Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah muncul sebagai koreksi terhadap hukum adat yang selama ini berlaku di masyarakat, dimana jika seorang ayah meninggal dunia anak-anaknya tidak akan mewarisi harta ayahnya, yang akan mewarisinya adalah kamanakannya. Untuk itulah agar anak-anaknya dapat menikmati harta ayahnya dilakukan dengan cara menghibahkan hartanya, namun yang dapat dihibahkan hanyalah harta pusako randah/harta pencarian. Harta pusako tinggi tidak dapat dihibahkan karena pengguasaan harto pusako tinggi dilakukan secara bergiliran oleh Mamak dalam suatu kaum, namun hibah dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh kaum atau bila semua keturunan sudah habis. Ada kalanya hibah dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya tanpa persetujuan dari kaum, hal inilah yang dapat menimbulkan sengketa dalam suatu kaum. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah tersebut diselesaikan dan bagaimana peran Mamak Kepala Waris untuk menyelesaikan sengketa tersebut serta bagaimana bila Mamak Kepala Waris itu yang melakukan hibah harta pusako tinggi tersebut merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan sumbersumber tertulis dan juga dilakukan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, sedangkan data primer penulis peroleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber secara langsung, yaitu dengan Datuk/Kepala Adat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan Mamak Kepala Waris bertindak sebagai penengah dan membantu menyelesaikan masalah. Terhadap Mamak Kepala Waris yang melakukah hibah harta pusako tinggi maka ia dianggap melanggar adat dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan sidang yang dilakukan oleh para Pemangku adat.

---

A grant is something that is given by someone to another person while that someone is still alive. A grant is considered as a correction of traditional law that has stayed in the society for many years. The traditional law stated that when father dies then the children will not inherit his wealth but instead his kamanakan will. Therefore, in order for the children to inherit their father wealth one of the ways is by granting the wealth itself, but the only wealth that can be granted are only the wealth that considered in the lower ranks. In another words harta pusako randah or wealth that comes from income.

High rank inherited wealth cannot be granted because it is being controlled in turns by Mamak in the family clan. But nevertheless a grant still can be given only if all the member of the clan has agreed or if there are no more heir or heiress left. There comes a time when a grant can be given by a father to his child without agreement from the clan, if this happen then it can cause a dispute or conflict inside the family clan. What is the best sollution for such dispute or conflicts and what are the roles of Mamak Kepala Waris in order to settle the dispute and what if Mamak Kepala Waris are the ones that are giving the high inherited wealth, these are the problems that will be discussed in this thesis.

The method of research used in this thesis are normatif and empirical. This research is written with the help from various written sources and also being conducted. The sources of data comes by using secondary data which is librarian study and the primary data is collected by the writer from interviewing the chief of the tribe or commonly known as Datuk.

From this research it can be concluded that the settlement in the family clan is conducted by having a discussion that will lead to agreement with Mamak Kepala Waris playing the role as a middle person between two sides in order to solve the dispute. To Mamak Kepala Waris that grants the high inherited wealth without an agreement, then this is considered as a violation to the culture law. The person that conducts this violation will get the proper sanction or punishment that has been decided in a meeting with Pemangku Adat"

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua.Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja.Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan).2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran.3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut.4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya.5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan."

"Krisis multidimensi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sejak akhir 1997, telah meningkatkan angka kemiskinan rakyat dengan berbagai dampaknya Kesalahan dalam strategi dan manajernen pembangunan pada masa pemerintahan orde baru membuat pemerintahan selanjutnya kesulitan untuk mencari formula yang tepat untuk membawa rakyat Indonesia keluar dari krisis ini. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi ternyata banyak menimbulkan distorsi dan ironi. Sebagian besar rakyat masih saja hidup terbelakang baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosialnya, sementara sebagian kecil lainnya hidup dalam kemewahan yang berlebihan.Penelitian ini mencoba mendiskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program perekonomian yang berbasis kepada masyarakat ( Community-based economic ). Pemerintahan selama ini telah melupakan sejarah, bahwa sesungguhnya koperasi merupakan model perekonomian yang dikehendaki oleh para "Bapak Pendiri Bangsa", terutama jiwa " gotong royong" merupakan jiwa koperasi. Pada masa orde baru koperasi seringkali hanya merupakan gerakan yang dilakukan dari atas, bukannya berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu koperasi haruslah tetap menjalani tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tetap menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat.Koperasi "Amur" merasakan hal tersebut bahwa pembangunan di Indonesia ?belumlah menyentuh rakyat kecil pada umumnya. Rendahnya tingkat ekonomi , penghasilan dan tanda tanda krisis ekonomi akan berakhir belumlah tampak, maka koperasi merupakan alternatif yang mesti dicoba oleh bangsa Indonesia. Unit usaha kecil dan menengah yang dapat bertahan dalam krisis ini, meskipun hanya pas-pasan. Koperasi yang selama ini di abaikan eksitensinya dan hanya menjadi kepentingan "politik? sesaat mencoba menawarkan alternatif sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi bila dibina dapat menjadi tempat bernaungnya usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan posisi tawar ekonorni dalam menghadapi era globalisasi.Koperasi "Amur" dalam mengembangkan dirinya melihat tantangan dan peluang yang dihadapinya sebagai modal untuk maju. Tantangan yang dihadapi antara lain kemampuan menghadapi pesaing serta kemampun rnenjangkau pasar sedangkan peluang yang mereka hadapi adalah terbukanya pasar yang luas, terbukanya peluang yang lebih dalam sumber daya ekonomi yang dibutuhkan dan terbukanya peluang luas bagi tukar menukar informasi. Semua hal tersebut harus mampu dihadapi terutama dengan modal kebersamaan dari para anggotanya dan rasa memiliki.Latar belakang sejarah perkoperasian telah membuktikan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat. Koperasi dapat pula dikatakan sebagai lembaga usaha bersama yang terdiri dan orang-orang seperti produsen kecil/lemah yang bergabung secara sukarela dan menumbuhkan otonomi tersendiri untuk mencapai tujuan bersama dengan saling mempersatukan dan menukarkan kontribusinya melalui usaha-usaha ekonomi yang produktif, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya dan juga akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya."

"Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris.

---

This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."

"Untuk mengantisipasi kompetisi diera globalisasi perlu dilakukan upaya yang intensif untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu manajemen di fasilitas kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan harus meningkatkan mutu manajemen sehingga tidak bermasalah dalam melaksanakan fungsinya. Sebagian besar puskesmas yang berada di kabupaten Dharmasraya kinerjanya masih berada pada kelompok III yaitu dengan kelompok kinerja kurang, dan belum melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan fungsi manajemen puskesmas dan faktor yang mempengaruhinya pada puskesmas Sungai Dareh dan puskesmas Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya propinsi Sumatera Barat pada tahun 2005, dengan pendekatan sistem yang terdiri dari variabel input (SDM, dana dan sarana prasarana) dan proses (Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokmin, Pengawasan dan Pengendalian, pembinaan dan Evaluasi) serta variabel out put (Sistem manajemen Puskesmas). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian analitik melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan observasi serta penelusuran dokumen pada Puskesmas Sungai Dareh dan Puskesmas Sungai Rumbai yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2006. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen puskesmas Sungai Rumbai Lebih balk dari pada puskesmas Sungai Dareh, karena pada puskesmas Sungai Rumbai Fungsi manajemen puskesmas seperti perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian sudah terlaksana walaupun belum optimal. Disamping itu ketersediaan SDM, dana dan sarana prasarananya lebih baik, walaupun belum sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di puskesmas Sungai Dareh fungsi manajemennya belum terlaksana dan SDM, dana dan sarana prasarana sangat terbatas. Hal lain yang menyebabkan ini terjadi adalah kurangnya supervisi dan pembinaan dari Dinas Kesehatan pada puskesmas tersebut. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan supervisi dan pembinaan serta meningkatkan kemampuan manajerial kepala puskesmas juga meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas, dana dan sarana prasarana. Kepada puskesmas disarankan meningkatkan kerja soma lintas sektor terutama puskesmas Sungai Dareh.

