Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan peranan bank sebagai agent of development, perbankan nasional harus turut menunjang sikap pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga kegiatan perbankan yang dilangsungkan mengarah pada upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam dunia korporasi (termasuk di dalamnya perbankan) dikenal prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya memperhatikan faktor bisnis semata melainkan juga faktor sosial dan lingkungan. Tesis ini mencoba menganalisis bagaimana wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pemberian kredit yang berwawasan lingkungan serta bagaimana penerapan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan oleh PT. Bank NISP, Tbk. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta metode penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Bank Umum mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat diupayakan dalam banyak bentuk, salah satu di antaranya adalah dalam memberikan/mencairkan kredit, yang mana mengharuskan calon debitor untuk memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PT. Bank NISP, Tbk. menerapkan pemberian kredit berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan kelengkapan segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sebagai wujud implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diembannya. Penerapan pemberian kredit berwawasan lingkungan oleh Bank NISP dituangkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank NISP yang menjadi acuan arah kebijakan di bidang perkreditan bank tersebut.

---

In light of integrating banks' role as an agent of development, the banking system must show its utmost effort to support enviromental-perspective development. The banking system has high hopes to regain environment equilibrium and to preserve our scarce natural resources. In a perfect situation, the banking system's plan would show substantial growth in societal equality stratum, economic stability, and the overall wealth of the nation. Commercial banks bear corporate social responsibility ('CSR') that can be implemented in many different ways, one of those is shown on their diligence in conducting credit practice, which is conforming to impact analysis in its entirety to the environment and other environmental documents in regards to administering credit to debtors. The social and environmental responsibility of a corporation to the local community in which the corporation operate its business and to the society in general is geared toward the creation of a sustainable economic development to enhance the quality of life and environment that will eventually benefit the corporation itself. The following thesis outlines the implementation and application of CSR and the so-called 'green corporation' featuring PT. Bank NISP Tbk.'s credit lending policy as an example. The method of this research adheres to the norms and jurisdictions that are enforced by the government, as well as other literature research methods which gather information from document studies. Thus, in accordance to the research conducted, the commercial bank bear the CSR that can be implemented in many different forms with credit lending policy as one of them. Debtors are obligated to fulfill requirement listed in Environmental Impact Analysis and proof other relevant documents. PT. Bank NISP Tbk. has applied an eco-friendly credit lending policy as a ramification of its CSR together with the environment."

"Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi yang langsung diucapkan dan tidak mengandung kebenaran Maka penulis dengan ini membahas mengenai 'Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Atas Ketidak Benaran Keterangan Penghadap (Studi Kasus: Akta Perjanjian Kredit Antara Bank D dengan PT PK)' dengan pokok permasalahan bagaimana kedudukan akta yang dibuat Notaris apabila ada keterangan palsu yang diberikan penghadap? dan bagaimana perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya? Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan simpulan bahwa akta tersebut tetap menjadi akta autentik sepanjang belum diputuskan pengadilan dan Notaris tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena sudah membuat akta sesuai dengan Undang-Undang.

---

Notary have a role to making a authentik deed. Credit is giving a performance by a side to the other side who need it and by a side who approve a performance to promise will return that performance at specific periode of time. Term of false not only have a meaning false in making a document or of a find but also an information who someone said and it isn't contains a true. So writter make observation with theme 'The Legal Consequences Of False Information By The Appearer In Notarial Deed (Case Study: Loan Agreement Between Bank D and PT PK)' with the main problem are how to Notarial deed if happens false information by appearer? And how to protect the Notary which make a Notarial deed? Writer make this observation using an analysis with descriptive analytical and with using a approachment juridical normatif. The conclusion are notarial deed still be autentik before have judgement from jurisdiction and Notary make a notarial deed with regulation so Notary can't be a someone who make fault in a notarial deed."

