Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2003 dikeluarkan UUK No. 13 untuk menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia. Pada saat ditetapkan, kalangan Serikat Suruh (Pekerja) mengajukan Judicial adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan. Gugatan tersebut tidak dipenuhi Mahkamah Konstitusi (MK), dengan pertimbangan iklim investasi yang kondusif.Tiga tahun seteiah berlakunya UUK No. 13, pemerintah dan pengusaha berniat melakukan revisi untuk meningkatkan daya saing global, sebagai prasyarat panting penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal itu mendapat tolakan dari kalangan SPSB, karena yang akan dilepas (diliberalisasi) adalah normatif.Ada dua alasan utama yang mendasari keinginan merevisi UUK No. 13, yaitu jika dibandingkan dengan negara lain (1) pesangon yang lebih hesar; dan (2) upah beserta kompeonen pembentuknya tidak fleksibel. Secara hipotesis, perlawanan SP-SB dapat dipahami sebagai bentuk ketakutan tidak adanya lagi kepastian hukum dipenuhinya hak normative dalam bekerja. Hal itu dapat diuji melalui penelitian tesis ini, yaitu menguji Apakah terdapat pengaruh Persepsi Pekerja tentang Hukum Perburuhan terhadap tingkat soosial ekonomi pekerja?".Objek penelitian adalah 259 mantan Pekerja PT Securicor Indonesia, yang terkena proses PHK masal. Objek penelitian memenuhi seluruh persoalan konflik kepentingan dalam UUK No.13, yaitu persoalan upah minimum, hak berunding dan menyatakan peuciapat, proses penetapan PHK, hak normatif sepanjang belum adanya penetapan PHK dan pesangon.Persepsi diperoleh melalui kusioner, dimana 230 responden mengembalikannya. Persepsi tingkat sosial ekonomi dalam hukum perburuhan didasarkan kepada 15 pertanyaan, terbagi dalam kelompok perceiver (sikap dan pengetahuan responden tentaag perburuhan), target perubahan hukum perburuhan, situasi kerja.Uji statistik linkert, dengan menggunakan aplikasi SPS, menguji korelasi persepsi (jawaban) responden tentang tingkat sosial ekonomi (skala 1 sampai 7) dengan UUK No. 13 tahun 2003. Hasil perhitungan menunjukan fungsi Tingkat Sosial Ekonomi = 2,368 + 0,536 Hukum Perburuhan. Dengan demikian, faktor variabel hukum perburuhan diatas angka 0,5, menunjukan besarnya perlindungan masalah normatif digantungkan aturan dalam UUK No. 13.Karenanya, jika meliberalisasi UUK yang lebih fleksibel adalah pilihan, maka juga harus memberikan kepastian hukum terpenuhinya tingkat sosial ekonomi (normatif) bagi pekerja itu sendiri. Sehingga, ratifikasi sistem jaminan sosial (asuransi pengangguran) harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana pola legislasi yang terjadi di negara lain. Guna menjamin terlepasnya beban krisis hanya menjadi tanggung jawab korporasi semata, melainkan juga tanggung jawab lindung nilai ketidakpastian masa depan dari pemerintah dan pekerja itu sendiri."