---

To anticipate competition in globalization era an intensive efforts need to be conducted to improve management professionalism and quality in health facility. Healy center as pioneer in health development need to increase the management quality so that there is no problem in running the functions. Most of health center exist in Dharmasraya regency still remain in III!° group performance that is with less performance group, and not yet do the management function well.

This research aim is to find health center management function execution and factor affect Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center Dharmasraya Regency West Sumatra province in year 2005, with system approaching consist of input variable (SDM, fund and medium) and process (Planning of health center Level, Lokmin, Monitoring and Controlling, Construction and Evaluation) and also output variable (health center Management System). This Research done qualitative approach with in-depth interview, observation and document study of Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center.

From result research got conclusion that health center management system execution Sungai Rumbai health center is better than Sungai Dareh health center, because in Sungai Rumbai health center management function such as planning, powering and execution and monitoring, controlling and assessment already achieved although not optimally. Besides SDM availability, fund and medium is better, although not appropriate with needs. While in Sungai Dareh health center management function not yet achieved and SDM, fund and medium are very limited. Other things that caused this are the lack of supervision and construction from Health Agency of those health center.

From this research result suggested that Health Agency improving supervision and construction and also improving managerial ability of health center chief and also increasing availability of SDM with quality, fund and medium. For health center suggested to improve cooperation between cross sector especially Sungai Dareh health center."

"Secara geografis Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat terletak antara 00°21' sampai dengan 00°29' Lintang Selatan dan 99°52' sampai 100°33' Bujur 'I'imur, dengan luas wilayah 2.232.30 Km. Untuk menempuh Kota Lubuk Basung sebagai lbukota Kabupaten Agam, dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang, yaitu arah Utara melalui Lubuk Basung-Pasaman-Medan, dan arah Tinuir Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi, arah Barat melalui jalan raya Lubuk Basung-Tiku-Pariaman.Dari. segi budaya, Kabupaten Agam merupakan daerah Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinial. Banyak obyek wisata terdapat di Kabupaten Agam, seperti obyek wisata alam, obyek wisata sejarah/budaya, obyek wisata minat khusus dan obyek wisata seni budaya.Sedangkan tujuan penelitian ini, adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kebijakan Program Terpadu Pengembangan Kawasan Wisata Danau Maninjau dan menganalisis faktor-faktor kendala atau hambatan dalam pencapaian pelaksanaan program.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan data kualitatif, dengan konsep menghimpun data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya dan menjelaskan antara variabel-variabel yang berkembang kemudian menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Hasil kajian dari penelitian lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan wisata Danau Maninjau, menjelaskan bahwa banyak tantangan dan hambatan dalam mencari sasaran pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam.Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan, dana serta rumitnya pemanfaatan tanah ulayat/adat, merupakan sebahagian penyebab utama lambatnya pengembangan obeyk-obyek wisata di Kawasan Danau Maninjau. Selain hal tersebut, kurang eratnya hubungan antara Pemerintah daerah dengan perantau-perantau Minang yang sebahagian besar membentuk yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat perantau Minang yang berasal dari Kabupaten Agam untuk terpanggil membantu. Program-program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak seluruhnya dan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat, dan hal ini diidentifikasikan karena munculnya dua pihak yang "tidak sama" yang memiliki kuasa dalam kehidupan mereka (masyarakat); kedua "kekuatan" itu adalah pemerintah dan di fihak lain adalah kaum Ninik Mamak/pimpinan adat msyarakat Minang di daerah mereka. "Rangkulan" pemerintahlah yang dibutuhkan untuk menyeiramakan setiap langkah Ninik Mamak dan pemerintah di dalam setiap pembangunan kepariwisataan Kabupaten Agam menjadi suatu keharusan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan khususnya pembangunan kepariwisataan.Promosi kepariwisataan yang kurang "gencar" dan "ampuh" mengawali ketidaktahuan wisatawan-wisatawan akan keindahan Kabupaten Agam, khususnya Kawasan Wisata Danau Maninjau . Pentingnya konsentrasi penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kawasan Wisata Danau Maninjau juga sama pentingnya dengan tumbuhnya kesadaran moral masyarakat di Kawasan Wisata Danau Maninjau, untuk merasa menjadi bagian dari Pembangunan Kawasan Wisata Danau Maninjau. Upaya-upaya untuk menuju munculnya perasaan "memiliki" tersebut perlu dipikirkan dan melibatkan seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam.

