Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang­ undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini kemudian bermuara pada diajukannya pengujian Undang-undang No. 19 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 003/PUU­ III/2005. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini anatara lain adalah mengenai kebijakan perlindungan pelestarian hutan di Indonesia, perlindungan hutan dikaitkan dengan usaha pertambangan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan analisa yuridis atas pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004.Kesimpulan yang diperoleh adalah Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004 adalah menegaskan bahwa Undang-undang tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kepastian hukum bagi ke-13 pemegang ijin usaha pertambangan. Hanya saja Mahkamah Konstitusi kurang memberikan kepastian hukum atas perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang ijin di luar ke-13 pemegang ijin tersebut."

"Arah kebijakan Indonesia sejak tahun 1967 adalah untuk memperoleh modal sebagai penggerak pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan khususnya tentang tentang Pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peneiitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kesenjangan perencanaan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan Iahan secara otimal di wilayah hutan lindung Gunung Salak dengan keinginan penduduk yang bermukim di dalamnya, serta memilih alternatif kebijakan melalui analisis kemungkinan strategi dan langkah-Iangkah yang dllakukan oleh pemerintah.Dengan menggunakan metode analisis yang diolah dengan AHP, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Iahan di kawasan hutan lindung menjadi prioritas utama daiam strategi pemerintah, sebagai upaya dalam mencapai sasaran yaitu menjamin terjaganya kawasan hutan lindung Gunung Salak.Sementara bagi masyarakat, strategi penting untuk menjamin kehidupan yang layak adalah dengan memprioritaskan kepastian hak kepemilikan atas lahan yang yang berada di kawasan hutan lindung. Hal tersebut terkait dengan kesejahteraan hidup yang diharapkan secara berkesinambungan."

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"Indonesia mempunyai potensi geologi yang menarik untuk investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Tetapi potensi geologi hanya merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk investasi di bidang pertambangan, karena masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan.Investasi bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pada kurun waktu tahun terakhir ini mengalami penurunan, karena tidak ada investasi baru yang dilakukan oleh investor.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan investasi bidang pertambangan mineral dan batubara, akan dianalisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik. Selanjutnya dari hasil analisis akan diusulkan usul atau saran-saran untuk meningkatkan investasi bidang pertambangan mineral dan batubara.

---

Indonesia has an attractive geology potential for investment to mineral and coal-mining sector. However, potential geology is only one of factors able be considered to investment at mining sector, because there are many factors that should be taken into account.Investment at mineral and coal mine sector in Indonesia within nowadays era it has decreased, because there is no new investment undertook by the investors.To understand some factors that cause the occurrence of decreasing to investment at mineral and coal-mining sector should be analyzed with Analytic Hierarchy Process. Further from results of the analysis will be proposed suggestion and proposal to increase the investment in sector of mineral and coal-mining sector."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesiamerupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambangseharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusahamengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezimkontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala.Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagaisolusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan denganpengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang jugaberkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakanundang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir olehperaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin ikliminvestasi pertambangan di Indonesia.

---

AbstrakIndonesia is a country with a very rich natural resources. Among them areminerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by othercountries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used forthe prosperity of the people, the Government sought to accommodateentrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start ofcontract regime until the regime of mining business license has severalconstraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry isconsidered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect onmining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment inIndonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerninginvestment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issuedby government is to assure the investment climate of mining in Indonesia"