"Disertasi ini mencoba untuk mempelajari masalah Aspek Hukum Panjanjian Pinjaman Antara Republik Indonesia (RI) dan Bank Dunia (BD) Serta Penarapannya Dalam Hukum Nasional Indonesia. Perjanjian Pinjaman antara RI dan BD merupakan perjanjian internasional yang tunduk pada hukum internasional (pasal 10.01 G.C. IBRD/IDA). Perjanjian pinjaman itu mengatur masalah tentang pinjaman uang maka ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu mirip dengan perjanjian pinjaman kumersial. Perbedaannya dangan perjanjian komersial biasa adalah adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman antara RI dan BD yang tidak terdapat dalam perjanjian kmmersial biasa, yaitu menyangkut masalah-masalah pelaksanaan proyek yang diatur oleh hukum administrasi negara. Oleh karena itu dalam melakukan pendekatan atas perjanjian pinjaman antara RI dan BD dilakukan secara transnasiunal.Bank Dunia dalam memberikan pinjaman berkepentingan agar pinjamannya dipergunakan seefektif mungkin. Guna mencapai tujuan tersebut maka Bank Dunia membuat peraturan-peraturan yang dijadikan padoman dalam memberikan pinjaman. Peraturan-peraturan standar tadi misalkan General Condition (B.C.), y-,. Pedoman Prokuremen (G.P.) dan lain-lain. Ketentuan standar tadi marupakan ketentuan yang diperlakukan dalam perjanjian pinjaman, namun masih dapat dirundingkan untuk disesuaikan dengan sifat proyek yang dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia. Adanya ketentuan- ketentuan dalam G.C. dan G.P, yang terdapat dalam perjanjian pinjaman ditambah adanya sistem Iifh cycle, maka BD dimungkinkan dapat campur tangan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini tidak hanya manyangkut masalah teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah hukum. Perjanjian pinjaman antara RI dan BD merupakan perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan ratifikasi oleh DPR.Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman RI dan BD didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional (primat hukum internasional). Perjanjian pinjaman antara RI dan BD dalam suasana nasional masih diikuti oleh perjanjian lainnya, misalkan perjanjian penerusan dan perjanjian proyek. Masalah yang dihadapi dari penerapan perjanjian pinjaman antara RI dan BD adalah belum-adanya kemantapan dalam pengaturan nasional. Pengaturan pelaksanaan pinjaman luar negeri pengaturannya belum sesuai déngan rumitnya masalah yang dihadapi. Personil pelaksanaan proyek di lapangan banyak yang kurang memahami aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

---

This dissertation is trying to study the problem on the legal aspects of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the world Bank and its implementation within the Indonesian National Law. The loan Agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank constitutes an international agreement (article 10.10 G.C. IBRD/IDA). The loan agreement regulates problems concerning the loan, therefore the provisions reflected in the agreement are similar to those in commercial loan agreement. The differences with the normal commercial loan agreement are that in the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank there are some regulations which do not appear in the normal commercial agreement, such as the regulations about the implementation of the project which are regulated by administration law. Therefore, the approach to study the loan agreement between the Republic of Indonesia and the world Bank should be done through transnational approach.

The World Bank in providing the loan has the interest that the loan should be used effectively. To achieve the said objectives, the world Bank made some provisions as a guidelines in providing loan. Those standard provisions are among others the General Condition (GC), Guidelines for Procurement (GP) etcetera. Those standard provisions have become the regulations applied in the loan agreement. However, it is negotiable in line with the nature of the project which are financed by the loan from the World Bank. The existence of those standard Drovisions (GC, GP) which appear in the loan agreement together with the life cycle system made possible for the world Bank to intervene in the execution of the financed projects. This was not only effecting the technical and economic matters but also involving legal matters. The loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank is an international agreement which shall be directly come into force after signing, without ratification by the parliament.

The result of my research shows that loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank is given high priority vis a vis the national law (primate of international law). The application of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank in our national law is still followed by other agreements, such a subsidiary loan agreement and project agreement. The problems exist from the implementation of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the World Bank have shown that there is no stability in the national regulations. The regulation of the execution of the foreign loan is not yet in line with the complexity of the problems faced. The executors at almost all fields mostly are not familiar with the regulations which have been done according to the provisions of the loan agreement."

