Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf transnational yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya pencucian uang (money laundering). Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencucisesuatu yang didapat secara "haram" (illegal) menjadi seolah-olah halal (legal). Metode offshore conversion adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas money laundering.Sehubungan dengan itu, pokok permasalahan yang akan dikemukakan disini adalah mengenai bentuk-bentuk praktek metode offshore conversion yang diduga dapat atau sudah terjadi dalam hubungannya dengan tindak pidana money laundering serta usaha pencegahan atau antisipasi terhadap praktek-praktek money laundering yang menggunakan metode offshore conversion sebagai kedoknya tersebut.Salah satu bentuk yang erat kaitannya dengan metode offshore conversion adalah penggunaan badan-badan hukum korporasi sebagai Special Vehicle Purpose untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber hasil kejahatan mereka serta penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu melalui sektor perbankan. Sedangkan pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama internasional di antara negara-negara di dunia serta dengan memperhatikan beberapa titik lemah dalam kegiatan money laundering sehingga aktivitasnya dapat segera diidentifikasikan.Adapun metode penulisan yang digunakan disini adalah metode penulisan yang bersifat eksplanatoris dengan jenis atau tipe normatifempirik."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan sistem pembayaraninternasional sebagai sarana pencucian uang yang disebut Trade-Based MoneyLaundering oleh rezim anti-pencucian uang internasional dan nasional, disertaidengan perkembangan dan strategi penanganannya oleh bank melalui Anti-MoneyLaundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance sebagai bagian daristrategi pencegahan (prevention strategy) untuk mencegah dan memberantaspencucian uang, dan kewajibannya untuk terus dikembangkan sehingga bank yangpatuh terhadap aturan tersebut mampu mencegah digunakan sebagai sarana pencucianuang. Analisis dengan menjabarkan tingkat kecukupan kebijakan (level of adequacy)yang mengatur pencegahan modus baru pencucian uang dan menjelaskan strategiyang dapat digunakan mencegah Trade-Based Money Laundering saat ini. Metodependekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisanskripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnyamelaksanakan anti-money laundering compliance sebagai upaya bank mencegah danmembantu pemberantasan pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan.Bank tidak perlu menanti peraturan perundang-undangan yang khusus membahasTrade-Based Money Laundering karena peraturan yang ada saat ini telahmencerminakan pencegahan dan pemberantasan yang sejalan dengan cita-cita rezim.

---

ABSTRACTThis thesis is to discuss the use of international payment system called moneylaundering through Trade called Trade-Based Money Laundering acknowledge byanti-money laundering regime internationally and nationally, along with thedevelopment and treatment strategies by banks through the Anti-Money LaunderingCompliance. Anti-Money Laundering Compliance as part of a prevention strategy )toprevent and combat money laundering, and its obligation to continue to be developedso that banks are able to adhere to the rules used as a means of preventing moneylaundering. Analysis of the adequacy of the policy outlining the level that set the newmode of prevention of money laundering and describes strategies that can be used toprevent Trade-Based Money Laundering today. Qualitative method was used tocollect the materials in this thesis. In the end, this paper seeks to analyze theimportance of implementing anti-money laundering compliance in an effort toprevent banks and help combat money laundering in order to maintain the integrity ofthe financial system. Banks do not have to wait for legislation that specificallyaddresses the Trade-Based Money Laundering because existing regulations havemencerminakan prevention and eradication in line with the ideals of the regime."

"ABSTRAK Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untukmengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)"

"

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

"