Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu programyang mendukung jalannya pembangunan dalam bidangpendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalampembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara didunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagaiupaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidangpendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untukmewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alineakeempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Perwujudan itudijabarkan pada amanat konstitusi yaitu seperti yangtertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.Permasalahan yang dikaji pada penulisan tesis ini adalahbagaimana hubungan program wajib belajar pendidikan dasardengan implementasi pasal 31 UUD 1945,bagaimana hubungankebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program wajibbelajar pendidikan dasar untuk mewujudkan pemerataan danperluasan akses pendidikan,dan faktor-faktor apa saja yangmenghambat jalannya penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar.Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metodepenelitian normatif,dengan mengumpulkan data dari bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder.Data tersebutdiperoleh melalui:bahan primer berupa peraturan perundangundangandan konvensi internasional yang sudahdiratifikasi,bahan hukum sekunder berupa buku-bukuteks,kumpulan makalah,tulisan dan artikel yang berkaitandengan permasalahan,bahan hukum tersier berupa kamus danlain sebagainya.Alat pengumpulan data selain melalui studidokumen,juga dilakukan wawancara dengan informan untukmencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan, metodepengolahan data yaitu dengan metode kualitatif dan bersifatdeskriptif analitis.Hubungan program wajib belajar pendidikan dasar denganimplementasi pasal 31 UUD 1945 adalah pemenuhan hakpendidikan atas warga negara Indonesia sebagai upayamencerdaskan kehidupan bangsa,kebijakan pemerintah yangmendukung jalannya program pendidikan dasar telahterealisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia,danhambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar adalah faktor ekonomi,sosial-budaya bangsa Indonesia.

---

ABSTRACTEducation accountability program is a program whichsupports an education development program, which providesthe best contribution towards nation's development. Manynations in the world has join this basic education programas an effort to fulfill the right of a citizen to obtaineducation. Education is on of several efforts to createnation's objective which consists in the Forth paragraph ofUndang-Undang Dasar 1945. Which also lies in theconstitutional amendment such as article 31 of UUD 1945.Research issue will be observed in this thesis is therelationship between the basic education accountabilityprogram by implementing the article 31 of UUD 1945, and therelationship of government policy in implementing the basiceducation accountability program to achieve thesustainability and expansion of education access, and whatfactors which could limit the implementation of basiceducation accountability program.Method was used in this thesis is the normativeresearch method, by collecting data from research literatureas the secondary data. Data was obtained through : primarysource which is the constitution and internationalconvention which has been ratified, secondary source, suchas literatures, papers, and articles related to the researchissue; and lastly, tertiary source such as dictionary andothers. Data collection instrument was using documentarystudy, and interview with the informants to obtain relatedinformation toward research's issue, and the data processingmethod was using the qualitative method and analyticdescriptive.The relationship of the basic accountability educationprogram with the implementation of the article 31 of UUD1945 is the fulfillment of educational rights of the peopleof Indonesia as an effort to enhance the education standardof the nation, and the government policies to sustain thisbasic education accountability program has been realized,and several obstacles towards the basic educationaccountability program are as follows : economic factors,and the socio-culture of the Republic of Indonesia."

"Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005.Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut.Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa.Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilihat dari empat hal, yaitu: 1) sasaran umum pendidikan bagi perempuan, 2) akses pendidikan bagi perempuan 3) kontrol pendidikan bagi perempuan dan 4 ) manfaat pendidikan bagi perempuan....."

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun...."

"AbstrakPermasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran fisika di daerah khusus (3T) yaitu minimnya sarana dan prasarana laboratorium. Solusi yang diberikan yaitu menggunakan Laboratorium Fisika Virtual atau maya dari portal rumah belajar, karena sekolah di daerah khusus (3T) minim jaringan internet maka rumah belajar versi offline menjadi pilihan utama. Peserta didik yang menggunakan laboratorium maya tersebut diberikan tantangan untuk menyelesaikan tugas yaitu one month one exsperimen (OMMEN). Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kreativitas guru fisika dalam setiap proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemnafaatan laboratorium maya pada portal rumah belajar dalam pembelajaran fisika. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar mencerminkan keterlaksanaan model OMMEN, aktivitas guru paling dominan pada siklus pertama adalah menjawab pertanyaan yang diajukan siswa (skor 3), siklus kedua memberikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa (skor 4), siklus ketiga memberikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa (skor 5), sedangkan aktivitas siswa paling dominan pada siklus pertama, mengajukan pertanyaan (skor 3), siklus kedua memecahkan permasalahan yang diberikan guru (skor 4), dan siklus ketiga memecahkan masalah yang diberikan guru (skor 5). Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. Pada siklus I hasil rata rata yang diperoleh adalah 71,2 meningkat menjadi 80,08 pada siklus II dan pada siklus III mengalami peningkatan lagi sebesar 89,24."