Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan otonomi daerah diyakini sebagai bagian proses desentralisasi dandemokratisasi. Desentralisasi merupakan pola hubungan kekuasaan di berbagaitingkat pemerintahan, dimana realisasinya dikerangkakan dalam kebijakan otonomidaerah. Otonomi daerah dimaknai pula sebagai kewenangan untuk menentukannasib diri sendiri dan pengelolaanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakatibersama. Inti esensial otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnyadalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semuaurusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkandalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahuntuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan masyarakat yangbertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2)dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umumdikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi wilayah Indonesia adalah hakbangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kebijakan pemanfaatansumber daya alam bidang pertambangan umum sebelum diberlakukan otonomidaerah lebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakanyang sentralistis dan monopolistis, namun dalam era reformasi saat ini danperkembangan sosial ekonomi serta politik yang sangat cepat menuntut agarkebijakan penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang pertambangan umum lebihmengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Bahwa sumber daya alam bukanmerupakan kekayaan alam milik daerah tetapi merupakan milik seluruh bangsa,walaupun pengelolaanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangkapemberian izin pengusahaan, oleh sebab itu pembinaan dan pengawasannya tetapmerupakan kewenangan Pemerintah Pusat khususnya kegiatan usaha sub sektorpertambangan umum yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Derah. Dalam halimplementasi dari kewenangan tersebut di Pemerintah Daerah terdapat beberapapermasalahan yang sangat significan untuk diselesaikan oleh pemerintah Pusat.Sebagai contoh adalah tumpang tindih pengaturan antara pusat dengan daerah.Untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya tanpa mengurangi the good spiritdari otonomi daerah, bahwa sesungguhnya pendelegasian pusat ke daerahbukanlah hal yang sama sekali baru bagi sektor pertambangan umum. Untuk tahaptertentu, sebelum diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah digantidengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektorpertambangan umum telah mengalami desentralisasi walaupun sifatnya sebagian(partially). Pengadministrasian bahan galian golongan C telah mengalamipendelegasian oleh pusat ke pemda (dalam hal ini kepada Gubernur yangselanjutnya membagi tugas pendelegasian ini dengan Bupati/Walikota). Bahkanuntuk bahan galian golongan B-pun, tidak tertutup kemungkinan untukpendelegasian. Tetapi hal tersebut di atas jarang sekali terjadi karena sifatpendelegasiannya yang berdasarkan permohonan (Gubernur terkait mengajukan permohonan kepada pusat, dalam hal ini Menteri yang membidangi sektorpertambangan dengan alasan demi kepentingan pembangunan di daerahnya). Akanhalnya dengan pengadministrasian bahan galian golongan C ini, dalampelaksanaannya telah mengalami beberapa perubahan dalam pemberian izinnya,karena terjadinya eksploitasi yang berlrbihan dalam rangka meningkatkan PAD,sehingga terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak adanya pengawasan danpembinaan kepada para pemegang SIPD, dan pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat tidak ditaati oleh Pemerintah Daerah."

"Evaluasi terhadap pengusahaan pertambangan hatuhara arialab untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan usaha pertambangan uatubara di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran atas pasang-surutnya industri pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lebih terbatas kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Disini terjadi perpindahan kewenangan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan segala konsekuensinya.Penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha pertambangan batubara pada saat ini dibandingkan dengan pada saat sebelurn pelaksanaan otonomi. Kemudian mengkaji guna mendapatkan snafu strategi didalam pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara yang tepat agar adanya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik tidak sampai mengganggu kelangsungan investasi pada sub sektor pertambangan batubara.Kajian dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data-data didapat dengan cara studi literatur, dan kuesioner serta diskusi. Kemudian membangun hirarki yang tersusun dari empat level terdiri ats tujuan. faktor/kriteria, sub faktor/kriteria serta alternatif.

---

The evaluation on the coal mining business is to identify the development of the coal mining business in Indonesia. The evaluation is carried out to get u description on the up-down of the coal mining industries with connection with the Local Autonomy.The enactment of local autonomy will give more authorities to the regency and municipality government, and less authorities to the provincial and central government. There is a shift of the authorities from the central government to local governments with all its consequences.The objective of this research is to identify the development of coal mining business at present compared to that of before the enactment of the local autonomy.A study is carried to formulate a proper strategy in coal mining b'.lsiness management so as to achieve a new paradigm from centralistic to decentralistic in order not to hinder the sustainability of the investment in coal mining sub-sector.The study is carried out under the Analytical Hierarchy Process (Al-IP). The data is collected by the literature study, questionnaires and discussion. A structured hierarchy of four levels consisting of objectives, factors/criteria, subfactor/criteria and alternatives is formulated."

