Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satu penyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikan stakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalah pertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apa yang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkait dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital Adequaty Ratio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principles article 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatian perbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan di Indonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkan pelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalam dunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahan yang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuan yang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dan komisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

---

Financial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous banking industry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governance and Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential banking principles by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositor and creditor. That is why implementation of prudential banking principles is really needed to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of the matters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and also Good Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principles and Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts are made by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principles in banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptive with juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collecting data is using library study that comprise a rule and book, also journal that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, is get a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles is implementation in a rule regarding BMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel Core Principles article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act of Bank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year 1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding Application Good Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governance and prudential banking principles is two element that really important in Indonesia banking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance and prudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violation will make banking condition not stable because in banking is always emerge contagion effect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of Good Corporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulation that related with prudential banking principles and Good Corporate Governance include a rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test to candidate of direction and commissary."

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan.

---

This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

"

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"ABSTRAKPembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena perusahaan dengan budaya GCG yang lebih baik, memiliki kinerja pasar yang lebih baik pula. Untuk melakukan internalisasi budaya perusahaan, dibutuhkan komunikasi organisasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan dan hasil asesmen budaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mengidentifikasi Program Komunikasi Organisasi yang mendukung internalisasi budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan kepustakaan berdasarkan dokumentasi dan laporan. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa alur komunikasi secara diagonal (diagonal comunication) menjadi alur komunikasi yang banyak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Program komunikasi budaya organisasi yang mendukung dalam internalisasi budaya GCG dengan cara Fantasy themes saat ini dapat dilakukan secara efisien khususnya bagi lingkungan unit kerja yang memiliki hasil assessment budaya yang rendah.

---

ABSTRACTThe formation of a culture of Good Corporate Governance is important for companies because companies with a better Good Corporate Culture have better market performance. To internalize the corporate culture, proper organizational communication is needed in accordance with the characteristics of the company and the results of the cultural assessment. This study discusses how to describe the formation of a Good Corporate Governance (GCG) culture and identify an Organizational Communication Program that supports the internalization of a Good Corporate Governance (GCG) culture. The research method used is qualitative, with data collection using observations, in-depth interviews, and literature based on documentation and reports. In the research results show that the diagonal communication channel (diagonal communication) becomes the communication channel that is widely used along with the development of information technology. Organizational culture communication programs that support the internalization of Good Corporate Culture by means of Fantasy themes can now be done efficiently, especially for work unit environments that have low cultural assessment results."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Prinsip Good Co-operative Governance dalam Pengaturan mengenai badan usaha koperasi dan pengelolaanya di Indonesia, Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh koperasi di Indonesa saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaanya yang kurang baik. Dengan demikian Penerapan Good Co-operative Govenrnance menjadi sangat lah penting dalam mendorong keberhasilan Badan Usaha koperasi dimasa yang akan datang, hasil penelitian menunjukan bahwa dari berbagai regulasi yang ada, baik Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Mentri Kopersi dan UKM, belum sepenuhnya dapat mengakomodir penerapan prinsip-prinsip Good Co-operative Governance pada koperasi di Indonesia. Untuk itu kedepan sangat perlu adanya perbaikan terhadap undang-undang koperasi ditunjang dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan yang mengakomodir semua prinsip dari Good Co-operativer Governance.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss Good Co operative Governance Principles in the Regulation on co operative enterprise and its management in Indonesia. The most crucial issue currently faced by co operatives in Indonesia is related to poor management of co operatives. This means that the Implementation of Good Co operative Governance becomes extremely vital in encouraging the success of Co operative Enterprises in the future. The results of this research show that some existing regulations in Indonesia, both the Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and the regulation of implementation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, have not fully accommodated the implementation of Good Co Operative Governance principles at co operatives in Indonesia. Thus, it is absolutely necessary to make an improvement in the law on cooperatives in the future, supported by the development of implementation guidelines that can accommodate all Good Co operative Governance principles. "