---

Danau Maninjau Tourist Area Development Program Kabupaten Agam, Sumatera Barat Province Geographically, Kabupaten Agam, Sumatera Barat province, located between 00°21' to 00°29' southern hemisphere and 99°52' to 100°33' eastern hemisphere, with 2.232.30 km2 land space. To reach Lubuk Basung city, ethnic is the capitol city of kabupaten Agam, there are three gates, from north by Lubuk Basung-Pasaman-Medan, from east by Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi and from west by Lubuk Basung-Tiku-Pariaman.Culturally, the main ethnic group in this region is Minangkabau, known for its matrilineal kind of kinship. There are many tourism objects in kabupaten Agam, such as eco-tourism, cultural or historical sites, special interest tourism, and tourism about art and culture.There are many interesting potential about tourism in kabupaten Agam, especially Danau Maninjau tourism area. Many works have been done by entrepreneurs also by local government for tourism. One of them is "Danau Maninjau Tourist Area Development Program". It runs from 1944 to 1999.For the problems in the field is so complex, 1 limit the scope of problem into two aspects; first, do Danau Maninjau's tourism area development program is a right step for tourism in Danau Maninjau Area, and second, do Danau Maninjau's tourism area development program is supported by local people.The purpose of this research is to evaluate whether "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" reach the goal or not and to analyze the problematic factors in reaching the goal for this program.This research is a descriptive one, which using qualitative data with the concept of collecting data from interviews, field notes, photos, personal documentation, notes or memo also another official documents and explaining between the variables which is later on will make a key to what is being research on. The outcome from this field research in "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" will explain about a lot of challenges and problems for the point in developing the tourism in kabupaten Agam.The limited number of quantity and quality in human resources in tourism, fund and also the problematic usage of ethnic land (`tanah ulayat') is part of the main causes of problems in developing the tourism areas in Danau Maninjau. Else, there is lack of good relationship between local government and the Minang people which makes big part of non-governmental organizations. This causes lack of interests in Minang people, mostly came from kabupaten Agam, to help with the program. Governments programs not fully supported by the local people and this is because of the difference in those two groups in rights, not equal in rights, to take charge of their life (in society); and second, the power in government and in the other side, `Ninik Mamak' or the leader in Minang society. Governments reach out is needed to make every step equal to Ninik Mamak and government in every tourism program in kabupaten Agam, it is important for the goals specially in tourism development.The limitation of promotion in tourism makes the tourists lack of information about the beauty of kabupaten Agam, especially Danau Maninjau Tourism Area. The importance of' full concentrate from local government in tourism in Danau Maninjau is as important to develop the sense of belonging of local people in Danau Maninjau Tourism Area, so that they could be a part of the Danau Maninjau's Tourism Area Development Program. For this `sense of belonging', it must be on the list to think of and to include all the elements and aspects of life of people in kabupaten Agam."

"This research aims to assess the relationship between the environmental health of hause,nutrient status and infection source with the incidence of pulmo tuberculosis disease. ...."