"ABSTRAKStudi ini didasari pemikiran bahwa industrialisasi yang dilaksanakan akhir-akhir ini di Indonesia telah dan akan berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Struktur hirarkhi dan status sosial dalam masyarakat yang tadinya berdasarkan atas garis keturunan (ascribed) secara perlahan-lahan diatur berdasarkan prestasi atau achievement. Faktor yang berperan penting sebagai chanel dalam perubahan tersebut adalah pendidikan dan ketrampilan serta status pekerjaan pertaman karyawan di samping status social orang tua sendiri. Diasumsikan bahwa mereka yang berasal dari latar belakang status social menengah dan atas berasal dari latar belakang status sosial menengah dan atas (middle class occupation dan elite) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai pekerjaan-pekerjaan berstatus tinggi dibanding dengan mereka yang berasal dari latar belakang status sosial rendah (lower class). Bertolak dari pemikiran tersebut maka studi ini berusaha membahas masalah pencapaian status sosial pekerja industri khususnya yang berkaitan dengan proses transmisi posisi orang tua kepada mereka (mobilitas intergenerasional) dan pencapaian status sosialnya dari status pekerjaan pertamanya ke status pekerjaannya yang sekarang (mobilitas intergenerasional). Pada dasarnya secara keseluruhan studi ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana faktor status pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan dan status pekerjaan pertama karyawan berpengaruh terhadap pencapaian status sosialnya. Dari hasil survei terhadap 124 responden karyawan di tiga industri kayu yang terpilih sebagai sampel menggambarkan pencapaian status sosial karyawan sudah cenderung berdasarkan achievement. Dengan kata lain bahwa sistem sosial masyarakat industri yang diteliti sudah lebih bersifat terbuka. Berdasarkan hasil analisis yang lebih terpenrinci dengan menggunakan analisis jalur (path analisys) ditemukan secara signifikan ke empat variabel bebas telah berpengaruh terhadap variabel terikat. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa pencapaian status sosial karyawan tidak lain merupakan pengaruh agregat dari keempat variabel bebas tersebut. Namun jika dilihat dari konstribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka ternyata variabel tingkat pendidikan dan status sosial pekerjaan pertama karyawanlah yang berpengaruh lebih besar terhadap pencapaian status sosialnya dibanding dengan variabel status sosial pekerjaan orang tua dan tingkat ketrampilannya.Temuan lain yang menarik dalam studi ini adalah adanya pengaruh variabel lain terhadap pencapaian status sosial karyawan disamping pengaruh keempat variabel bebas yang telah ditetapkan. ini menunjukkan bahwa selain keempat variabel bebas yang telah ditetapkan masih ada variabel lain yang perlu diperhitungkan pengaruhnya terhadap pencapaian status sosial karyawan. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak signifikannya pengaruh status pekerjaan orang tua terhadap status pekerjaan pertama karyawan, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat ketrampilan karyawan. Konsekuensinya model empirik yang ditemukan menjadi tidak sama dengan model hipotetik yang ditetapkan dalam model analisis, karena ada beberapa jalur pengaruh yang harus dihilangkan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sosial masyarakat industri yang diteliti telah cenderung bersifat terbuka. Hal ini ditunjukkan kuatnya pengaruh tingkat pendidikan dan status sosial pekerjaan pertama karyawan terhadap pencapaian status sosialnya dibandingkan pengaruh status sosial pekerjaan orang tuanya. Dengan demikian maka pendidikan dapat dianggap sebagai alat yang membantu terjadinya mobilitas pekerjaan karyawan terutama dalam menseleksi dan mengalokasikan orang-orang ke dalam hirarkhi pekerjaan tertentu."

"Globalisasi mernberikan kesempatan bagi migran pekerja secara luas dan dengan intensitas yang tinggi. Di satu pihak globalisasi menyediakan lapangan kerja baru di luar negeri yang sebelumnya tidak bisa terjangkau karena jarak maupun biaya. Namun di sisi lain Globalisasi mengakibatkan buruh migran dihadapkan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menempatkan mereka pada kondisi yang rentan walaupun menerima pendapatan yang lebin baik dibandingkan di tanah airnya, terutama untuk tenaga kerja tidak terlatih.Indonesia merupakan salah satu sumber pekerja miqran tidak terlatih (unskilled) yang mengisi banyak lapangan kerja di Negara-negara industri baru di Asia Timur dan Negara-negara pengekspor minyak di Timur: Tengah. Berbeda dengan para tenaga kerja terlatih, mereka sering menemui kondisi yang menyedihkan dengan pekerjaannya di luar negeri itu.Untuk menjamin diperhatikannya kesejahteraan bagi tenaga kerja migran ini, beberapa konvensi di tingkat internasional telah merumuskan aturan-aturan dan standard-standard bagi pengelolaan pekerja migran. PBB sebagai Organisasi Internasional yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, melalui International Labour Organization telah berusaha agar prinsip-prinsip dan hak-hak yang tertuang dalam konvensi dasar ILO dihormati. Ini berarti perlu ada mekanisme pengawasan untuk memonitor pelaksanaannya, dimana antara lain dengan dikeluarkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang diadopsi oleh PBB sejak tahun 1990.Dalam thesis tingkat magister ini, penulis ingin memaparkan mengenai aspek-aspek pentingnya upaya mengadopsi Konvensi Internasional ini kedalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan sampai sejauh manakah dapat memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak pekerja migrant Indonesia beserta seluruh keluarganya. Dan apakah upaya ratifikasi konvensi ini sungguh dapat memberikan perlindungan secara maksimal baik untuk pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia terutama pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri."

"Penelitian menyingkap motivasi ekonomi, sosial dan budaya Pekerja Migran berlokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini antara lain bertujuan mendiskripsikan karakteristik, emngindentifikasi motivasi sosial budaya dibalik motivasi ekonomi, implikasi negatif dan kondisi kesejahteraan sosial Buruh Migran purna bekerja di luar negeri...."