Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kompetensi dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Dalam praktek sekarang ini sering ditemukan suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dimana suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk sebagaimana juga diatur dalam pasal 3 UU No 30 tahun 1999 bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun tetap saja ada pihak yang tetap mengajukan sengketa dengan klausula arbitrase tersebut ke pengadilan dengan berbagai alasan. Demikian pula dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga, timbul permasalahan yang berkaitan dengan adanya keberadaan klausul arbitrase tersebut dalam suatu perkara permohonan kepailitan dan telah menjadi permasalahan dan pembahasan yang cukup serius dalam beberapa permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata kewenangan absolut Pengadilan Niaga tidak sama dengan kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana dalam hal kepailitan, perkara kepailitan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, arbitrase tidak berwenang menangani perkara kepailitan. Maka permasalahan mengenai kompetensi absolut arbitrase yang dihubungkan dengan kompetensi absolut peradilan umum dan pengadilan niaga inilah yang hendak penulis kaji dan analisa dalam tesis ini."

"ABSTRAKPasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan."

"Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa.

---

The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause."