Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perhimpunan Penghuni Rumah Susun oleh peraturan perundang-undangan diberi kedudukan sebagai badan hukum yang dapat bertindak keluar dan kedalam atas nama perhimpunan para pemilik/penghuni dan mempunyai fungsi membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, aman kemudian mengatur kepentingan penghuni dan mengelola rumah susun beserta lingkungannya. Oleh karena itu penghuni wajib membentuk Perhimpunan P enghuni. Sedangkan pengembang wajib bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni, dan membantu penyiapan terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya, dalam waktu yang secepatnya. Masalah yang diteliti dan dibahas adalah bahwa dalam praktek pembentukan Perhimpunan Penghuni masih teijadi masalah perbedaan persepsi hukum antara pengembang dengan penghuni. Selain itu juga mengenai apakah eksistensi Perhimpunan Penghuni memang diperlukan dalam pengelolaan rumah susun, dan bagaimana solusinya sehinga permasalahan dalam pembentukan Perhimpunan Penghuni dapat diatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dimana untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui wawancara dan kegiatan studi dokumen.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pembentukan Perhimpunan Penghuni dapatlah dipastikan selalu dijumpai berbagai permasalahan teknis dan permasalahan yuridis yang disebabkan karena minimnya pengetahuan hukum yang diketahui oleh pengembang, dan para penghuni yang mengakibatkan sering teijadinya ketidakjelasan hak dan tanggung jawab para pihak, Selain itu Peraturan perundang-undangan yang mengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun khususnya dalam rangka pembentukan Perhimpunan Penghuni harus lebih terperinci dengan perumusan yang lebih lengkap dan lebih jelas dalam hal-hal yang bersifat teknis agar dapat mengakomodir setiap permasalahan dan tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dan keberhasilan pembentukan dan berjalannya fungsi Perhimpunan Penghuni ini akan membawa dampak positif bagi progam pemerintah dalam penyediaan papan hunian yang vertikal dan berpenghuni banyak ini.

---

Multi Storied House Residents Association by statutory regulations is given the position as legal entity capable of acting inside and outside on behalf of the owners/residents association and has the function of fostering the manifestation of healthy, orderly, secure living environment, and then, stipulating the interest of the residents and managing multi storied house and its vicinity. Therefore, the residents are obliged to form Residents Association. Whereas the developer is obliged to act as the Temporary Management of the Residents Association, before the formation of Resident Association, and to assist the preparation for the formation of the real Residents Association, in due course. The issue being reviewed and discussed is that, in practice, the formation of Residents Association remains to encounter problem with regard to the different legal perception between the developer and the residents. In addition, it also concerns whether the existence of Residents Association is really needed in the management of multi storied house, and how is the solution; therefore problems in the formation of Residents Association can be overcome in accordance with the prevailing regulations. The method of research being used is normatif law research method, in which to answer the issue will be conducted by means of interview and documentary study activities.From the result of research is obtained a conclusion that in the process for the formation of Residents Association, it can be assured that there will always be encountered various technical problems and juridical problems caused by the lack of legal knowledge known to developer and the residents which causes the frequent occurrence of ambiguity of rights and obligations of the parties. In addition, the statutory regulations stipulating the residential and management of multi storied house especially in the context of the formation of Residents Association must be more detailed with more complete and clearer formulation with regard to technical matters, in order to be able to accommodate every problem and to avoid the uncertainty of law in its implementation. And the success of the formation and the smooth running of function of this Residents Association will bring positive impact for the program of the government in providing this vertical and massively occupied residential settlement."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum.Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah.

---

In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer.

The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya engembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka waktu tinggal di lingkungan rumah susun itu tergantung perjanjian sewanya. Karena penghuninya tidak tetap, maka untuk menbentuk Perhimpunan Penghuni mengalami kesulitan. Dikuatirkan penghuni yang dipilih menjadi pengurus sebelum masa jabatanya berakhir bahkan sebelum mulai bekerja penghuni tersebut pindah tempat tinggal karena masa sewanya berakhir. Padahal untuk proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun, salah satu syaratnya harus melampirkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni. Dengan demikian para pemilik atas satuan rumah susun baik di Tanah Abang maupun di Pulo Mas sampai saat ini belum dapat melakukan peralihan hak milik mengingat salah satu syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur peralihan hak milik atas satuan rumah susun."