"Analisa strategi manajemen pengusahaan pertambangan mineral dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Musi Rawas" ini, merupakan satu kajian manajemen strategi terhadap Dinas Pertambangan dan Energi yang dibentuk berdasarkan Perda No 2 Tahun 2001 sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi dan peraturan daerahnya guna melaksanakan otonomi daerah kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya diwilayahnya.Melalui wawancara, diskusi dan kuesioner serta analisa terhadap lingkungan eksternal Dinas tersebut penulis mendapatkan 5 faktor strategis peluangnya dan 5 faktor strategis ancamannya. Selanjutnya dari analisa lingkungan internal didapatkan 5 faktor strategis kekuatan dan 5 faktor strategis kelemahannya.Dari hasil pengolahan data-data Dinas Pertambangan dan Energi tersebut sesuai hasil analisa matrik SPACE posisi Dinas ada pada kuadran Competitive, sehingga alternatif strateginya adalah strategi Market Penetration dan dari analisa matrik TOWS posisi Dinas berada di kuadran WT dengan alternatif strateginya adalah Joint Venture / Kerjasama. Pada tahap keputusan yang didasarkan analisa matrik QSPM didapatkan nilai strategi Joint Venture 22,29 dan nilai strategi Market Penetration 21,84.Dalam penetapan keputusan strategi dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang merupakan organisasi pemerintahan, maka berdasarkan pertimbangan faktor-faktor efektivitas dan efisiensi desentralisasi kewenangan [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta hal 119), strategi yang tepat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya adalah strategi kombinasi antara strategi Market Penetration dan strategi Kerjasama dengan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral. Sesuai hasil analisa faktor-faktor strategis di atas, maka di usulkan materi Perda Pengusahaan Pertambangan di kabupaten Musi Rawas meliputi hal-hal; Peranan pemerintah (regulasi); iklim pengusahaan (teknologi dan finansial); kepemilikan dan sistem perijinan; kepentingan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.

---

The Analysis of the Management Strategy for Mining Enterprise in Implementing the Local Autonomy in Musi Rawas Regency"The Analysis of the management strategy for Mining Enterprise in implementing the local autonomy in Musi Rawas Regency" constitutes a strategic management study on the District of Mining and Energy which was established based on the Local Regulation No. 2 of 2001 as a technical implementer unit of Regional Government in drafting its local regulation in order to implement the local autonomy on the exploitation activity of mining contract of work around its area.Through interview, discussion and questioner and analysis for its external environment, writer has found 5 (five) opportunity factors and 5 (five) strategic threat factors. Therefore, in the internal environment analysis has been found 5 (five) strategic strengths and 5 (five) strategic weaknesses. Of the data processing of the District of Mining and Energy in accordance with the SPACE matrix analysis, District position is on the Competitive Quadrant, so its strategy alternative is Market Penetration Strategy, and based on the TOWS matrix analysis, Department position is on the WT quadrant with its alternative strategy is a Joint Venture. On the decision stage based on the QSPM matrix analysis has been found that the value of Joint Venture Strategy is approximately 22.29 and Market Penetration strategy is 21.84.In taking strategy decision at the District of Mining and Energy as a government organization, therefore in consideration with the effective factors and authority efficiency [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta p. 119), the precise strategy used in implementing the exploitation activity of mining contract of work is a Combination between Market Strategic Penetration and Joint Venture Strategic with the Department of Energy and Mineral Resources. In accordance with analysis for such strategic factors mentioned above, it is proposed the draft of local regulation for Mining Efforts in Musi Rawas including the following matters: the government role (regulation), condition of exploitation (technology and financial); the ownership and license system, the interest of public and environment preservation."

"Daftar Perusahaan, hingga sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU WDP belum tercapai secara optimal yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Belum terlaksananya tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam UU WDP tersebut disebabkan pengelola pendaftaran di lapangan belum secara benar melaksanakan UU No. 3 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya, karena Wajib Daftar Perusahaan disamakan dengan ijin. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka serta juga pembinaan kepada dunia usaha, khususnya golongan ekonomi lemah. Bagi pemerintah adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing, sehingga sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya, demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Untuk itu agar tujuan pendaftaran perusahaan dapat tercapai, maka diperlukan adanya penguatan kantor pendaftaran perusahaan, pengelolaan yang benar dan sanksi yang tegas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan vii Universitas Indonesia kepastian berusaha melalui Wajib Daftar Perusahaan.

---

Since the enactment of Law No. 3 of 1982 On Corporate Registry, up until the time of the enactment of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, the purpose of registration of enterprises as stipulated in Article 2 of the Act has not been achieved at an optimal WDP is noted that the information materials made correctly from a company and is a source of official information for all interested parties regarding the identity, data and other information about the company listed in the Register of Companies in order to ensure certainty. Yet the implementation of corporate registration purposes as set forth in the WDP law in the field due to enrollment management has not properly implement the Law. 3 of 1982 and its implementing regulation, because the Corporate Registry equated with permission.

Law on Compulsory List of Companies is an effort in realizing the provision of protection to companies that conduct their business honestly and openly as well as guidance to businesses, especially the economically weak. For the government of the Company Register is very important because it will make it easier for the subject to follow closely the actual situation and development of businesses in the territory of the Republic of Indonesia as a whole, including on foreign companies, making it very useful to develop and set policies in order to provide guidance , coaching, and supervision of the businessworld, as well as in creating a healthy business climate and orderly.

List of companies can be used as a source of information for their business purposes, as well as to third parties who have interest of such information. For the purpose of registration of a company that can be achieved, it is necessary to strengthen the company registration office, proper management and strict sanctions in order to create legal certainty and certainty through the Corporate Registry. "