Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan kegiatan pendaftaran tanah adalah untuk menciptakan kepastian hukum dibidang hukum agraria, baik kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data tanah. Permasalahan muncul akibat praktik transaksi jual beli/over kredit pemilikan rumah (KPR-BTN), berikut tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit tersebut, berdasarkan surat jual beli dan kuitansi yang dibuat dibawah tangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kesesuain putusan majelis hakim tersebut dengan Undang- Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksana lainnya serta solusi yang dapat ditempuh apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi transaksi jual beli/over kredit pemilikan rumah (KPR-BTN), berikut tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit. Pokok permasalahan akan dianalisa dengan menggunakan Undang- undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah guna lebih menciptakan lagi kepastian hukum dibidang hukum pertanahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Peneltian ini akan membahas mengenai permasalahan yang berawal dari dilakukannya jual beli/over kredit pemilikan antara Tergugat I kepada Tergugat II yang kemudian dilanjutkan antara Tergugat II kepada Penggugat. Permasalahan muncul setelah Penggugat telah melunasi seluruh kredit pemilikan rumah pada pihak Turut Tergugat dan hendak mengambil dokumen/sertipikat atas tanah dan bangun yang menjadi jaminan KPR-BTN tersebut, namun pihak turut Tergugat menolak untuk memberikan dokumen/sertipikat tersebut karena dokumen/sertipikat tersebut masih atas nama Tergugat I. Pihak Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang kemudian mengabulkan seluruh gugatan dari pihak penggugat. Namun ternyata dalam putusannya tersebut majelis hakim kurang memperhatikan UUPA berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga dikhawatirkan putusan tersebut dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

---

The mechanism of land registration aims to settle the legal certainty in the agrarian sector, both in term of first registration as well as database up-date process. A problem will occur when a sale/purchase transaction of an overcredit house ownership, including within the land and the property standing upon it, conducted based on the guarantee or certificate of sales/purchase, which had been made under private deed. The main problem addressed in this research is the suitability of the court?s decision on the matter with the Law of Agrarians and other supporting regulations, as well as the possible alternative solutions in such a case (a party intends to purchase/sale an over-credit house ownership, including within the land and the property standing upon it which are considered as the credit warranty). This problem, in addition, will be scrutinized by using the Law of Agrarian and other supporting regulations. The purpose of the research is to provide further the certainty in the realm of agrarian affairs (law). The research method applied here is juridical-normative one, that is, referring to the laws, and literature study by using secondary data. The research will at the beginning elaborate about a problem occurs out of an over-credit ownership sale/purchase transaction between the sued party I and sued party II, which subsequently passed by the sued party II to the suing party. The problem occurs when the suing party has settled all his obligation on the ownership credit to the sued party, and intended to take the document/certificate of the land and property that was being the guarantee of the house (KPR-BTN), and by that time, the sued party refused to do it, arguing that the document/certificate still using the name of the sued party I. The suing party afterwards appeals for a sue in the State Court, which in respond granted the appeal. However, apparently the court didn?t sufficiently pay its concern on the Law of Agrarian as well as its supporting regulations as the basis of consideration in deciding the case, so that it is estimated that the decision will have a further impact (dispute) in the future."

"ABSTRAKJual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukummengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satupihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akanmelakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhakmenuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atastanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atastanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapanPPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantupemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatukasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT.Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli munculgugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyekperjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatanpihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung denganpertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telahterjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakanbatal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis iniadalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukansecara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahanyang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalammengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasarpertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kitadikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalamhal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dantidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjianjual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACTSell and purchase refers to a legal relationship withrespect to the property between two parties where a partybinds to do or not to do something and the other handanother party is entitled to claim for the performance ofsuch promise. Land sell and purchase is an agreement withrespect to the transfer of land rights.,the Land Sell andPurchase Deed is made before a land official who helps thegoverment however in this thesis writting is discussingabout an annullment case of a land sell and purchase madeby PPAT. However in this case after the Land Sell andPurchase Deed was made arrest a claim with respect to thelegal action action from the third party already purchasesthe object of the agreement eventhough by an oral agreementonly. The main problem is about to discussed in this thesisis whether or not the Land Sell and Purchase Deed madebefore the PPAT is valid?., How are the responsibilities ofPPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchasedeed made by PPAT, related to the Supreme Court DecissionNumber 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressingon the library examination. The Judge incasing this caseshould not use the KUH-Perdata as the way of make thedecision. As we know that in our rule of land there is aReglement of an Agrarian Basic Rule wich is known asReglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement ofAgrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judgeshould use this because the object in the sell and purchasedeed is about land."