"Penulisan hukum ini membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan benda yang masih dijaminkan oleh Debitur tanpa sepengetahuan Kreditur yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840 K/Pdt/2005 tertanggal 26 April 2006. Pada penulisan hukum ini penulis menjabarkan mengenai kedudukan Pembeli Tanah yang dijaminkan pada Perjanjian Kredit antara Penjual dan Bank sebagai Kreditur. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi pihak Pembeli dan resiko yang akan timbul bagi para pihak mengakibatkan pengalihan tersebut sepatutnya dilakukan dengan sepengetahuan dan sesuai prosedur yang disetujui oleh Kreditur. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis concerned about the legal impact of the transfer of an object that still being pledged by the Debtor without the acknowledgement of the Creditor, in connection with the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 840 K/Pdt/2005 dated April 26, 2006. On this Thesis, the Author describes about the status of the Purchaser of a land that being pledged by a Loan Agreement between the Seller and the Bank as the Creditor. The absence of certain legal protection for the Purchaser and the potential arising risk on the Parties causes such transfer deservedly conducted with the acknowledgement and with the procedure approved by the Creditor. The form of this Thesis is a normative juridical study, with descriptive analytical study typology, secondary type data, collection data tools such as documents studies, while the processing and data analysis."

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan jaminan fidusia yang diberikan oleh PT Mandra Alila selaku pemberi fidusia kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku penerima fidusia dengan menggunakan bangunan yang didirikan diatas tanah dengan hak sewa sebagai objek jaminan fidusia, serta membahas mengenai eksekusi yang dapat dilakukan terhadap bangunan yang kepemilikannya berbeda dengan tanahnya.Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.Hasil penelitian menyarankan antara Pemilik tanah dengan PT Mandra Alila selaku penyewa seharusnya membuat surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang isinya menyatakan bahwa bangunan yang didirikan diatas tanah milik pemilik tanah adalah milik PT Mandra Alila, mengingat hal ini dimukinkan karena system hukum dinegara kita mengunagakan asas pemisahan horizontal.

---

This Thesis is written to discuss about the validity of ?collateral fiduciary ? that have been given by PT Mandra Alila as "Fiduciary's lender" to PT Bank CIMB Niaga Tbk as the receiver of the "Fiduciary", with a building that had been built above the ground with the rights of lending/hak sewa on it as the object of collateral fiduciary. This thesis also discussed about the execution that might be carried out to the buildings with the rights of the land and the rights of the buildings is owned by different owners.The research methodology for this thesis is analytical- descriptive, which mean that the methods are collecting the actual data(s) and compiling them, processing the data(s) and being analyzed before get the actual picture to show the actual problem(s).The result of the research is to give a suggestion between the owner of the land and PT Mandra Alila as the "lender" that they should have such a "statement letter and agreement letter between the parties" that the content itself must be stipulates that the construction builds above the land owned by the land?s owner should be "owns" by PT Mandra Alila, take into account that this conditions is possible to do in Indonesia referring to the Indonesian law systems that using the principles of horizontal separation."

"Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian kredit harus setara dan seimbang. Dalam suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara Kreditur dan Debitur. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu Perjanjian kredit yang biasanya merupakan perjanjian baku dan memuat aturan-aturan standar yang telah ditetapkan oleh kreditur, harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian perjanjian kredit yang dibuat akan dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan terhadap masing-masing pihak, karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

---

The position of the parties in the loan agreement shall be equal and balance. In the Loan Agreement often happens inequality position between Creditor and Debtor. This research is analyzed by descriptive analytic with the legal analytic approach. A loan agreement which is commonly as standard contract set up by Creditor, must remain pay attention to the equality position of Creditor and Debtor. Therefore the loan agreement can be performed in good faith and without duress to each party, since each party has equal position."

"Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadi permasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian baku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baku KPR Bank Panin. Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantor Bank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalah dengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya perjanjian baku ini.

---

Standard agreement as one of the types of agreements which are often used because it is considered effective by the consumer often cause various problems associated with legal protection for the parties involved in it because they do not have the opportunity to negotiate the content of clauses in it. In this thesis, the problem is in terms of any clauses that should not be contained in Credit House Loan agreements to incur losses and position are not balanced between the parties, how the binding force of the standard agreement of Credit House Loan made by Bank Panin and how to breach the settlement performed by one party in default of Credit House Loan Agreement Panin Bank. Based on the interest the writer, then conducted research at the office of Panin Bank Head Office in Bandung. This research was conducted with normative method, in which the writer examines and see the application of legal rules relating to the granting of credit by using standard agreements based on the principles of the agreement in Civil Law to be associated with the principles of banking. Research is also done with the interview method, with the aim to know the procedures for granting credit, lending requirements and the datas of Loan Home given by the Bank Panin. This standard agreement is very difficult to remove as one type of agreement that is always used with an effective excuse. In order to give legal protection to the debtor, then that can be done is to continue to deliver improvements and monitor the course of this standard agreement."

