Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pengakuan atas asas demokrasi yang menghormati kebebasan dan hakhak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional, bangsa Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat sampai dengan sekarang adalah kepercayaan yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana negara menempatkan Kepercayaan, sebagai agama atau sebagai bagian dari budaya dan bagaimana negara mengatur aspek-aspek hukum dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai pendukung utama disamping penelitian lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan bahan pelengkap guna menyempurnakan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif, yang kemudian hasil tersebut akan menghasilkan deskriptif analitis. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, dalam hal ini kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Adalah penting untuk membuat suatu peraturan perundang-undang yang khusus mengatur Kepercayaan, tidak hanya untuk menjamin hak asasi warga negaranya saja, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang dapat mengancam persatuan negara Indonesia.

---

Based on confession of democracy ground respecting freedom and man basic rights accepted by international world, Indonesia guarantees freedom of its (the citizen to embrace religion and implements religious service according to religion and local belief). Local belief growing in public up to now is ancestral trust of Indonesia, before opening religions confessed by state to come and grows in Indonesia. After implementing of Law Demographic Administration Number 23 The Year 2006 and Governmental Regulation Law Number 37 The Year 2007, marriage of Local Belief Follower can be registered.

The main issues in this thesis are how state places local belief, as part of culture or religion and how state ruling the legal aspect on the local belief follower marriage. This research was conducted using library sources as its main supporting devices besides performing a field study in order to collect complementing data, which would refine the whole research. The data analyzed qualitatively and finally earn descriptive analyzing .

The result of this research and analyses showed that it is necessary to arrange such specific regulation that ruling all aspect of local belief, not only to guarantee citizen basic human right, but also to prevent from horizontal conflict causes state disintegration."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai status hukum transeksual dan perkawinannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini diambil tema mengenai transeksual dalam kaitannya dengan hak-haknya seperti mendapatkan identitas baru yaitu perubahan nama dan jenis kelamin untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil dan juga mengenai perkawinan dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan transeksual adalah tidak sah berdasarkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil.

---

The focus of this study is to explain the legal status of transsexuals and marriage in terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of 1974 on Marriage. This research takes the themes of transsexuals in relation to their rights such as getting a new identity that is change of name and sex to be listed in the Civil Registry and also about the validity of marriage related with laws and regulation. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations.

This study finds that transsexuals can get a new identity by getting determination from the court about their new identity and then can be listed to the Civil Registry and transsexual marriage is not valid based on the validity of the marriage in Act No. 1 of 1974 on Marriage, so it cannot be listed in Civil Registry. "

"Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara dalam praktek, masyarakat berinteraksi membutuhkan suatu aturan untuk menjadi dasar hubungan perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi sarana untuk mendapatkan penetapan agar perkawinan tersebut di catatkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memberi keputusan dalam perkara Nomor 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. dan perkara Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis kualitatif, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, serta bentuk penelitian yang preskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., hakim tetap mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus No. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

---

Interfaith marriages are not arranged in the implementation of Law No. 1 of 1974. While in practice, people interact requires a rule to be the basis of marital relationships. With the existence of Law Number 23 Year 2006 be a means to get a determination that the marriage is in please register. As for which are at issue in this study is given authority in the state court decision against interfaith marriage legalization petition after the enactment of Law No. 23 of 2006 and legal considerations in the Bogor District Court judge gave the decision in case Number 527/P/Pdt/2009 / PN.Bgr. and case Number 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

In this thesis the author uses the juridical-normative research methods and the use of qualitative analysis, with the type of research that is descriptive-explanatory, and prescriptive forms of research. From these results it can be concluded that the authority of the District Court in giving a decision on the application for approval of marriage of different religions in accordance with article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions must go through the determination of the District Court.

Determination of the judge who rejected the registration of marriages of different religions in the case of No.. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., Judges continue to rely on the Act No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. So the provisions of Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions, did not affect the panel of judges to grant the petition of the petitioner in this case. No. But in the case. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., The judge has made provisions of section 35 as a reference point a petition is granted registration of marriages of different religions, as well as the applicants are considered no longer heed the marriage procession according to their religion."

"Pencatatan kelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhan proses kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah tentang anak di luar kawin, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar nikah. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Sejauh mana pencatatan kelahiran terhadap anak luar kawin telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum adanya pembaharuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Permasalahan yang terakhir bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2006 secara konkret khususnya di wilayah Kotamadya Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif yang menggabungkan penelitian Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang merupakan data primer dan didukung oleh Penelitian Lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok serta bahan- bahan lain yang mendukung penelitian, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk evaluatif analitis. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: (l)Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (2)Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah memberikan penghargaan atau penguatan terhadap status anak. Serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya. Penguatan hukum status anak tersebut akan memberikan kekuatan hukum bagi sang anak terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata meski hak mewaris Anak luar nikah tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Sosialisasi dan pembuatan Peraturan petunjuk pelaksanaannya akan sangat membantu efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini sehingga dapat dijadikan acuan sebagai dasar keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap status hukum anak luar nikah.