"Kecenderungan masyarakat Betawi yang secara merata baik vertikal maupun horizontal melakukan poligami secara luas, memberikan gambaran mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Betawi terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan dan poligami. Permasalahannya mengapa hal itu terjadi dan bagaimana dampak perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan apabila mereka melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan latar belakang sosio-kultural dan historis masyarakat Betawi yang berasal dari berbagai bangsa maupun berbagai etnis dari seluruh penjuru nusantara mendorong mereka memiliki cara hidup yang sederhana dalam perkawinan. Dan juga dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan sekedar hanya dapat baca tulis membuat masyarakat Betawi tidak memahami isi Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat Betawi cenderung melakukan perkawinan poligami di bawah tangan (kawin sirri). Mereka menganggap bahwa apabila sudah sah menurut agama sudah tidak perlu lagi pengakuan dari negara. Keadaan ini merugikan para isteri dan anak-anaknya. Perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti karena tidak ada surat nikah. Sehingga dalam melakukan perbuatan jual beli atau hibah tanah di hadapan PPAT, mereka mengalami kendala karena perkawinannya dianggap tidak sah. Isteri yang memiliki surat nikah adalah isteri yang sah. Dialah yang harus turut hadir dan menandatangani akta, sedangkan isteri-isteri yang tidak mempunyai surat nikah kedudukannya hanya sebagai saksi saja. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Perlu dilakukan sosialisasi terus menerus mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai poligami. Secara nasional perlu dilakukan kampanye secara sistematis agar muncul kesadaran nasional untuk menjauhi perkawinan dibawah tangan."

"Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah. Akta otentik ini berlaku sebagai bukti penyerahan yuridis atas tanah tersebut. Pada penelitian ini, bukti jual beli adalah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Camat sebagai PPAT Sementara (PPATS). Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan jual beli dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli dilihat dari hukum adat dan hukum nasional dan kekuatan pembuktian dari akta/surat yang dibuat di hadapan PPATS. Kekuatan hukum berupa alat bukti surat ini juga dapat mempengaruhi putusan hakim termasuk kekuatan pembuktian alat bukti surat yang dibuat oleh PPATS. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas mengenai transaksi jual beli tanah dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat dalam kedudukannya sebagai PPATS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan untuk dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti diperlukan bukti tambahan lainnya, seperti keterangan saksi-saksi dan tidak ada penyangkalan terhadap jual beli tersebut.

---

Right of ownership is a type of rights over the land. In principle, buy and sell of land in Adat Law is legitimate if it is met the requirements of terang and tunai. Meanwhile according to the national law, Article 616 Civil Law requires a notarial deed as a proof of legal transaction and transfer of right has been taken. The notarial deed applies as a juridical transfer over the land. In this research, the proof is “Surat Perjanjian Jual Beli” made between the seller and buyer in front of the Head of Subdistrict (Camat) as a PPAT Sementara (PPATS). Research problem of this research will be discussing about the legitimation of its legal transaction and evidentiary power of the deed made before the PPATS as an authentic deed or privately made letter since the nature of its form which only in the form of blanko/letter. This is also may affecting Judge Decision to considerate the evidence of blanko/letter in the court. The research is using juridical-normative methods by examining the legal principles and related law and regulations. This research is discussing about legal transaction of land right with the evidence of Surat Perjanjian Jual Beli made before the Head of Subdistrict (Camat) as PPATS shall also have the same evidentiary power as authentic deed made by PPAT. Result of this research is Surat Perjanjian Jual Beli categorized as privately made letter and to be eligible and have evidentiary power, it needs additional evidence, such as testimony from witnesses, and statement of no denial over the legal transaction."

"Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau PPAT- Sementara apabila di suatu daerah belum cukup terdapat PPAT. Akta jual beli tanah adalah akta PPAT yang merupakan akta otentik, karena memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu, akta jual beli tanah harus dibuat sesuai dengan pedoman pengisian akta .Tetapi timbul permasalahan bila akta tersebut dibuat oleh PPAT-Sementara dalam hal ini Camat yang ditunjuk di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, karena tidak ada pendidikan khusus pembuatan akta sebelum menjabat sebagai PPAT-Sementara. Permasalahan yang ada yaitu sesuaikah pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan pedoman yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ? Adakah akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta yang berlaku ? Bagaimana tanggung jawab Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila akta jual beli tanah yang dibuatnya cacat hukum ? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut , digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan yaitu evaluatif. Camat dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT-Sementara, yaitu dalam pembuatan akta jual beli tanah tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta. Tidak hanya itu, Camat tersebut tidak membacakan dan menjelaskan isi akta, Serta penandatanganan oleh penjual, pembeli dan saksi-saksi tidak dihadapan Camat, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya cacat hukum. Bila cacat hukum, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT-Sementara. Sedangkan tanggung jawab Camat tersebut yaitu memberi ganti kerugian kepada pihak-pihak yang menderita kerugian."

"ABSTRAKSebagai suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pengelolaan suatu lingkungan siap bangun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perusahaan pengembang wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan pengembang adalah larangan penjualan kaveling kosong kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, masih ada beberapa perusahaan pengembang yang berusaha untuk "mensiasati" larangan tersebut dengan berbagai cara. Menghadapi kenyataan ini, Penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai: (1) Apakah perjanjian jual bell kaveling tanah matang tanpa rumah yang dibuat secara bawah tangan di perumahan sah dan mengikat secara hukum? (2) Bagaimana UU Perumahan dan Permukiman mengatur mengenai jual beli kaveling tanah matang tanpa rumah di kawasan perumahan? (3) Bagaimana solusi yang tepat bagi para pengembang dalam menyikapi pasal 26 ayat (1) UU Perumahan dan Permukiman? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier sehingga menciptakan hasil penelitian yang bersifat evaluatif-preskriptif analisis dengan kesimpulan: (1) karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka jual bell kaveling kosong oleh suatu perusahaan pengembang adalah batal demi hukum, sehingga jual bell tersebut rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga; (2) beberapa peraturan perundang-undangan dalam pengadaan perumahan di Provinsi DKI Jakarta perlu direvisi dan lebih dilengkapi demi terciptanya suatu tatanan tertib hukum sebagaimana yang ingin dicapai oleh Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.

---

This thesis discusses the validity of the Sale and Purchase Agreements that have numbers behind the deed with the addition of the letter and the responsibility of PPAT deed made when the experience of disability. This research is to use normative juridical analysis method. The study states that every deed that has the addition of the letters on the number, to declare that the deed is legitimate or not, to be seen of the causes of the increase; and shall be responsible in accordance PPAT legislation."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai akta otentik, akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undangundang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tata cara dan prosedur pembuatan akta yand dibuat oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan penulis untuk menyusun tesis ini akan melakukan analisa mengenai tata cara dan prosedur pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh PPAT TH. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data-data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, didapati akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta dapat mengakibatkan akta tersebut tergredasikan menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

---

Officials land Deed Maker (PPAT) is as a general officer who is authorized to make an authentic deed of land in accordance with the applicable regulation. As an authentic deed, PPAT's deeds should cater to all terms and conditions of PPAT certificate as prescribed by laws and other regulations. The PPAT's deeds that does not comply with the terms and conditions can pose a risk to the uncertainty of land rights that are recorded on the basis of the certificate. Based on this, the author is interested and intends to examine and understand more about the standard procedures of making deeds made by PPAT in the manufacture of the deed of sale and purchase of land and in order to compose this thesis, the author will do an analysis regarding the Ordinance and procedures of making the deed of sale and purchase of Land by PPAT TH. This research uses the normative juridical approach, which focuses on the research of secondary data for data law that focuses on i.e. written legal norms. Based on the data obtained, the research results found that as a result of the law of creation of the deed of sale and purchase of land that is not in accordance with an applicable regulations, the deed will be degraded a certificate under the hand, annulled by law or may be cancelled."