Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan rahasia bank dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah, yaitu yang berhubungan dengan keadaan keuangannya. Selain untuk kepentingan nasabah, ketentuan rahasia bank juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bank itu sendiri, yaitu agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga terjaga kelangsungan hidupnya. Walaupun telah diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 serta peraturan intern bank, pelanggaran terhadap kerahasiaan bank masih saja terjadi. Hal ini tentu sangat merugikan baik bagi nasabah yang menjadi korban, dan bagi bank tempat terjadinya kejahatan tersebut, karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terjadi sehubungan dengan masalah pembocoran rahasia bank, antara lain apakah cakupan ketentuan rahasia bank sudah cukup memadai untuk mengakomodir kepentingan nasabah, siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi, dan apakah bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat pembocoran rahasia nasabah oleh pihak terafiliasi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis melakukan suatu proses pengumpulan data, data tersebut diperoleh dari suatu penelitian dimana hasil penelitian tersebut didapat dari sumber-sumber pengetahuan atau pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh beberapa wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Adapun kesimpulan yang didapat adalah bahwa cakupan ketentuan rahasia bank yang baru berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 sudah cukup memadai untuk mengakomodir kepentingan nasabah, yaitu mencakup kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan serta simpanannya. Di samping rahasia bank yang dimaksud dalam Undangundang Perbankan, segala informasi yang bersumber dari dalam bank termasuk dalam kategori rahasia. Lalu yang dimaksud sebagai pihak terafiliasi antara lain adalah anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan secara tersurat dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998, pegawai outsourcing juga masuk ke dalam kategori pihak terafiliasi yaitu sebagai karyawan bank. Bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat pembocoran rahasia nasabah oleh pihak terafiliasi. Yaitu dengan kesediaan menempuh jalur hukum yang berlaku.

---

Bank secrecy provisions are intended to protect the interests customers, namely related to the financial situation. apart on behalf of customers, bank secrecy provisions are also intended to protect the interests of the banks themselves, which is to gain the trust from society, so maintain their survival. although it has been regulated in Law No.10 of 1998 as well as the bank's internal regulations, violation of the bank secrecy still happened. It is certainly very detrimental both for customers who become victims, and for banks the scene of the crime, because it can undermine confidence society against the bank.

This thesis raised problems occurred in connection with the leaking of confidential bank issues, among other things whether the bank secrecy provisions coverage is sufficient to accommodate the interests of customers, who can be categorized as a party affiliated, and whether the bank responsible for the loss of customers arising from the leaking of confidential customer by affiliated parties.

In perform this writing, the author conducted a data collection process, the data obtained from a study in which the results of these studies obtained from sources of knowledge or thoughts can accounted for the truth, the research methods used by the author in this thesis is the legal research methods Normative supported by several interviews to several speakers.

The conclusions were that coverage that the new bank secrecy provisions under the Law No.10 of 1998 is sufficient to accommodate the interests customers, which include confidentiality regarding the depositor and mistress. In addition to bank secrecy referred to in Law Banking, all information sourced from the bank included in the confidential category. Then referred to as the Affiliated include the members of the Board of Commissioners, the superintendent, the Board of Directors or their attorneys, officers, or employees of the bank; members of management, supervisors, managers or their proxies, officers, or employees of the bank, Parties providing services to the bank, among others, public accountants, appraisers, legal consultants and other consultants; Parties, according to Bank "

"Pesatnya perkembangan dalam dunia perbankan dapat memberi dampak terhadap ketergantungan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan perkembangan ini, bank dalam menjalankan usahanya dapat menghadapi risiko baru seperti kebocoran data pribadi. Dengan adanya risiko tersebut bank perlu mengamankan terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menuntut bank dalam menjaga terhadap kerahasiaan informasi nasabahnya. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis terhadap pengaturan pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh bank. Analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai pemahaman terkait manajemen risiko terhadap kebocoran data pribadi serta pertanggungjawaban bank dalam menanganani kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak internalnya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil contoh dari Bank X, perbankan dalam melindungi data nasabahnya berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam menerapkan perlidnungan terhadap data nasabahnya berpegang teguh kepada asas kerahasiaan (secrecy principle). Dalam pembocoran data pribadi oleh pihak internal bank, pihak internal bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah berdasarkan berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, KUHPerdata dan KUHPidana. Bank BTN dapat juga bertanggung jawab atas tindakan pembocoran data pribadi oleh pihak internalnya berdasarkan kontrak dengan nasabah, ketentuan kerahasiaan bank, dan prinsip tanggung jawab pengganti. Bank BTN mengacu pada berbagai pasal dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, peraturan POJK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kebocoran data pribadi. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank lain dapat mengikuti langkah BTN dalam melindungi data pribadi nasabah, menciptakan kepercayaan dan kerahasiaan bagi nasabah, menjaga integritas, serta melindungi nasabah sebagai konsumen dalam aktivitas operasional perbankan demi daya saing yang sehat dan berkelanjutan.

---

The rapid development in the banking world can have an impact on people's dependence on transactions. With this development, banks in running their business can face new risks such as leakage of personal data. With this risk, banks need to secure the confidentiality of their customers' information. The enactment of Article 40 paragraph (1) of the Banking Law requires banks to maintain the confidentiality of their customers' information. Therefore, this research will present an analysis of the regulation of the implementation of personal data protection by banks. The analysis can then be used as an understanding of risk management related to personal data leakage and bank liability in handling personal data leaks committed by its internal parties. This research uses doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking the example of Bank X, banks in protecting customer data are guided by the Banking Law, Sharia Banking Law, Financial Sector Development and Strengthening Law, Financial Services Authority Regulations, and other applicable laws and regulations in implementing protection of customer data adhering to the secrecy principle. In the case of personal data leakage by the bank's internal parties, the bank's internal parties are responsible for violating the confidentiality of customer data based on various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, PDP Law, Civil Code and Criminal Code. Bank BTN may also be liable for acts of personal data leaking by its internal parties based on contracts with customers, bank confidentiality provisions, and the principle of vicarious liability. Bank BTN refers to various articles in the Banking Law, Sharia Banking Law, POJK regulations, and applicable laws and regulations for personal data leakage liability. The author suggests that other banks should follow BTN's steps in protecting customers' personal data, creating trust and confidentiality for customers, maintaining integrity, and protecting customers as consumers in banking operations for healthy and sustainable competitiveness."