---

Recording the birth of the substance is part of the responsibility of parents, family and country in the entire process of life, development and the protection of children. In addition, the problems of illegitimated children, inclusion and the name of the father stigmatization inclusion illegitimated child. Main issues discussed in this thesis is the Will of recording the birth of children manying outside meet elements - elements in the Law no 23 of 2006, and then the second problem is how the form of recording the birth now than before the update in the law no. 23 in 2006. And the problems that the last result if there are laws against recording the birth of a Illegitimated child by the Act no.23 of 2006. Research methods used in the writing of this thesis is the literature of juridical normative, while the typology study used are evaluatif. This study uses secondary data. Method of data analysis in this thesis is qualitative, so the results of this research evaluatif analytical form. Article 43 of Law No. 1 of 1974 explains that: (1) Illegitimated Children only have civil relationship with his mother and his mother's family (2) The position of the child, paragraph (1) above was stipulated in Government Regulation. Act No. 23 of 2006 on the residence or has given the award of the status of the child. And improve the weaknesses in the law before. Strengthening the legal status of the child will give legal force to the children, especially on matters related to civil law rights despite will illegitimated children is not stipulated in this law. Socialization and the making of Regulations instructions will help the effectiveness of Law No. 23 in 2006 so that this can be a reference as a basis for taking a decision the court decision against the legal status of the illegemated child."

"Banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, walaupun pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirubah dikarenakan merugikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran. Setelah diubah ternyata menimbulkan adanya pertanyaan mengenaiketentuan alat bukti saksi yang diajukan dalam pengurusan pencatatan kelahiran bagi yang terlambat melebihi waktu 1 tahun, sehingga dapat memperbesar potensi untuk terjadinya manipulasi identitas.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksplanatoris dimana penulismenjelaskan mengenai sistem pencatatan kelahiran di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, kemudian mengemukakanpermasalahan hukum yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang baik untuk bahan perbaikan sistem pencatatan kelahiran yang ada.

---

Although birth registration is very important in the life of the state,many children do not have a birth certificate. Article 32 of the Law Number 23 of 2006 about Population Administration being changed due to harm the public in obtaining birth certificates that are delayed by more than 1 (one) year should bedone through a court order, which then led to the emergence of a variety of factors that make people reluctant to make a birth certificate. Apparently, the change of the article 32,caused another problem to be questioned.It?s about the provisions of witnesses presented evidence in the administration of the late birth registration for a time exceeding 1 year, that increase the potential for identity manipulation. The method used in this paper is explanatory system, in which the author explains the system of birth registration in Indonesia under existing regulations, then express the legal issues that arise so that a good solution can be given for the material improvement of the existing system of birth registration."

"Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang. Hingga dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, pada saat itu para Penghayat Kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi setiap manusia, pemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Penghayat Kepercayaan kini telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

---

Indonesian society comprises of a traditional society (with adat cultures and values) who preserves their ancestors? beliefs. Until recently, few people still maintain to deem these traditional beliefs and classified as 'Penghayat Kepercayaan'. Their beliefs, however, are still underestimated since these beliefs are not classified as religions. Obstacles are familiar to the people of "Penghayat Kepercayaan", in regards to the legal status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage's registration. Indonesian Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage does not regulate the marriage of "Penghayat Kepercayaan" people. As a result, people of "Penghayat Kepercayaan" received several rejections of marriage records from the local Civil Registry Office. In order to fulfill values of justice and human rights of the people, Government of Republic of Indonesia enacted Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration. That law could be used as the legal basis in regards to the marriage records for the 'Penghayat Kepercayaan 'people where they are able to file their marriage in the Civil Registry Office. As for the methodology used in conducting this study is a normative juridical research through literature materials, documents and literature."

"Skripsi ini membahas tentang pencatatan dan perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Skripsi ini dibuat untuk menganalisa penetapan nomor 85/PDT.P/2014/PN. PTI menurut ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan beda agama di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

---

This Thesis about Registration and Cross Religion Mariage in Indonesia, despite the regulation under Burgerlijk Wetboek and regulation number 1 / 1974 about marriage, the scope of this thesis is to analyze court judgement number 85/PDT.P/2014/PN. PTI under Civil Administration regulation number 23 / 2006."