Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem perdagangan dunia yang diikuti dengan persaingan ekonomi antara negara-negara telah menimbulkan dampak-dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya persaingan perdagangan tersebut adalah dumping. Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga yang lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri.Praktik dumping seringkali mengakibatkan kerugian terhadap industri dalam negeri pada negara pengimpor khususnya terhadap produsen barang yang sejenis. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, komunitas perdagangan internasional yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO) memberikan suatu pengaturan mengenai mekanisme pembalasan terhadap praktek dumping yaitu dikenal sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang biasanya dilakukan dengan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping, pada praktek perdagangan internasional seringkali disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Salah satu contoh kasus yang salah dalam menerapkan mekanisme anti dumping tersebut adalah kasus Indonesia melawan Korea Selatan dimana dalam kasus ini Korea Selatan melakukan beberapa pelanggaran terhadap mekanisme anti dumping yang diatur dalam Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tarrifs and Trade ¡994 (Anti Dumping Agreement).Latar belakang timbulnya kasus ini adalah dengan dikenakannya BMAD terhadap beberapa perusahaan eksporter produk kertas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia yang merasa keberatan dengan tindakan antidumping Korea Selatan ini lalu mengajukan permohonan kepada Dispute Settlemcnt Body WTO untuk dibuatnya suatu panel yang bertugas untuk membuat keputusan dan rekomendasirekomendasi atas permasalahan antidumping te rse b u t Dalam keputusan akhirnya Panel memutuskan bahwa Korea Selatan terbukti melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran atas Anti Dumping Agreement dan merekomendasikan untuk mengadakan perhitungan kembali atas BMAD tang telah ditetapkan sebelumya."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu negara anggota World Trade Organization WTO dapat melakukan tindakan anti dumping. selain itu, akan dibahas pula bagaimana Dispute Settlement Body DSB WTO menentukan apakah tindakan anti dumping yang dilakukan Uni Eropa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dengan metode yuridis normative menunjukkan bahwa negara anggota dapat melakukan tindakan anti dumping apabila dapat membuktikan aspek-aspek substansial, bahwa: dumping telah terjadi timbul kerugian yang dialami industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang dumping dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Dalam hal tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia, DSB memutuskan bahwa tindakan anti dumping tersebut tidak sesuai dengan Anti Dumping Agreement karena Uni Eropa tidak memenuhi kewajiban untuk membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dimana kewajiban tersebut merupakan aspek prosedural.

---

This thesis discusses how a member country of World Trade Organization WTO can perform anti dumping action. In addition, it will also discuss how the Dispute Settlement Body DSB of the WTO determines whether the anti dumping measures undertaken by the European Union are in compliance with applicable regulations. The result of the research by normative juridical method indicates that member countries can take anti dumping action if it can prove substantial aspects, that dumping has occurred incur losses experienced by domestic industries that produce similar goods with dumping goods and a causal relationship between the dumping and the loss. In the case of EU allegations against Indonesia, the DSB decides that the anti dumping measures are incompatible with the Anti Dumping Agreement because the EU does not fulfill its obligation to disclose the results of the investigation to the Indonesian company where the liability is a procedural aspect."

"Studi penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan anti dumping pada volume impor produk biaxially oriented polyproylene (BOPP)  menggunakan data bulanan seri waktu dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Studi ini membandingkan dampak dari kebijakan anti dumping pada dua kelompok negara yaitu named country sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan anti dumping dan non named country sebagai negara yang bukan subjek kebijakan ini. Penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian utama seperti metode ekonometrik dan metode analisis deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu nilai tukar mata uang sebagai variabel yang mewakili harga, pangsa pasar, besar bea anti dumping dan periode dumping dummy termasuk periode investigasi dan periode perpanjangan peraturan anti dumping serta variabel laju pertumbuhan sektor industri besar dan sedang sebagai variabel yang mewakili pendapatan . Variabel tersebut merupakan kunci untuk menguji efek pembatasan perdagangan dan efek pengalihan perdagangan dari kebijakan anti dumping. Beberapa studi empiris telah membahas dampak kebijakan anti dumping di negara berkembang. Namun, penelitian ini berfokus untuk menyelidiki produk spesifik dalam polyproylene yaitu Biaxially Oriented Polypropylene yang merupakan salah satu kebijakan anti dumping terbaru di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan bahwa besar bea masuk kebijakan anti dumping memiliki signifikansi negatif terhadap volume impor BOPP dari named country yaitu Thailand dan Vietnam, sementara itu kebijakan justru berpengaruh negatif terhadap peningkatan volume impor dari non named country  yaitu Malaysia, Tiongkok, China Taipei, Korea Selatan dan jepang. Penurunan volume impor ini terjadi pada periode kedua pengenaan peraturan tersebut.

