Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan dampak negatifbagi industri perbankan nasional. Pelajaran berharga yang dapat ditarik adalah bahwa industri perbankan nasional kita secara fundamental masih lemah, karena belum didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik, sehingga tidak mampu mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang datang secara tiba-tiba. Belum kokohnya fundamental perbankan merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan guna mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kuat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diharapkan.Dalam rangka menciptakan industri perbankan ke depan yang lebih baik, sehat dan stabil, maka diperlukan suatu rangkaian kebijakan perbankan untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk menuju industri perbankan yang sehat dan stabil, maka tatanan industri perbankan kedepan yang hendak dicapai disusun dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan, di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Fokus penyusunan API diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan yaitu struktur perbankan, pengaturan dan pengawasan bank, kondisi manajemen internal bank, infrastruktur pendukung industri perbankan, dan juga perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Guna mewujudkan visi dan sasaran API yang ditetapkan, maka keenam pilar API dijabarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:1) Program penguatan struktur perbankan nasional2) Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan3) Program peningkatan fungsi pengawasan4) Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan5) Program pengembangan infrastruktur perbankan6) Program peningkatan perlindungan nasabahBahwa melalui keenam Pilar API yang dijabarkan kedalam sasaran-sasaran dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, penulis yakini dapat menunjang terwujudnya struktur perbankan yang sehal, kuat dan efisien. Keseluruhan Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) ini seharusnya diimplementasikan dalam ketentuanketentuan untuk dapat mewujudkan visi dari API tersebut."

"Era globalisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini, baik langsung maupun tidak langsung, telah mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan perekonomiannya. Sebagai konsekuensi diratifikasinya pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/VITO) berdasarkan UU No.7 Tahun 1994, Indonesia harus mengikuti berbagai aturan main yang disepakati dalam bidang perdagangan internasional. Salah satu hal yang disepakati dalam pembentukan WTO tersebut adalah pelaksanaan Pasal VI GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tentang Dumping dan Bea Masuk Antidumping. Oleh karena dumping merupakan salah bentuk persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan intemasional, GATT/WTO mernbuka kemungkinan bagi negara anggotanya untuk membebani pelaku dumping dengan bea masuk antidumping.Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengundangkan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (dan beberapa peraturan pelaksanaannya), yang di dalamnya mengatur mengenai dumping dan bea masuk antidumping. Salah satu dari peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menperindag RI No.136/MMP/Kep16/1996, mengatur tentang pembentukan Komite Antidumping Indonesia (KADI), sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penanganan kasus-kasus dumping, Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji peranan KADI dalam mewujudkan persaingan sehat dalam dunia usaha di Indonesia.Dalam melihat dan mengkaji persoalan di atas, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu selain didekati secara yuridis normatif juga dikaji aspek-aspek ekonomis dan politisnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan harapan dapat memberi gambaran yang menyeluruh serta alternatif pemecahannya.Setelah data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini antara lain menyimpulkan bahwa terbentuknya KADI akan sangat membantu terwujudnya persaingan sehat di bidang perdagangan internasional, sepanjang KADI dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga yang independen. Namun, untuk merealisasikan perannya tersebut, KADI harus terus meningkatkan kualitasnya, khususnya karena kurangnya tenaga ahli (termasuk ahli hukum) yang dimiliki serta miskinnya pengalaman KADI dalam penanganan kasus-kasus dumping. Di samping itu, KADI harus mewaspadai praktik dumping yang tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis, melainkan dilakukan sebagai suatu bentuk "proteksi" baru.Sehubungan dengan makin ketatnya persaingan global sekarang ini, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia, dalam hal ini KADI, terus memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dalam bersaing dengan negara-negara maju serta mengambil/mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri."

"Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satu penyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikan stakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalah pertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apa yang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkait dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital Adequaty Ratio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principles article 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatian perbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan di Indonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkan pelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalam dunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahan yang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuan yang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dan komisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

---

Financial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous banking industry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governance and Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential banking principles by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositor and creditor. That is why implementation of prudential banking principles is really needed to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of the matters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and also Good Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principles and Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts are made by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principles in banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptive with juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collecting data is using library study that comprise a rule and book, also journal that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, is get a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles is implementation in a rule regarding BMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel Core Principles article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act of Bank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year 1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding Application Good Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governance and prudential banking principles is two element that really important in Indonesia banking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance and prudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violation will make banking condition not stable because in banking is always emerge contagion effect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of Good Corporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulation that related with prudential banking principles and Good Corporate Governance include a rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test to candidate of direction and commissary."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi industri perbankan Indonesia sebelum dan setelah adanya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan menggunakan stochastic frontier approach. Penelitian ini dilakukan terhadap 17 bank yang ada di Indonesia, yang terdiri dari Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional. Data laporan keuangan diperoleh dari website Bank Indonesia dengan periode penelitian dari Januari 2001 hingga Desember 2006.Metode penelitian ini menggunakan metode stochastic frontier approach, metode tersebut di analisis dengan program frontier 4.I. untuk memperoleh skor efisiensi biaya. Pendekatan variabel yang digunakan adalah pendekatan intermediasi, dengan variabel input sebagai berikut beban umum dan administrasi, aktiva tetap, dan dana pihak ketiga. Sedangkan variabel output yang digunakan adaJah total kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, danjumlah pendapatan operasionaJ.Setelah dianaJisis menggunakan metode stochastic frontier approach. maka skor efisiensi tersebut di Uji perbedaannya dengan kineJ.ja perbankan, hasilnya adaJah terdapat peningkatan yang signifikan antara efisiensi sebelum dan setelah adanya API. Pada Hasil peuilaian kinerja perbankan dengan menggunakan metode CAMEL, menuqjukkan bahwa setelah adanya API terdapat perbedaan yang signifikan pada Aspek Capital Adequancy, Aspek Earnings, dan Aspek Liquidity, sedangkan Aspek Asset Quality, Aspek Management tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan basil Uji Korelasinya keduanya, menyatakan bahwa antara skor efisiensi dengan kineija perbankan, tidak ada korelasi, sehingga penilaian rasio keuangan yang bersifat melengkapi informasi kinerja perbankan.

---

The purpose of this paper is to determine the efficiency of the industry in Indonesia prior and after the establishment of the Indonesian Architecture (API) by using a stochastic frontier approach. The study on this paper is being conducted through 17 banks in Indonesia, which mainly consist National Owned Banks (BUMN) and privatized banks, where all financial data are gathered through indonesian sesuai bank's fB/i website bv using the period between Januari 2001 to December 2006.

As mentioned above, the study is using a stochastic frontier method a frontier 4.1 software/ program tool. The tool has been used to gather the costing efficiency score. Variables being used consist of input variable - output variable, where input variable consists of genera/liabilities and administration, fixed asset, and third party fonds. Meanwhile the output variable consist of total credit, obligation, and several operational revenues.

After running through the Frontier 4.1 program, which results in efficiency score, it then continued on the testing the influence and correlation between the efficiency score and monetary ratio. Thus the end results of the study would be the statement of whether or not by using the API, it would make a significant and efficient impact for the bank's performance. Besides, it would also state whether the banking cost are significantly correlated with the liquidity debt ratio, which at the end, will show that bank with low efficiency rate pay and finalize its debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi bank Bukopin dalam industri perbankan di Indonesia. Menurut Bank Indonesia dan Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Bukopin masuk kategori bank umum swasta nasional devisa serta bank fokus, karena itu analisis posisi bank Bukopin akan dibandingkan dengan bank-bank yang mempunyai kategori sejenis. Adapun tools yang digunakan untuk melakukan analisis antara lain adalah analisis posisi kinerja keuangan, analisis Liam Fahey dan analisis SWOT. Hasil dari analisis-analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa bank Bukopin sangat kuat pada segmen UMKM dan mempunyai kelemahan pada segmen kredit konsumer dan komersial.

---

The objective of this thesis is to analyze the position of Bank Bukopin in Indonesian banking industry. According to Bank Indonesia and Indonesia Banking Architecture, Bank Bukopin is categorized under the Bank Umum Swasta Nasional Devisa and Bank Fokus, so the analysis of Bank Bukopin's position will be compared with banks under the same categories. Tools that will be used are financial performance analysis, Liam Fahey analysis and SWOT analysis. The result of these analysis suggest that Bank Bukopin is very strong in UMKM segment and quite weak in consumer and commercial segment."