Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"ABSTRAKTesis ini membahas penghentian terhadap dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), suatu perseroan terbatas terbuka yang dibentuk untuk menaungi dan mengelola berbagai unit usaha media di bawah payung satu perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Mengingat adanya potensi yang sangat besar, mendorong para pelaku usaha lain bersaing untuk mencari keuntungan dibidang industri televisi terrestrial ini, adanya laporan dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, KPPU menghentikan penelurusan dugaan kasus kepemilikan silang tersebut dengan mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. Penelitian ini menggunakan Jetode normatif empiris. Hasil penelitian menyarankan agar para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial hendaknya dalam menjalankan usaha tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Pemerintah dapat membenahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang di industri televisi terrestrial.

---

ABSTRACTThe focus of this study is termination of suspected cases of cross-ownership in PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), a limited liability company to incorporate its media business units under one holding which owns and operates 3 (three) Free-To-Air national television broadcasting networks in Indonesia. Because of there is a big potential competition among business actors in the terrestrial television industry, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) reports to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) that MNC violating anti trust law and broadcasting law. But KPPU decisions to stop the investigation with Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. This research is normative empiric. The researcher suggests that business actors should run the business in the corridor and applicable law and Government should review the cross ownership regulations in the terrestrial television industry."

"Pada tanggal 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Akibat dari kenaikan TTL 2010 tersebut beberapa industri ternyata kenaikannya ada yang lebih dari 30 % dari tarif lama. Oleh karena itu beberapa asosiasi industri mendesak untuk membatasi kenaikan (capping) TTL ini maksimal 18% dari tarif lama. Penentuan TTL sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan energi primer nasional.Dalam pelaksanaannya, kebijakan capping TTL telah menimbulkan disparitas harga. Karena itu kebijakan capping tersebut harus dicabut, karena telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

---

On July 1, 2010, the government raised the electricity tariffs. Due to increase the electricity tariffs in 2010, account of the electricity bills for some industries has raised more than 30% from the old tariff. Therefore, several industry associations urged to limit the increase (capping) of electricity tariff in a maximum of 18% from the old tariff.

Electricity tariff determination is strongly influenced by the national primary energy management policies. In implementation, the capping policy of the electricity tariff has caused the price disparity between industrial businesses. Therefore, the capping policy should be revoked, because it has created the unfair competition, and potentially violates the provisions of article 19 letter d of Law No. 5, 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Competition."

"Industri telekomunikasi seluler maju begitu pesatnya seiring dengan perkembangan teknologi dan liberalisasi sektor telekomunikasi. Liberalisasi tersebut membuka iklim kompetisi pada sektor telekomuikasi. Namun kompetisi tersebut perlu diatur agar tidak ada persaingan tidak sehat. Majunya industri seluler menjadikan industri ini begitu menjanjikan bagi investasi, begitu juga dengan investasi asing. Sehingga perusahaan seluler asing berlomba-lomba menguasai saham Telkomsel dan Indosat. Penelitian ini akan membahas dengan metode preskriptif tentang penguasaan asing dalam hal ini Temasek pada Telkomsel dan Indosat dengan memiliki saham keduanya. Pasalnya pangsa pasar Indosat dan Telkomsel pada industri telekomunikasi adalah sebesar 83 persen. Pangsa pasar tersebut jika dikaitkan dengan presentase kepemilikan saham Temasek pada Indosat (41, 94 persen) dan Telkomsel sebesar (35 persen) membuat kedudukan posisi dominan. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan posisi dominan Temasek pada dua perusahaan tersebut yaitu Telkomsel dan Indosat memang tidak dilarang namun penyalahgunaan posisi dominan pada dua perusahaan tersebut dilarang oleh undang-undang. Indikasi penyalahgunaan posisi dominan Temasek pada kasus ini adalah berupa penetapan tarif. Tarif telekomunikasi seluler pada dua perusahaan tersebut cenderung mahal bila dibandingkan dengan operator lain di Indonesia dan di luar negeri. Sehingga diperlukan perbaikan regulasi yang ada disertai dengan penegakan hukum persaingan secara kelembagaan."

"Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka telah ada sebuah pedoman dari ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dimana terdapat pembatasan pengecualian dari Pasal tersebut. Berdasarkan Peraturan tersebut, KPPU dapat memeriksa hal terkait dengan perjanjian lisensi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila terjadi penolakan pemberian lisensi yang terkait essential facilities serta apabila suatu perjanjian lisensi HaKI klausul exclusive dealing yang mengakibatkan praktek monopoli dan persangan usaha yang tidak sehat.

---

With the issuance of Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") Regulation Number 2 Year 2009 concerning Guidelines on the exception of application of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, thus there has been a guidance for Article 50 letter b of Law Number 5 Year 1999, where there are limitations pursuant to that Article. KPPU may examine any intellectual property right license agreements upon allegation of violation of Law Number 5 Year 1999, if there is refusal to license regarding essential facilities and if the license contains exclusive dealing clause which can cause monopolistic practices and unfair business competition."

"ABSTRACT

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar

negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam

pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu

alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang

investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif

ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup

besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan

yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses

pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan

pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan

dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian

kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui

pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yang

terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses

pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau

menentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga

pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isu

persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya

menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU

menggunakan pendekatan rule of reason.

ABSTRACT

National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must be

decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the

national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund

mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private

sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure

without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a

mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government

can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set

of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender

intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the

tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the

winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5

Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue

cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of

reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach."