorce, and when the husband or wife will keep their marriage up, how will the law protect them? Besides that, the presence of the other man or woman often causes the safety of their matrimonial joint property and wealth are threatened, because it's usually some of their matrimonial joint property and wealth are shifted or change positioned to the other man or woman. The objective of the marital confiscation institution is to secure the matrimonial joint property and wealth. But the problem is if the marital confiscation institution can safe or secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman.

By using the standard norm law research method which make a research in primary law material and secondary law material, which is in this process of writing, concluded that SEMA Nr. 3 Year 1981 can protect husband or wife from the adulteress or adulterer's divorcement suit, but if the judge is not accordance with the SEMA, the husband or wife who will keep their marriage up will be not more under protection, with the result that Art. 19 Letter (f) Government Regulation Nr. 9 Year 1975 can be used by the adulterer or adulteress as a reason to get divorce. By promoting the SEMA Nr. 3 Year 1981 as a higher level regulation, hopes that the stipulations stated in the SEMA have to be submissive and followed by the judge. In order that the marital confiscation institution is used and proposed to safe and to secure the matrimonial joint property and wealth which have been shifted or change positioned to the other man or woman, it needs evidence that the property and wealth owned by the other man or woman are originated or provided from the matrimonial joint property and wealth."

"Karya seni pada hakekatnya dapat berkedudukan sebagai harta bersama mauoun bukan harta bersama. Karya seni berkedudukan sebagai harta bersama apabila karya seni dihasilkan oleh seorang suami yang berprofesi sebagai seniman. Sebagai harta bersama karya seni itu tentunya harus dibagi seadil-adilnya antara suami dan istri yang akan bercerai sehingga perlu diadakan penaksiran nilai atas karya seni tersebut . Menurut undang-undang hak cipta pencipta karya seni merupakan pemilik hak cipta karena akibat perceraian tidak mengakibatkan beralihnya hak cipta yang dimiliki mantan suami yang berprofesi sebagai seniman kepada mantan istrinya, demikian pula sebaliknya berlaku untuk hak cipta atas karya seni yang dihasilkan mantan istri, sehingga untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dilahirkan selama berlagsungnya perkawinan mereka para pihak perlu melakukan upaya-upaya tertentu untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut. Upaya tersebut juga mempunyai arti penting bagi perlindungan kepentingan si pencipta sendiri apabila nantinya ada pihak lain yang melanggar hak cipta, padahal si pencipta telah meninggal dunia."

"Objective : To examine the effects of continous renal artery occlusion, intermittent occlusion and continuous occlusion with local hypothermia using ice slush on renal proximal tubule damage of wistar rats.Methods : Twenty eight Wistar rats were used. In controls group only laparotomy was performed. In group I, the left renal artery was continuously occluded for 30 minutes then the kidney was surgically removed. In group II, the left renal artery was intermittently occluded for 5 minutes, a release of the occlusion for another 5 minutes for 3 cycles then the kidney was surgically removed. In group IFI the left renal artery was occluded continuously for 30 minutes with local hypothermia using ice slush then the kidney was surgically removed. The degree of the renal proximal tubule damage was examined using x 400 magnification of light microscope.Result : The degree of renal proximal tubular damage was significantly lower in group III compared to group I and II (p = 0,005 and p = 0,005).There was no significant difference of the degree of renal proximal tubule damage between group I and II (p = 0,593).Conclusion : In this study, local hypothermia using ice slush on ischemic kidney was found to be effective in reducing renal tubular damage."

"Tingginya tingkat perceraian di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap kehidupan anak-anak korban perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya tetap berjalan meskipun orang tua telah bercerai. UU Perlindungan Anak juga menyebutkan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Melaksanakan tanggungjawab sebagai orang tua dalam mengasuh anak tentunya membutuhkan biaya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu tunjangan anak merupakan hal penting dalam hal pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Demi perkembangan hukum, melalui penelitian ini dilakukan perbandingan dengan negara lain, yaitu Australia, salah satu negara yang mempelopori sistem tunjangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia dan Australia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang kewajiban orang tua akibat perceraian yang ada di Indonesia dan Australia serta menambah ilmu pengetahuan tentang tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis–normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder. Di Indonesia, belum ada penghitungan secara pasti mengenai jumlah tunjangan anak beserta pemungutannya kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, belum ditemukan konsekuensi yang efisien terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Berbeda dengan Australia, negara tersebut sudah memiliki sistem mengenai tunjangan anak setelah perceraian. Dimulai dari adanya departemen yang khusus bertugas untuk menangani penagihan tunjangan anak, formula untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, serta berbagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang tua sebagai upaya pemaksaan agar tunjangan anak dibayarkan. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan di kedua negara tersebut, menunjukkan bahwa lebih mudah untuk meninggalkan kewajiban orang tua di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

The high divorce rate in Indonesia raises concerns about the lives of children who are victims of divorce. Based on the Marriage Law, the obligation of parents to care and educate their children as well as possible continues even though the parents are divorced. The Child Protection Law also mentions the obligations of parents in fulfilling children's rights. Carrying out parental responsibilities in raising children certainly requires costs, both living expenses and educational costs. Therefore, child support is essential in terms of fulfilling children's rights so they can grow and develop for their future. For the sake of legal development, this research makes a comparison with other countries, namely Australia, one of the countries that pioneered the child support system. This study aims to learn about child support as a parent's obligation due to divorce based on the provisions in Indonesia and Australia. The expected benefits of this research are to provide an overview of parental obligations due to divorce in Indonesia and Australia and to increase knowledge about child support as a parent's obligation due to divorce by using legal research methods juridical-normative by conducting literature studies on secondary data. In Indonesia, there is no exact calculation regarding the amount of child support and its collection except for civil servants. In addition, efficient consequences for parents who do not fulfill their obligations after divorce have not been found. Unlike Australia, the country already has a system regarding child support after divorce. Starting from a department specifically tasked with handling child support collection, a formula for calculating the amount of child support that must be paid, as well as the various consequences that parents will face in an effort to force child support to be paid. Through an analysis of court decisions in both countries, it is shown that it is easier to abandon parental obligations in Indonesia than in Australia."

"Suatu perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik yang mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi bubar atau terjadi perceraian. Perceraian sering dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu siapa yang berhak untuk memelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 404/PDT.G/2007/PN.TNG Dan Nomor 479/PDT/2008/PN.TNG?, serta bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perkawinan putus karena perceraian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat.

---

A marriage is an emotional and physical attach between a man and a woman as husband and wife which goal is to form a happy and everlasting family in the Belief in the one and only God. Although not every marriage can fulfill the goal perfectly and therefore the consequence is separation or divorce. Divorce is often considered as the best way to end marriage problem. But divorce can give the children a bad effect to the children who?s born in the marriage, especially in guardian right, children education and the management of properties belongs to children.The main problem in this research is what the judge?s consideration over the Tangerang State Court?s verdict number 404/PDT.G/2007/PN.TNG and Number 479/PDT/2008/PN.TNG, how the legal consequence for the negligent parents due to their responsibility to their children after the divorce verdict.This research method is the library resarch used together with juridical normative secondary data, which resulting in a research based on law and ordinance?s legal norm and currently belived norm that bind the society."