---

This research study investigates the impact of anti dumping policy of Biaxially Oriented Polypropylene product on the BOPP import. Using monthly time series data from January 2014 to December 2019, This study compares the impact of anti dumping policy on two groups of countries namely named country as a country that is the subject of an anti dumping policy and 'non named country as  country that is not the subject of this policy. This study also uses two main research methods such as the econometric method and the descriptive analysis method. In addition, this study used several variables, namely currency exchange rates as a variable that represents price, market share, anti dumping duties and the dummy variables of dumping periods including the investigation period and the anti dumping regulation extension period, we also include growth rate industry sectors variable that reflects income . These variables are key to examine the effects of trade restrictions and the effects of trade diversion from anti dumping policies.

Several empirical studies have addressed the impact of anti dumping policies in developing countries. However, this research focuses on investigating a specific product in polyproylene, Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), which is one of the latest anti dumping policies in Indonesia in term of extension period. Empirical results show that anti dumping duty has a negatif significance on BOPP import volumes from 2 (two) name countries namely Thailand and Vietnam, while the suprising result that  policy has a positif effect on decreasing the volume of imports from non-named countries namely Malaysia, China, China Taipei, South Korea and Japan. This decreasing in import volume occurred in the second period of imposition of the regulation."

"Tesis ini dimotivasi oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan SK No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 yang berisi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Carbon Black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK Menteri Keuangan ini. Akan tetapi, keputusan pengenaan BMAD atas impor carbon black ini mendapat kecaman dari industri ban, yang merupakan industri hilir dari produk carbon black tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap nilai impor carbon black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan serta dampaknya bagi industri hilir dari carbon black tersebut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu produk dapat dikategorikan melakukan praktik dumping.Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah dengan variabel impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1), besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD), dan nilai tukar nominal (NER) dengan menggunakan pendekatan analisis data panel. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan melalui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dalam penelitian ini, ternyata model yang efisien untuk analisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor carbon black di Indonesia adalah Fixed Effect Model.Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black, variabel besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD) ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap impor carbon black, dan variabel nilai tukar nominal (NER) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black.Impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh positif terhadap impor carbon black tahun ini secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel nilai tukar dan negara yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap impor carbon black di Indonesia. Variabel AD (besarnya BMAD) ternyata tidak mampu menurunkan impor carbon black di Indonesia, melainkan menyebabkan meningkatnya impor carbon black di Indonesia. Hal ini disebabkan karena supply yang tersedia tidak mampu memenuhi demand yang ada.Setelah dilakukan penelitian, pengenaan BMAD tidak mampu menurunkan nilai impor carbon black di Indonesia. Maka itu, sebaiknya Menteri Keuangan mencabut SK yang dikeluarkan tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor carbon black dari India, Thailand, dan Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, perlunya Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi carbon black di Indonesia. Kemudahan itu dapat berupa pengucuran kredit dengan bunga rendah dan tidak mempersulit dalam pembuatan izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi carbon black."

"Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil/plate di Indonesia dari republik rakyat Cina, India, federasi Rusia dan Ukrania"

"Pada tanggal 2 September 2017, Ministry of Commerce & Industry India mengirimkan notifikasi tentang laporan investigasi anti-dumping terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Walaupun akumulasi pembahasan Anti-Dumping Agreement pada DSB WTO sudah cukup banyak, namun dalam menanggapi rencana pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap Indonesia, belum pernah dicoba menggunakan analisis sistematis terhadap data historis pembahasan Anti-Dumping Agreement. Data historis tersebut dapat menunjukkan, antara lain, sebaran Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO, sehingga penentuan prioritas dalam perumusan tanggapan legal formal dapat dilakukan atas preseden yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan bersifat interdisipliner, melibatkan dua disiplin ilmu, dimana metodologi ilmu hukum digunakan dalam menemukan pola sikap Panel dan Appellate Body dalam pembahasan Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement, dibantu dengan hasil penelitian disiplin ilmu sosial dalam mengkaji data historis pembahasan ketentuan-ketentuan Anti-Dumping Agreement dalam sengketa dihadapan DSB WTO untuk menemukan pola sebaran Pasal-Pasal yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa, empat Pasal ADA yang paling banyak dibahas, secara berurutan, adalah Pasal 2, Pasal 6, Pasal 3, dan Pasal 5. Kaidah yang terkandung dalam masing-masing Pasal tersebut, sebagaimana dipraktikkan oleh DSB WTO, dapat dilihat pada daftar periksachecklist pada bagian selanjutnya dari Penelitian ini.

