Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta,konsepsi terhadap perlindungan program komputer mulai diangkat pada BerneConvention dan akhirnya ditegaskan dalam WIPO Copyright Treaty yang telahdiratifikasi Indonesia, sehingga sebagai implikasi konsensusnya Indonesiamengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yangmengatur perlindungan terhadap program komputer. Perlindungan programkomputer dalam hak cipta adalah dalam bentuk karya literature dimana dalampenciptaannya program komputer dibuat dalam bentuk source code yangmerupakan kode-kode yang apabila telah dirangkai dengan compiler akan berubahmenjadi kode objek dan menjadi program komputer. Dalam perlindungan hakcipta tersebut maka dalam program komputer dilindungi hak-hak mendasarpencipta seperti right o f paternity or attribution, right to discolure, right towithdrawal, right to distribnte. Berkaitan dengan hak tersebut maka dalampenggunaan ciptaan berupa program komputer hak pencipta harus dilindungi.Dalam penggunaannya program komputer tergantung pada perjanjian lisensi yangmelekat padanya, sebagai pelaksanaan dari hak ekslusif yang dimiliki olehpencipta. Bentuk dari lisensi penggunaan program komputer dapat berupa lisensibagi pengguna akhir yang biasanya diberikan dalam program komputer denganbentuk proprietary dan lisensi penggunaan dengan beberapa ketentuan hak ciptayang biasanya diberikan pada program komputer dengan berbentuk open source.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenemukan bahwa dalam pendistribusian program komputer melalui jaringaninternet terdapat tanggung jawab antara pihak vendor, dan pihak pengguna sertasebagai pihak ketiga adalah penyedia jasa layanan internet.

---

ABSTRACTComputer Programs are one o f the intellectual creations that are protected bycopyright, the concept o f computer programs protection starts from The BemeConvention and emphasized by the World Intellectual Property OrganizationCopyright Treaty also known as The Internet Treaty which has been ratified bythe Indonesian Government, hence as the implication of Indonesian consent to bebound in the Treaty, Indonesia ruled Law No. 19/2002 on Copyright which set outrules o f computer programs protection. Computer programs are protected in theexpress o f literary works where in the creation process was made in the form ofsource code which are codes that if compiled came as result an object code. In theprotection o f the copyright, computer programs are protected by baseline rightssuch as the right o f paternity or attribution, right to disclosure, right to withdrawal,right to distribute. The use of computer programs is based o f the licenseagreement that is embedded in the object code. This research is a qualitativeresearch with descriptive design. As results in this research there are liabilities inthe distribution of computer programs via the internet, with the subject as vendors,user and internet service providers as third party."

"ABSTRAKProgram komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta,konsepsi terhadap perlindungan program komputer mulai diangkat pada BerneConvention dan akhirnya ditegaskan dalam WIPO Copyright Treaty yang telahdiratifikasi Indonesia, sehingga sebagai implikasi konsensusnya Indonesiamengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yangmengatur perlindungan terhadap program komputer. Perlindungan programkomputer dalam hak cipta adalah dalam bentuk karya literature dimana dalampenciptaannya program komputer dibuat dalam bentuk source code yangmerupakan kode-kode yang apabila telah dirangkai dengan compiler akan berubahmenjadi kode objek dan menjadi program komputer. Dalam perlindungan hakcipta tersebut maka dalam program komputer dilindungi hak-hak mendasarpencipta seperti right o f paternity or attribution, right to discolure, right towithdrawal, right to distribnte. Berkaitan dengan hak tersebut maka dalampenggunaan ciptaan berupa program komputer hak pencipta harus dilindungi.Dalam penggunaannya program komputer tergantung pada perjanjian lisensi yangmelekat padanya, sebagai pelaksanaan dari hak ekslusif yang dimiliki olehpencipta. Bentuk dari lisensi penggunaan program komputer dapat berupa lisensibagi pengguna akhir yang biasanya diberikan dalam program komputer denganbentuk proprietary dan lisensi penggunaan dengan beberapa ketentuan hak ciptayang biasanya diberikan pada program komputer dengan berbentuk open source.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenemukan bahwa dalam pendistribusian program komputer melalui jaringaninternet terdapat tanggung jawab antara pihak vendor, dan pihak pengguna sertasebagai pihak ketiga adalah penyedia jasa layanan internet.

---

ABSTRACTComputer Programs are one o f the intellectual creations that are protected bycopyright, the concept o f computer programs protection starts from The BemeConvention and emphasized by the World Intellectual Property OrganizationCopyright Treaty also known as The Internet Treaty which has been ratified bythe Indonesian Government, hence as the implication of Indonesian consent to bebound in the Treaty, Indonesia ruled Law No. 19/2002 on Copyright which set outrules o f computer programs protection. Computer programs are protected in theexpress o f literary works where in the creation process was made in the form ofsource code which are codes that if compiled came as result an object code. In theprotection o f the copyright, computer programs are protected by baseline rightssuch as the right o f paternity or attribution, right to disclosure, right to withdrawal,right to distribute. The use of computer programs is based o f the licenseagreement that is embedded in the object code. This research is a qualitativeresearch with descriptive design. As results in this research there are liabilities inthe distribution of computer programs via the internet, with the subject as vendors,user and internet service providers as third party."