"Undang-undang Rumah Susun mengakomodir perkembangan Rumah Susun Campuran dengan adanya konsep Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 24 Undang-undang Rumah Susun dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun maka tujuan utama peruntukan Rumah Susun adalah untuk hunian dan pemukiman sehingga eksistensi Rumah Susun Campuran jangan sampai menempatkan penghuni dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah posisi tawarnya terhadap Pengembang (Developer) sebagai pihak yang dominan karena berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) memiliki suara mayoritas dalam Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Kenyataan ini yang perlu menjadi perhatian bersama dan dicari solusinya agar aspirasi serta kepentingan Penghuni sebagai pihak yang seyogianya diutamakan tidak terpinggirkan. Tidak selamanya masalah Rumah Susun Campuran dapat diatasi dengan peraturan yang ada/berlaku mengingat perkembangan masalah-masalah/konflik yang timbul. PPRS Rumah Susun Campuran sebagai badan hukum memiliki peran yang vital sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Penghuni [Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Rumah Susun] didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRS. Otonomisasi Sistem Organisasi PPRS dilaksanakan dalam rangka menerapkan azas keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Kelompok Satuan Rumah Susun. Dalam hal ini Koordinasi dan musyawarah menjadi esensi dari PPRS sebagai wadah permufakatan yang dapat dilihat dari contoh Rumah Susun Campuran sebagai studi kasus adalah PPRS One Pacific Place di mana pembentukan Badan Otonomi berupa Kelompok Satuan Rumah Susun telah menyelesaikan permasalahan antara penghuni dan Developer yang telah berlarut-larut selama 2 (dua) tahun.

---

Strata Title Law accommodates the development of Combination Strata Title with the presence of concept of Residential and Non Residential Strata Title as stipulated in the Provision of Elucidation of Article 1 in conjunction of Article 24 of the Strata Title Law and Article 54 Paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of the Year 1988. The main objective of allocation of Strata Title is for residential and housing purposes. Therefore the existence of Combination Strata Title should not put the residents in a marginalized position and in a weak bargaining position against the Developer as the dominant party, because based on the Proportional Ratio (NPP), the Developer has the majority votes in the Association of Residents of Strata Title (PPRS). Problems/conflicts of life in Strata Title cannot always be overcome by means of the existing/prevailing regulations because sometimes they are not clear or insufficiently stipulate such issues; there are sometimes non existence of regulation considering the development of the arising problems/conflicts.

PPRS of Combination Strata Title as a Legal Entity has a vital role as the means to fight for the interest and aspiration of Residents since, legally [Provision of Article 19 Paragraph (2) of Strata Title Law] based on the Articles of Association and By-Laws (AD/ART) of PPRS. Automation of Organizational System of PPRS is carried out in the framework of applying the principle of fair and balance in the fulfillment of rights and obligations of each Strata Title Unit Group.

In this case the Coordination and deliberation become the essences of PPRS as the media of consensus which can be observed from the sample of Combined Strata Title as the case study, i.e., PPRS One Pacific Place, in which the establishment of the Autonomous Body in the form of Strata Title Unit Group has settled long protracted issues between the residents and Developer that have been ongoing for 2 (two) years."

"ABSTRAKPeraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentukPerhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesamapenghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susundari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harusdilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa inidalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesiaseringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beliyang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadipertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaianperkara yang teijadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait denganpersoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unitunitrumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Apakah dengan Peijanjian Pengikatan Jual Beli telah teijadi peralihan hak antaraDeveloper dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenanganPerhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumahsusun?

---

ABSTRACTDevelopment of housing flats is one of the alternative problem-solving ofthe housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continuesto increase because the construction of housing flats could reduce the use of land.Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Governmentregulations are governed that the residents of Housing Flat must establish anAssociation of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in thehousing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regardingthe Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the developmentmanagement to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed ofthe Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketingactivities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flatthat has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale andPurchase Binding Agreement which is not continued until the making level of theSale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the authorin this writing is how the settlement of cases occurred between Association ofHousing Flat Resident related to problem of living together in the housing flatwhen it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale andPurchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Saleand Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties?What’s duties, responsibilities and authority of the Association of Housing FlatResident in managing life at housing flat?"

"Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Badan Pengelola telah memenuhi unsur unsur untuk dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Namun pada kenyataannya Badan Pengelola seringkali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun juga Badan Pengelola dan PPPSRS juga pada prakteknya lebih berpihak pada kepentingan Pengembang Sehingga mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan internal yang terjadi antara Konsumen Badan Pengelola dan PPPSRS tidak dapat melindungi hak konsumen karena adanya benturan kepentingan dan intervensi dari Pengembang

---

Based on the Act of Consumer Protection management board has fulfilled the elements to be considered as business agent In fact management board often could be reached for responsibility of their act because what it did based on the decision of The Assocation of The Owner and The Inhabitant of Condominium Management Board and PPPSRS also in practice more inclined in the interests of the developer So that the mechanism of resolving the internal conflict between the consumer management board and PPPSRS is not able to protect the consumers due to the conflict of interest and intervention of developers "

"Penulisan Karya Akhir ini bertujuan mengkaji manajemen penanganan keluhan penghuni apartemen dan pengaruhnya terhadap keinginan penghuni eksisting membeli lagi unit hunian baru yang sedang dibangun. Permasalahan mulai teridentifikasi setahun sejak serah terima dengan penghuni dilakukan pada tahun 1997. Hingga kini keluhan dari penghuni tetap bermunculan yang dikhawatirkan oleh pihak Building Management (BM) akan mempengaruhi tingkat kepuasan penghuni dan mempengaruhi keinginan untuk membeli unit tambahan (repeat purchase intention). Hal tersebut berkaitan dengan rencana Developer dalam meluncurkan unit-unit apartemen baru dalam Iingkungan yang sama. Penelitian ini mengangkat studi kasus penghuni Apartemen Taman Rasuna (ATR) Jakarta yang dikembangkan oleh PT Bakrie Swasakti Utama sebagai Developer dan PT Cakra Mulia Inti Buana sebagai perusahaan BM.Penelitian ini menggunakan metode Teknik Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Berganda. Data diperoleh melaiui wawancara yang dipandu dengan kuesioner kepada penghuni eksisting ATR dalam rangka mengenali persepsi mereka terhadap penanganan keluhan yang selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis terhadap beberapa variabel seperti Word of Mouth Valance, Word of Mouth Dissemination, Satisfaction dan Repeat Purchase intention. Temuan utama dari penelitian ini adalah lemahnya persepsi atas penanganan keluhan terhadap tingkat keinginan membeli lagi unit tambahan (Repeal Purchase !mention). Anaiisis dan pengembangan dari temuan penelitian ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan pihak Developer dan BM dalam upaya mereka meningkatkan kepuasan penghuni dan meningkatkan peluang bagi suksesnya pemasaran unit-unit apartemen yang baru.

---

This Karya Akhir has the objective to assess Apartment unit owners' complaint handling management and its influence towards current owners' repeat purchase intention. Problems were identified as early as one year since apartment units were handed over in 1997. Problems kept arising which Building Management (BM) believes will influence current owners' satisfaction level and also influence repeat purchase intention which corelates with developer's plan to launch new apartment unit within the same area. This case study utilized resident of Taman Rasuna Apartment (ATR) which was developed by PT Bakrie Swasakti Utama as Developer dan PT Cakra Mulia Intl Buana as BM company.

Descriptive Analysis and Multiple Regression Analysis were used. Data were obtained through interviews with current residents of ATR guided by a set of questionaire in order to identify their perception toward complaint management which are then used to lest hypothesis which consist of several variables such as Word of Mouth Valance, Word of Mouth Dissemination, Satisfaction and Repeat Purchase Intention. One major finding of this research is low perception towards complaint management in relation to repeat purchase intention. Further analysis and development of this research have produced several recommendation worthy of consideration by ATR's Developer and BM in their pursuit to improve resident's satisfaction and to enhance the probability of successful marketing campaign of new apartment units."