"ABSTRAKAngka laju kerusakan hutan, yaitu jumlah ha/tahun lebih sulit untuk didapat. Perkiraan deforestation FAO (1988) ialah 620.000 ha/tahun dan statistik Kehutanan (1993/1994) ialah 1.183.700 ha/tahun.Kerusakan hutan yang terus merambah ke dalam kawasan hutan lindung merupakan masalah yang banyak dihadapi hutan di Indonesia. Kerusakan lahan di Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dapat dikatakan pada tingkat lanjut yang ditunjukkan dengan nampaknya alur dan jurang serta batu-batuan indung di sebagian 5 Sub Das.Kerusakan hutan di kawasan lindung akan sangat berpengaruh pada kawasan-kawasan di bawahnya terutama kawasan budi daya, disebabkan kurang berfungsinya kawasan lindung sebagai pengatur tata air, sehingga menimbulkan erosi dan banjir.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kerusakan hutan lindung di DAS Krueng Aceh dan kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberi masukan kebijaksanaan pengelolaan hutan lindung yang sesuai dengan kondisi kerusakan hutan lindung yang ada.Sistem Informasi Geografi (SIG} sebagai perangkat atau alat dalam penyajian hasil analisis data yang tersedia, analisis data yang digunakan adalah dengan analisis keruangan. Nilai-nilai yang ada pada masing-masing lapisan peta dibuat matriks yang selanjutnya dilakukan permodelan untuk mendapatkan karakteristik kerusakan hutan lindung.Hasil yang didapat dari analisis karakteristik kerusakan hutan lindung di Das Krueng Aceh, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar mempunyai ciri sebagai berikut:1. Relas Hutan Lindung Rusak1.1. erosi tinggi;1.2. terdapat belukar dan semak;1.3. terdapat tanah kritis;1.4. terdapat permukiman;1.5. kondisi air tanah langka.2. Kelas Hutan Lindung Rusak Sedang2.1. erosi sedang;2.2. tidak terdapat tanah kritis;2.3. tidak ada permukiman;2.4. tingkat ketersediaan air tanah termasuk akuifer sedang.Analisis konflik yang dilakukan dalam menganalisis kerusakan hutan lindung memberikan jawaban bahwa terdapat konflik penggunaan lahan, konflik sektoral dan konflik perencanaan.Dari hasil analisis, didapat bahwa erosi dan kelangkaan air tanah menjadi faktor yang hampir mendominasi karakteristik kerusakan hutan lindung di Aceh Besar (DAS Krueng Aceh). Kedua faktor tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penanganan kerusakan hutan lindung yang terjadi atau dengan memperkecil faktor penyebab erosi dan kelangkaan air.Langkah pertama dalam pemulihan tanah kritis adalah dengan penanaman jenis pionir/pelopor, karena memang diperlukan jenis pohon-pohon yang agresif tumbuhnya dan mudah berkembang biak, untuk menancapkan akar-akar di tanah yang sudah tipis dan kurus, karena miskin zat hara.E. (Daftar kepustakaan: 1965/1995)

---

ABSTRACT

It is difficult to ascertain the increasing rate of deforestation. FAO (1988) estimated a rate of 620,000 hectare/year, while the Forestry Statistics (1993/1994) estimated 1,183,700 hectare/year.

Forest degradation and clearance that trespass into protection forests is a major problem for Indonesia. Land degradation in the watersheds of Krueng Aceh can be considered as a further level of deforestation and the impacts are gullying and scree slopes in 5 branch as of watersheds.

Forest degradation and clearance in the protection forest area will produce potential impacts to downstream areas , or especially in inhabited and cultivated areas, because of the ill-functioning of protection forest hydrologically, and in its turn brought about against erosion and flooding.

The objectives of this research is to investigate the characteristics of forest degradation in the protection forests of Krueng Aceh Watersheds, the result of this research will be useful to provide input to policies for appropriate management of protection forest in accordance with the present characteristics of deforestation

The author used of Geographic Information Systems (GIS) as a tool in the presentation of the available analysed data. Data analysis undertaken was by available spatial analysis. The value at each layer of the map was entered into a matrix and by modeling the characteristics of damage to protection forest can be obtained.

The results obtained from this characteristics of damage analysis to protection forest in the Krueng Aceh Watersheds, were as follows:

1. Protection Forest Severe Damage Class

1.1. High erosion level

1.2. Bush and Scrub vegetation

1.3. Critical land

1.4. Settlements

1.5. Poor condition of Groundwater minimal

2. Protection Forest Moderate Damage Class 2.1. Medium erosion level

2.2. No critical land

2.3. No settlements

2.4. Moderate Groundwater aquifers

Conflict analysis carried out in the analysis of forest damage indicates the presence of conflict between sectoral institutions, namely in planning and land use.

The analysis above disclosed that the dominant factors resulting from deforestation in the Krueng Aceh Watersheds are erosion and deficits in groundwater resource. Therefore, to minimize the main damage resulting from deforestation, it is imperative to manage these two factors properly.

The first step in rehabilitation of critical land should be to establish pioneer plants that grow aggresively and easy to reproduce.

Number Reference: 1965/1995)"