"Cepatnya penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan Indonesia mengalami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Program. Dalam pendistribusian Vaksin Covid-19, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan: (1) Keamanan (safety); (2) Mutu (quality); dan (3) Khasiat (efficacy)/imunogenisitas. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Penulis mengkaji norma hukum tertulis, yaitu Pedoman Teknis CDOB sebagaimana yang diatur dalam PerBPOM 6/2020, Perpres 99/2020 beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana Perpres 99/2020, yaitu: (1) PerMenkes 10/2021 beserta perubahannya; (2) PerMenkes 16/2021; dan (3) Juknis Vaksinasi Covid-19. Dari norma hukum di atas, Penulis menjelaskan mengenai prosedur pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program mulai dari perencanaan sampai dengan Vaksin Covid-19 tersebut digunakan oleh masyarakat.

---

The rapid spread of the Covid-19 Virus has caused Indonesia to experience a Public Health Emergency. Therefore, to protect the Indonesian people, the Indonesian Government has procured a Covid-19 Vaccine and implemented a Vaccination Program. In distributing the Covid-19 Vaccine, it is obligatory to meet the following standards and or requirements: (1) Safety, (2) Quality, and (3) efficacy/immunogenicity. The form of research used in this research is a normative juridical research method with a descriptive type. The author examines written legal norms, namely the Good Distribution Practices Technical Guidelines as regulated in Regulation of the Food and Drugs Supervisory Agency Number 6 of 2020, Regulation of The President Number 99 of 2020 and their amendments, and implementing regulations for Regulation of The President Number 99 of 2020, namely (1) Regulation of The Minister of Health Number 10 of 2021 and its amendments, (2) Regulation of The Minister of Health Number 16 of 2021, and (3) Covid-19 Technical Guidelines. From the legal norms above, the author explains the procedure for distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program and analyzes the responsibility of the Indonesian Government in distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program from planning to the Covid-19 Vaccine used by the community."

"Pada dewasa ini penggunaan jaringan internet makin semarak. Di Indonesia sendiri internet baru digemari pada beberapa tahun yang lalu, yaitu ditandai dengan bermunculannya perusahaan penyedia layanan akses ke internet (Internet Provider). Seiring dengan perkembangan internet, Indonesia sedang giat-giatnya memerangi pelanggaran hak cipta khususnya mengenai hak cipta program komputer. Pengaturan hak cipta program komputer ini sendiri baru terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan adanya jaringan internet ini maka menimbulkan masalah baru yaitu mengenai perlindungan hak cipta program komputer di dalam jaringan internet, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini tidak diatur secara rinci mengenai perlindungan hak cipta program komputer di dalam jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet dan komponen-komponen serta fasilitas yang ada di dalamnya, maka terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya pelanggaran hak cipta program komputer, yang dampaknya akan merugikan pencipta program komputer dan penyedia data dalam jaringan internet yang haknya dilanggar dan dapat mematikan kreativitas dari pencipta itu sendiri. Dengan adanya jaringan internet ini pengawasan hak cipta menjadi sulit dilakukan dan pembajakan program komputer serta pengambilan data di dalam jaringan internet menjadi mudah dilakukan. Meskipun hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta secara rinci, pada dasarnya pelanggaran hak cipta di dalam jaringan internet dapat dikenakan dengan pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yang pada intinya menyatakan bahwa orang lain dilarang oleh hukum untuk melakukan hak eksklusif (yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya) dan memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan hak eksklusif tadi tanpa izin dari pencipta yang bersangkutan, maka pencipta tersebut yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dapat mengadukan orang yang melanggar hak eksklusifnya itu ke pengadilan baik melalui perkara pidana maupun perdata."

"Internet saat ini tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat kemajuan teknologi, akses internet pun menjadi semakin terjangkau. Akan tetapi di balik kemajuan tersebut, akses pornografi juga semakin meningkat. Sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai layanan internet merasa haknya kenyamanan dan keamanan dalam meggunakan layanan internet menjadi terganggu. Sebagai pelaku usaha, PJI bertanggung jawab menyediakan akses internet yang sehat dengan cara melakukan penyaringan pornografi. Tanggung jawab tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai proporsionalitas perlindungan pelanggan dan/atau pengguna jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dikaitkan dengan tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays internet is inseparable from people's daily life. Thank to the progress in technology, internet becomes more and more accessible. On the other hand, access to pornography is also getting easier and easier. As consumers, internet subscribers and/or users feel that their rights for comfort and security in accessing the internet have been violated. As an enterprise, internet provider has the responsibility to provide an ethical internet access that is by filtering pornography. The responsibility is originated from the regulations concerning pornography. This is a normative legal research based on legal norm analysis and is descriptive in nature based on reference study.

The result of this research is an analysis and suggestion on proportional protection for internet subscribers and/or users as consumers as well as for internet provider as an enterprise with goodwill related to its responsibility to filter pornography which is bound to it based on regulation no.8 year 1999 on consumer protection."