---

On 2 September 2017, the Ministry of Commerce & Industry of India issued a notification regarding the result of an anti-dumping investigation involving several countries, including Indonesia. Although the WTO DSB has accumulated a considerable amount of precedent regarding the Anti-Dumping Agreement, in formulating a response to a possible application of anti-dumping duties on Indonesia, a systematic analysis of historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement has never been attempted. The historical data may reveal, among others, the distribution pattern of the most frequently discussed provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes before the WTO DSB, enabling the prioritization in formulating the formal legal response to be made based on robust existing precedent. This study utilizes the socio-legal approach in an interdisciplinary manner, wherein legal methodology is used to determine the actual practice of the Panel and the Appellate Body during their discussion of the most frequently discussed provisions of the ADA, aided by the result of the examinaiton, by social studies discipline, of the historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes befor the WTO DSB in order to find out the distribution pattern of the most frequently discussed provisions. The study revealed the four most frequently discussed ADA provisions, respectively articles 2, 6, 3, and 5. The legal rule contained in each respective articles, as practiced by the WTO DSB, can be observed in the checklist in the closing section of this study."

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Bea Masuk Anti Dumping terhadap volwne impor tin plate di Indonesia dari Australia, Jepaog, Korea Selatan dan Taiwan. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Besaran BMAD yang dikenakan pa.da 4 negara tertuduh (BMAD), nilai produksi rill industri pengguna tin plate(RPROD), besaran tarif bea masuk impor (f ARIF), nilai tukar nominal (NER) dan harga impor (PRICE). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel. Pemilihan model estimasi yang efisicn dilakukan dengan uji chow. Dalam. penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis pengaruh bea masuk anti dumping adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukao bahwa bea masuk anti dumping mempunyai pengaruh yang negatii dan signifikan terhadap volume impot tin plate di Indonesia. Sementara variabel nilai produksi rill industri pengguna tin plate yang mempresentasikan demand atas produk tin plate, mempunyai pensaruh yanpositif dan si. Variabel tarif, nilai tukar nominal dan harga impor memplDlyai pengaroh yang negatif dan signitikan terhadap volume i.mpor tin plate di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian. BMAP mampu mnurunkan volume imwr tin plate dari 4 negara yang terbukti melakukan dumping. Demikian pula dengan nilai tukar nominal dan harga impor. Namun dem.ikian, permintaan industri pengguna tin plate yang tidak dapat dipenuhi oleh indutri tin plate di. Indonesia menyebabkan permintaan impor dari seluruh mitra dagang tetap tinggi walaupun sudah dikenakan BMAD.

---

The study aimed to analyze the impact of imposition Anti Dumping to tin plate import volume in Indonesia from Australia, Japan, South Korea and Taiwan.The periods of observation were from 1990 to 2005. Variables that used for this study are the measure of AD Duty that imposed to 4 countries (BMAD), rea) production value of downstream industries (RPROD), irmport duty (farif), nominal exchange rate (NER) and import price (PRICE).

Panel data was used to analyze the impact of AD duty to tin plate import volume.To choose the most efficient model, Chow test was employed.The result was, the most efficient model to analyze the impact AD duty was Fixed Effect Model.

Estimation result showed that AD duty has negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia. Meanwhile, real production of downstream industries, which represented demand of commodity, bas positive and significant impact. Import diity, nominal exchange rate, and import price have negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia.

Based on estimation result, we can see that AD ctuty has abilty to decrease tin plate import volume from those four countries and aiso nominal exchange rate and import price. But demand from downstream industries that could not be fulfilled by tin plate indDSt:ries, has made import demand from all trading partner still high although government bas imposed AD duty."

"Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan dampak penerapan kebijakan perdagangan berupa tindakan anti-dumping yang dapat mempengaruhi perubahan pola perdangan dari negara yang melakukan impor. Hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DID) dengan membandingkan volume impor yang berasal dari negara target dan negara non-target pada periode sebelum dan sesudah penerapan tindakan anti-dumping. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perpanjangan tindakan antidumping mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengurangan impor dari negara-negara yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai analisis dampak penerapan tindakan anti- dumping pada produk baja di Indonesia khususnya terkait dengan penetapan perpanjangan tindakan anti-dumping terhadap produk tersebut.

---

This study conducts research related to the impact of implementing trade policies in the form of anti-dumping measures, which influence changes in import patterns from targeted countries. Analysis results using the difference-in-difference (DID) method, which compares the volume of imports from targeted and non-targeted countries in the period before and after the implementation of anti-dumping measures, shows that the extension of anti-dumping measures have a significant effect on reducing imports from countries targeted to such measures. This research will provide new insight into the impact analysis of the implementation of anti-dumping measures for steel products in Indonesia with observations that have experienced an extension of the measures."