Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalandengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi,perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini jugadibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanyapelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan danjuga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasamaantara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hakdan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahamihukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karenadihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksihukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengertihukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notarissebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantuagar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinanyang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa olehpihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notarisakan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha danumumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untukitulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yangmemintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dantidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggarperaturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga aktaotentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentinganhukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. WalaupunUndang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan KodeEtik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuanserta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibanjabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapatNotaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-aktaotentik yang isinya saling bertentangan antara satu aktadengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulismenganalisa secara yuridis menggunakan data sekunderberupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus sertamewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan,bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektifadalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakimpengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, danselanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugiantersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTIndonesia business affairs has been developingrapidly these days, including development in theentrepreneurship sector, economic, trade and other businesssector. This rapid development is also accompanied by theforming of various government regulations in order toanticipate business violations, disputes and disagreement,to maintain harmony of cooperation among the partiesinvolved and to ensure the parties shall execute theirrights and obligations properly. To business practitionerswho do not have good knowledge regarding laws andregulations, things can be troublesome because in front ofthe law anyone is considered knowledgeable and an excuse ofnot knowing the law is not acceptable.Therefore,thepresence of notaries as public servants who areknowledgeable regarding laws will be a great help forbusiness practitioners to seek advice so that the businesscan be performed in accordance with laws, regulations andlicenses, and therefore the possibility of being sued byother party can be avoided. Consequently, public notarieswill have a very significant role especially to businessowners and to Indonesian economic growth ingeneral.Therefore, notaries must, in making authentic deedsfor those who require, be very cautious, thorough, stern,open, not taking side, take heed to moral standards, not toact against the laws, social norms and public order, sothat the authentic deed being made can preserve the legalinterest of the parties who have good intentions. Eventhough the Law of Notaries Number 30 of year 2004 andEthical Code of Notaries have been the legality base,reference and guidance in executing professional tasks andduty, nonetheless, in day to day practice we can still findcertain notaries who breach the rules, that is a Notary whoissued authentic deeds that contradictory to each other inits content. Through this thesis, writer is makinganalytical legal reviews using secondary data from books,articles, laws and regulations, and also by making someinterviews with several notaries, from which can beconcluded that an authentic deed which is not in compliancewith the objective requirement of the laws and regulationsshall be void, and must be solicited to the Judge of theDistrict Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done inaccordance to the decision of the"

"Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar dapat dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, dengan adanya jangka waktu kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris. Lewatnya waktu atas penyampaian setiap jenis permohonan dan penuangan akta risalah rapat dibawah tangan kedalam akta notaris dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditunjuk selaku kuasa pendiri dalam pengajuam permohonan pengesahan dan kuasa Direksi dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan secara elektronik melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Sdanya ketidaksesuaian antara dasar dan jangka waktu permohonan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum, maka diperlukan reposisi ketentuan lewat waktu dan sanksinya.

---

Limited Liability Company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. Limited Liability Company Act has set the terms of a (shelf) for each type of application is an application tuning as a Limited Liability Company Law Board, requesting approval or notification and amendments and request notification of data changes limited liability company Amendments can be contained in the deed of minutes of meetings are made under the hand, with the obligation period to pour in a notarial deed. Over time the delivery of any type of application and deed pouring into the hands of minutes of meetings under the deed may be penalized according to the Limited Liability Company Law. Notary by the Limited Liability Company Law has been appointed as the attorney-founder of the adoption petition and the Board of Directors authorized the filing amendments and changes in the company's data is electronically through the Electronic Administration System of Legal Status (SABH). The discrepancy between the base and the time period between the application for a Limited Liability Company Law with Application Administration System of Law, it is necessary to reposition the passing of time and the penalty provisions."

"Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai anggota direksi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas dalam satu perseroan. Direktur asing yang dipertimbangkan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya di beberapa perusahaan selama Tenaga Kerja Asing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai anggota direksi dan secara sesuai dapat menjalankan fungsingya. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologi normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai direktur. Akan tetapi, akibat kurang adanya kepastian hukum dalam peraturan pelaksana ketenagakerjaan, pemberi kerja diharuskan untuk mengetahui dan cermat dalam memberikan kepastian informasi kepada Direktur Asing untuk memulai tugasnya perseroan guna menghindari Tenaga Kerja Asing dalam melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

---

Foreign Worker who serve as members of the board of director do not only undertake their functions as organs of limited liability company in one company. Foreign director are considered as employee pursuant to Labour Law could undertake their functions in several companies as long as Foreign Worker have been appointed with the General Meeting of Shareholders as a member of the board of directors and could properly undertake their functions. This is a legal normative thesis with normative typology, utilizing secondary legal data and descriptive analytic method. Based on the result of these thesis, it can be concluded that the legal instruments in Indonesia provide legal protection for foreign worker who serve as directors. However, due to lack of legal certainty in executive labour regulations, employers are required to understand and scrupulous in providing information to the Foreign Director in order to begin their duties for preventing such violation of applicable labour regulations in Indonesia."

"Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum.

---

The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty."

"Legal aspects of limited liability companies in Indonesia."

"Dalam mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun permohonan kepailitan, adanya utang debitor merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Penelitian ini membahas mengenai utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh karyawan suatu perseroan terbatas tanpa persetujuan dari direksi. Utang tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap badan hukum perseroan terbatas. Melalui permasalahan tersebut penulis melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas atas perjanjian yang dibuat oleh karyawan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST yang dianalisis dengan dihubungkan pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena mengabulkan putusan PKPU berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang mewakili perseroan terbatas. Oleh karenanya, perjanjian tersebut ialah tidak sah dan tidak mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum, sehingga perseroan terbatas tidak dapat dibebani utang yang timbul dari perjanjian tersebut.

---

When submitting a petition for suspension of payment (PKPU) or a petition of bankruptcy, the debtor's debt is one of the elements that must be proven. This research discusses debts arising from agreements made by employees of a limited liability company without the approval of the directors. This debt is then used as the basis for submitting a petition for suspension of payment (PKPU) against a limited liability company as legal entity. Through this problem the author conducted a study regarding the liability of limited liability companies for agreements made by employees in the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST which was analyzed by linking it to the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. This study uses doctrinal or normative research methods. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal research materials. The results of this research show that the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST is not in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, because it granted Suspension of Payment petition based on debts arising from agreements made by parties who were not authorized to represent limited liability companies. Therefore, the agreement is invalid and does not bind the limited company as a legal entity, so that the limited company cannot be burdened with debts arising from the agreement."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."