"Akta perjanjian yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Di sisi lain, sebagai pejabat umum, seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab itu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Apabila suami atau isteri dengan harta bersama akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat bertindak hanya jika dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama dan akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah.Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama harus melaksanakan prinsip kehati-hatian mengingat sadanya para pihak yang memberikan surat dan keterangan palsu serta akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/Pdt/2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/Pdt/2016, pembuatan akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak yang sah harus dibuktikan dengan pidana yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

---

The notarial deed made by notary has an important role in creating legal certainty in every act and legal event, because notarial deed is authentic and is the strongest and fulfillment in every case related to the notarial deed. On the other hand, as a public official, notary must adhere to the principle of caution, and therefore notary 39 s accountability to the deed he makes. If a spouse or husband with a joint property will enter into an agreement with a third party to act only if there is mutual consent from both parties. This study aims to identify the precautionary principle of notary in establishing credit agreement deed with collateral of joint property and the consequence of credit agreement law with collateral of joint property without approval by one of the legitimate parties.The research method that will be used in this research is normative juridical research method and is descriptive analytical and qualitative. Notary in making credit agreement with collateral of joint property must implement the principle of prudence in view of the existence of the parties giving fake letters and statements as well as the effect of credit agreement agreement with collateral of joint property without the consent of one of the parties based on Supreme Court Decree Number 1217 K Pdt 2016 is invalid and has no legal force but based on the Supreme Court decree Number 946 K Pdt 2016, the creation of credit agreement with collateral of joint property without the consent of one of the legitimate parties shall be proven by criminal based on fixed law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas akta jaminan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dengan struktur parallel debt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemilihan hukum asing (yang menganut sistem common law) untuk menentukan isi dari hak dan kewajiban para pihak, termasuk persoalan keabsahan dan penafsiran perjanjian adalah dimungkinkan. Namun demikian, pemilihan hukum asing untuk mengatur pemberian jaminan atas benda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, khususnya terhadap aset yang berada di Indonesia (yang menganut sistem civil law), maka suatu solusi dalam bentuk struktur parallel debt diciptakan dan dikembangkan serta diperkenalkan. Berkenaan dengan hal tersebut tulisan ini akan memberikan gambaran berkenaan dengan hubungan hukum antara agen sekuritas dan para kreditur peserta kredit sindikasi dengan struktur parallel debt, dan ketentuan tertentu dalam perjanjian kredit sindikasi dengan struktur parallel debt yang bertentangan atau bersinggungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip atau asas hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan akta jaminan atas kebendaan yang berada di Indonesia yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta peran, tugas dan tanggung jawab notaris dalam rangka persiapan dan penandatanganan akta jaminan tersebut, termasuk didalamnya pendaftaran jaminan, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of security deeds pursuant to a syndication loan agreement with a parallel debt structure. The research is normative juridical research, with emphasis on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matter. Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, it is possible to apply the choice of a foreign law (which adopt a common law system) to determine rights and obligations of the parties, including the validity and interpretation of the agreement. However, the choice of a foreign law cannot be taken in order to regulate security over assets which are located within the territory of the Republic of Indonesia. In order to solve the problems, particularly against assets located within Indonesia (which adopts a civil law system), a solution in the form of a parallel debt structure is created, developed and introduced. In this regards, this paper will provide an overview of the legal relationship between the security agent and creditors of a syndication loan with a parallel debt structure, and certain provisions of the syndicated loan agreement with the parallel debt structure that intersect with the prevailing laws and regulations as well as the principle or principles of laws in Indonesia, particularly those that are related to the provisions as provided in security deeds created under the laws of the Republic of Indonesia, and the roles, duties and responsibilities of a notary in the preparation and execution of such security deeds, including the registration thereof as required under the prevailing laws and regulations on the matter."