Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendaftaran Tanah untuk pertama kali (InitialRegistration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik ataumilik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan TidakSengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil daribuku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukankecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan danpenyimpanannya sehingga menjadi data yang dijaminkebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desakarena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahandata yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan RiwayatTanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnyajuga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridisdalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkanpermasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /tumpang tindih. ^ ,Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baiksecara pidana, perdata atau sanksi administratif berupateguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatankepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun2005.Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data registertanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhansehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnyamengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasipemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinyaoverlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalamproses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran danpemetaan di kantor pertanahan.Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahandapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonanpihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenanganPejabat Kantor Pertanahan.

---

ABSTRACTInitial Registration that conducted to land/grounds girik ortradition property needs supporting data in the shape of Copy ofLetter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Freeof Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)that taken from the books of land/ground register countrysidelevel. Existing Data at register book referred, needed carefulattention when its admission filling, its maintenance andrepository until become veritable data. This condition becomes theresponsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admissionfill up the affect to data mistake be at the bottom of Bankstatement making Land History and Bank statement free of lawsuit,which is also affected to physical data and judicial formalitydata in publication certificate. The result in mistake inreleasing such the Kepala Desa can be asked responsibility eitherthrough crime, civil or sanction administrative have the shape ofexhortation, layoff or remain to be from head [position /occupation] countryside.Mistakes of physical data and judicial formality, alsoresulted in the incidence [of] overlapping problem / overlapcertificate or double certificate. Despite of other reasons theproblem, a complete inexistence of land registry map speciallywhen the government applied the Government ordinance Number 10 in1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilitiesoverlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabledusage modern technology in measurement and mapping.For problem solution overlapping certificate, the Office ofLand Affairs has the authority to cancel certificates, based onState's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National ofland affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairsfor cancellation this certificate is an applied system as used inland registry which is publication system negative, since thegovernment does not gives guaranty for the data truth orexplanation existing in certificate referred [as], then there isno rule of law for right owner and related to third partyland/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fixwith existing principle in customary law. The instituterechtsverwerking that is do to its time can cause lose land rightif pertinent during old ones did not labour it and its land/groundis referred [as] controlled other party pass by rights acquirementin good faith. With principle utility referred [as] then negativepublication system that wearied also, contain positive elementarybody."

"This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will affect on illegitimated of land certificates. The author has nor found any land registration norms which govern on the head of village liability for this case, even though iris classified as criminal conduct under Indonesian Penal Code (KUHP) on letter frauds. Practically, legal challenge by injured party under land registration system is enclosing annul to Land Office toward land certificate; or permanent court's decision by litigation filling. "

"ABSTRAKTesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunyaUUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahanyang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yangdilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian inidapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonanpensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian inimenyimpulkan bahwa status subyek pada saat berlakunya UUPA menentukanprosedur yang harus ditempuh oleh pemohon untuk melakukan pensertipikatantanah.

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of subject with dual citizenship when UUPAapplied which determines in land registration and settlement of issues arisingrelating to initial registration today. This is a research library. The result can be anexample to the people who will request for land certification with the samecharacteristics. This study concludes that the status of subject when UUPA applieddetermines the procedure to be undertaken by the applicant in land certification."

"Syarat awal dari pendaftaran hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 76 PerMen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 tentang Peraturan Pelaksana PP 24/1997 salah satu syaratnya adalah berupa alat bukti petuk pajak, ketitir, verponding Indonesia dan syarat lainnya berupa surat keterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat setempat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Persyaratan awal ini sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa, dimana alat bukti hak tersebut merupakan alat bukti awal dan menentukan dalam pendaftaran tanahnya. Kajian ini berfokus pada pertanggungjawaban kepala desa dalam hal adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diawali oleh petuk pajak, ketitir ataupun verponding Indonesia dan surat keterangan kepala desa yang diberikan dengan cara melawan (melanggar) hukum. Dari tindakan kepala desa tersebut mengakibatkan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagaimanakah pertanggungjawaban kepala desa dalam hal adanya cacat hukum tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang sebenarnya atas penerbitan sertipikat tersebut."

"Pengaturan atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terdapat adanya dualisme. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria Berlaku, terjadi unifikasi untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakan pendaftaran tanah khususnya untuk tanah bekas hak Indonesia yang berstatus bekas hak milik adat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik di wilayah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang sering dijumpai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Sesuai atau tidak pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik yang telah dilakukan dengan peraturan tentang pendaftaran tanah, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bekas hak milik adat secara sporadik tersebut merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada pembenahan sarana administrasi di bidang pertanahan, khususnya yang berada di tingkat Kelurahan untuk dapat menunjang kelancaran proses pendaftaran tanah. Di samping itu, perlu adanya koordinasi yang baik di antara instansi yang terkait dalam pendaftaran tanah yaitu Kepala Desa, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Petugas Pendaftaran Tanah. Selain itu juga harus ada peningkatan pelayanan yang baik kepada pemohon. Serta diperlukan juga penyuluhan dari Kelurahan ke Kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini adalah untuk lebih memasyarakatkan pembuatan sertifikat tanah kepada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang."

"Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadik, antara lain bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah jarang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendaftarkan hak atas tanahnya tetapi lebih terdorong oleh kebutuhan praktis, tidak terkecuali pada masyarakat desa Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan terhadap pokok-pokok permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan kendala yang dihadapi dalam praktik pendaftaran tanah secara sporadik di kantor kelurahan Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data sekunder dan didukung dengan penelitan lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa proses pendaftaran diawali dengan penelitian membuat surat-surat pernyataan mengenai keabsahan kepemilikan tanah. "Lampiran 13" diisi oleh pemohon atau kuasanya dilampiri tanda bukti hak kepemilikan terakhir, surat pernyataan dan pemilikan dan pengusaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, tidak diperjual belikan atau dijadikan jaminan dan Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Permohonan Pengukuran yang dilampiri dengan keterangan status tanah dan pernyataan pemasangan tanda batas (patok). Pemohonaan harus melunasi PBB dan Penerimaan Pungutan Desa sebelum pendaftaran tanah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan merupakan data terakhir yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Data fisik dan data yuridis diumumkan sebelum sertifikat diterbitkan dengan masa tenggang 60 hari. Kendala yang ada sering timbul dari pembagian hak waris tanpa Akta Penetapan Waris, perselisihan terhadap batas tanah dengan jalan setapak dan "galengan" sawah, batas pada jalan setapak serta tunggakan luran Pungutan Desa."

"ABSTRAKPembangunan yang dilaksanakan pada masa semenjak 1965 telah merubah infrastruktur material dan struktur sosial yang ada sebelumnya. Keadaan ini akan memberi dampak terhadap seluruh aktifitas kehidupan masyarakat, termasuk pola pembagian kerja secara seksual. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelumnya a. Perubahan apa yang terjadi pada pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? b. Bagaimana sebab-sebab muncul pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? c. Perubahan infrastruktur material dan struktur sosial apa yang telah terjadi selama proses pembangunan? Serta reaksi simbolik masyarakat terhadap perubahan infrastruktur material dan struktur sosial tersebut? dan apa dampaknya terhadap pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat?Penelitian ini dilakukan di Desa Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder secara intensif dilakukan pada akhir Februari sampai Juni 1992. Fokus waktu yang dilihat adalah masa Orde Baru dan memperbandingkannya dengan masa sebelum Orde Baru, ini dilakukan untuk memahami suatu proses perubahan. Dalam melakukan penelitian, pertama kali dilakukan sensus terhadap seluruh rumahtangga yang ada di Galo Gandang selanjutnya dilakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci.Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pembangunan adalah proses perubahan sosial yang direncanakan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Ini berarti pembangunan, bagi pelaksananya, merupakan hasil interpretasi terhadap kenyataan yang ada. Pembangunan dilakukan karena ada sesuatu hal yang problematis. Hal yang problematis ini diinterpretasikan dan dicari jalan keluarnya. Pencarian jalan keluar, dengan melakukan suatu pembangunan, merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan hal yang problematis ke dalam hal yang non problematis.Pembangunan yang dilaksanakan di Galo Gandang telah menyebabkan perubahan atau pergeseran pada sebagian infrastruktur material dan struktur sosial yang ada sebelumnya. Faktor-faktor infrastruktur material dan struktur sosial serta perubahan yang terjadi didalanya dan faktor super struktur budaya merupakan faktor yang bermain dalam proses interpretasi para aktor terhadap hal yang problematis dalam pembagian kerja secara seksual.Proses interpretasi dilakukan lewat interaksi dan konversasi, para aktor mengeksternalisasikan diri dalam bentuk tindakan. Seiring dengan perjalanan waktu, tindakan tersebut mengalami pembiasaan dan berlanjut menjadi institusi bila terjadi tipifikasi dari tindakan pembiasaan yang dilakukan secara bersama, seperti yang terjadi pada pembagian kerja secara seksual dalam pekerjaan membuat genteng dan batu bata pada masa pembentukannya. Namun, tidak semua habitualuisasi berlanjut pada institusi, masuknya pria dalam penyediaan bahan baku berupa pasir pada pekerjaan membuat gerabah misalnya. Institusi berupa pola pembagian kerja secara seksual, seperti pria membuat batu bata wanita membuat genteng, merupakan sesuatu yang bersifat umum, eksternal, dan coersive.Melalui proses sosialisasi, pembagian kerja secara seksual, seperti pria membuat batu bata wanita membuat genteng, dialami sebagai data subyektif dalam kesadaran aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, terlihat bahwa pembagian kerja secara seksual dikonstruksi secara sosial.Ada beberapa perubahan pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat di Galo Gandang. Dalam industri gerabah terjadi dua perubahan yang berhubungan dengan pembagian kerja secara seksual yaitu masuknya pria dalam kegiatan pemasaran dan kegiatan penyediaan bahan baku gerabah, sebelumnya hanya dilakukan wanita. Sementara itu, perubahan yang berhubungan dengan pembagian kerja secara seksual dalam industri batu bata adalah masuknya wanita dalam kegiatan membuat batu bata, semula hanya dilakukan pria.Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tautan hubungan antara patron dan klien dimotivasi oleh klien yaitu sebanyak 3 (75%) dari 4 kasus, sisanya dimotivasi oleh patron. Juga ditemukan bahwa perekrutan pekerja didasarkan atas saling kenal.Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu dipertimbangkan variabel hubungan anak-bapak angkat dalam pemilihan lokasi penelitian. Temuan penelitian akan lebih kaya dan menarik apabila dilakukan di dua lokasi yang berbeda tetapi masih dalam konteks budaya yang sama. Dan akan lebih menarik, apabila dilakukan kajian lintas budaya. Di samping itu, metode penelitian ini dapat juga dipergunakan dalam penelitian yang lain."