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi berbagai perkembangan. Kegiatan usaha Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank memperoleh sumber dananya, salah satunya melalui produk deposito. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kasus dari Nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan dari pegawai bank saat penyetoran dana deposito, yang dalam hal ini terjadi pada Bank BNI. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan produk deposito dan bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu yang dilakukan oleh pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan pertanggungjawaban bank terkhusus pada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank. Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai perlindungan nasabah terhadap penerbitan bilyet deposito palsu di Indonesia sudah cukup melindungi. Selain itu, Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan dari pegawainya apabila Bank tersebut terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam hal implementasi perlindungan deposan, masih terdapat kewajiban Bank yang belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah Bank BNI perlu bertanggungjawab atas kerugian dana yang dimiliki oleh deposan dikarenakan ketika masyarakat menyimpan dananya di Bank, artinya Bank harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Dengan ini, maka tingkat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat terhadap Bank BNI tidak menurun.

---

Along with the development of science and technology, the banking sector is one sector that has a significant impact in dealing with various developments. The Bank's business activities will not run well without the public trust. Banks obtain their source of funds, one of which is through deposit funds. However, it cannot be denied that there are still many cases of customers experiencing losses due to the actions of bank employees when depositing deposit funds, which in this case happened to Bank BNI. The research problem in this thesis is how is the regulatation of legal protection for customers who deposit product deposits and how is the reponsibility of the Bank for the issuance of fake deposit certificate performed by bank employees. The research method used is normative juridical research by reviewing legal protection regulations for depositors and bank liability, especially for customers who experience losses due to falsification of deposit slips carried out by bank employees. The conclusion obtained in this thesis is that the regulation regarding customer protection against the issuance of counterfeit deposit slips in Indonesia is sufficient to protect. In addition, the Bank should be responsible for consumer losses arising from the actions of its employees if the Bank is proven to have made mistakes and/or negligence. In terms of implementing depositor protection, there are still obligations of the Bank that have not been carried out optimally. The recommendation that can be given is that Bank BNI needs to be responsible for the loss of funds owned by depositors because when people deposit their funds in the Bank, it means that the Bank must maintain that trust and be responsible for public funds. With this, the level of trust from consumers and the public toward Bank BNI will not decrease.

"

"Tugas karya akhir ini membahas tentang fraud yang dilakukan oleh pegawai dengan posisi tinggi pada lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam memahami fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap fraud yang terjadi di BPR X. BPR ini mengalami kerugian akibat kredit fiktif, penggelapan dana debitur, dan penyalahgunaan agunan yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan Direktur Utama. Tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai di BPR X akan dianalisis menggunakan konsep kejahatan keuangan dan fraud diamond theory yang berfokus pada penyebab terjadinya fraud. Dengan menggunakan data yang berasal dari hasil penyelidikan kasus yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan putusan pengadilan terhadap pelaku, akan dilihat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR X. Hasilnya menunjukkan bahwa jabatan tinggi yang dimiliki oleh kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan fraud yang mereka lakukan karena membantu mereka untuk melakukan pelanggaran tanpa melibatkan kekerasan dan mendapatkan kepercayaan dari korban. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap timbulnya fraud di BPR X adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh, lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi pelaku atas tindakannya.

---

This final project discusses fraud committed by high-position employees at banking institutions in Indonesia, especially Rural Banks (BPR). In understanding fraud committed by bank employees, this paper uses a case study of fraud that occurred at BPR X. This BPR was involved in fictitious credit, embezzlement of debtor funds, and misuse of collateral by Branch Heads and President Director. Fraud acts committed by employees at BPR X will be analyzed using the concept of financial crime and fraud diamond theory, which focuses on the causes of fraud. By using data derived from the results of case investigations from the Deposit Insurance Corporation (LPS) and court decisions against the perpetrators, it will look at the factors that caused the fraud committed by BPR X employees. The results show that the high positions held by both perpetrators have a great influence on their fraudulent actions, because it helps them to commit violations without involving violence and gain the trust of victims. Other factors that also influence the occurrence of fraud in BPR X are the amount of profit to be obtained, the weakness of the internal control system and the rationalization of the perpetrators for their actions.

"

"Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami istri, dimana undang-undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung undang-undang memungkinkan calon suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII pasal 139 - pasal 167 adalah perjanjian yang dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup sedangkan mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Sedangkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan melalui akta tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dapat diubah berdasarkan persetujuan suami istri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis menguraikan pembahasan dari permasalahan hukum yang timbul dalam praktek khususnya bagi notaris sebagai pejabat urnum yang berwenang membuat akta akibat dimungkinkan dilakukannya perubahan akta tersebut oleh undang-undang, Seperti bagaimana notaris mentafsirkan batasan kerugian pihak ketiga dalam perubahan perjanjian perkawinan tersebut, mengingat bentuk harta perkawinan serta kepengurusan harta tersebut ditentukan berdasarkan ada tidaknya akta perjanjian perkawinan tersebut di awal perkawinan."