Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi ekonomi yang tidak kondusif terhadap usahadebitor menyebabkan banyaknya kredit bermasalah. Banyaknyakredit bermasalah ini sangat membebani Bank. Oleh karenanyakredit bermasalah tersebut harus segera diselesaikan. Salahsatunya dengan cara merestruktur kredit-kredit tersebut.Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara Bankmenjadi salah satu pilihan cara restrukturisasi kredit. Cararestrukturisasi ini merupakan cara restruktur yang cukuprumit karena tidak saja berkaitan dengan aspek finansialtetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek ketentuan hukum.Lagipula penyertaan yang dapat dilakukan Bank dibatasijangka waktunya oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu Bankharus memikirkan sejak semula cara yang mungkin dicempuhdalam rangka menarik penyertaannya serta resiko yang akandihadapi dalam melaksanaan penyertaan ini."

"Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penyertaan modal sementara yang diakukan olehLPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaannya. Penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukandalam rangka penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik sehingga tidakmengganggu stabilitas perekonomian nasional. Tindakan penyertaan modalsementara tersebut baru sekali dilakukan oleh LPS, yaitu pada saat terjadinyakrisis keuangan global tahun 2008 yang mengakibatkan Bank Century tidak dapatmemenuhi kewajiban likuiditasnya. Namun dalam pelaksanaannya, penyertaanmodal sementara tersebut menemui banyak permasalahan, salah satunya adalahmengenai eksistensi hak dan kewajiban pemegang saham lama. Hal inidikarenakan tidak terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur mengenaimekanisme penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampaksistemik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas mengenai mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukanoleh LPS serta dampaknya bagi pemegang saham lama bank gagal yangberdampak sistemik tersebut demi adanya kepastian dan perlidungan hukum bagimereka.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the temporary capital participation as conducted by LPS insystemic failure bank and problems arising from its implementation. Thetemporary capital participation by LPS was conducted in order to rescue systemicfailure bank, so that it will not disturb the stability of the national economy.Action such as the temporary capital participation has only been conducted onceby LPS, which is at the time of the global financial crisis in 2008 which causeBank Century can not meet its liquidity obligations. But in its implementation, thetemporary capital participation has met a lot of problems. One of the problems isthe existence of rights and obligations of the existing shareholders. This is becausethere are no certain provisions that regulate the mechanism of temporary capitalparticipation in systemic failure bank. This research uses a normative juridicalmethod.The results suggested that the establishment/issuance of laws and regulationsgoverning clearly the mechanism of temporary capital participation by LPS and itsimpact on the existing shareholders of a systemic failure bank for the sake of legalcertainty and legal protection for them."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya di Bank X. Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Penyertaan modal sementara adalah salah satu metode restrukturisasi kredit yang dilaksanakan dengan cara mengkonversi kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara yang harus ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara setidak-tidaknya harus meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam prakteknya, Bank X telah menerapkan manajemen risiko pada penyertaan modal sementara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis explains about the legal provision concerning risk management in temporary equity participation and how commercial banks, in this case Bank X, implements such provision in practice. Bank X is one of the largest commercial bank in Indonesia. Temporary equity participation is one of loan restructuring method executed by converting debtor rsquo s loan into temporary equity participation which shall be withdrawn by the bank within 5 years. The research method used in this research is normative juridical method.

Based on the research conducted by the author, the implementation of risk management in temporary equity participation must at least include active supervision of the directors and board of commissioners adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems and a comprehensive internal control system. In practice, Bank X has applied risk management in temporary capital participation in accordance with applicable law set out by the government."

"Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan mengidentifikasi penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan dari tesis ini adalah status hukum penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bukan merupakan bagian dari keuangan Negara. Permasalahan adanya anggapan ldquo;merugikan negara rdquo; dalam penyelesaian penyertaan sementara bank bukan merupakan kerugian Negara tapi merupakan resiko/kerugian bisnis. Perlindungan hukum terhadap Direksi/Pejabat Bank BUMN dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur adalah didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule dan peranan Notaris dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur adalah memastikan keabsahan dari penyertaan saham bank pada perusahaan debitur, sehingga disarankan agar Bank BUMN hendaknya menambahkan persyaratan-persyaratan khusus dalam Perjanjian Penyertaan Modal Sementara yang dapat melindungi kepentingan Bank apabila terjadi penurunan nilai saham.

---

In the completion of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, the problem is that there is no settlement under the value of the shares at the time of conversion as it may be deemed to have carried out the principal debt haircut and harmed the State 39 s finances. This problem is caused by the receivable of Bank of State Owned Enterprise until now still considered as State receivable. The lack of synchronization of several laws relating to State finances causes a different understanding of the State 39 s wealth that is separated on state owned enterprises, particularly the definition of State property separated by Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 Year 2003 on State Finance.

Research Methods in writing this thesis is a normative juridical research by identifying Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap as state assets separated under Law No.19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 of 2003 on State Finance.

The conclusion of this thesis is the legal status of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap based on Law No. 19 Year 2003 concerning BUMN is not a part of State finance. The problem of the assumption of harm the state finance in the settlement of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is not a loss of the State but is a risk loss of business. Legal protection of Directors Officials of State Owned Banks in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is based on the Business Judgment Rule doctrine and the role of Notary in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is to ensure the validity of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, The BUMN Bank should add the special conditions in the Debt To Equty Swap Agreement which may protect the interests of the Bank in the event of a decline in the value of the shares."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."