Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang menyalahgunakan keadaan salah satu pihak. Terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Atas akta yang dibuat oleh Notaris seharusnya notaris menjunjung tinggi kejujuran, bersikap amanah dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang menyalahgunakan keadaan salah satu pihak dan bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akta yang menyalahgunakaan keadaan salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang dilakukan yaitu secara kualitatif.Hasil yang didapat penulis adalah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta tercantum dalam pasal 16 UUJN dan terdapat sanksi baik perdata, kode etik maupun sanksi administratif bagi notaris yang melanggar. Cara pembatalan akta Notaris adalah harus dengan alasan tertentu dan dapat diajukan ke pengadilan atau dibatalkan oleh Notaris sendiri, alasannya yaitu adanya unsur 1320 KUH Perdata yang tidak terpenuhi dan adanya penyalahgunaan keadaan sehingga oleh Pengadilan dibatalkan demi hukum akta notaris. Akibat dari ldquo;batal demi hukum rdquo; berarti bahwa berlaku surut dan kembali ke keadaan semula sesuai Pasal 1451-1452 KUH Perdata.

---

This thesis discusses Responsibilities of a Notary who Draws Up A Deed That Misuses The Condition of Either Party. Against the deed made by the Notary who requested for cancellation by the party who feels aggrieved. On the deed made by the Notary should be trustworthy and fair to all of parties, so in this case the Notary must be demanded his responsibilities. The main problem in this research is how the responsibility of Notary in making the deed which misuses the condition of either party and how the legal effect on the cancellation of the deed that mislead the condition of one of the parties. This research is an analytical descriptive research with normative legal research method with qualitative analysis.The results obtained by the author are the responsibility of the Notary in making the deed listed in Article 16 UUJN and there are sanctions whether civil, code of ethics or administrative sanction for a notary. The method of cancellation of the Notarial Deed shall be for certain reasons and may be submitted to the court which the judge shall decide or be annulled by the Notary himself, the reason is that there is an unfulfilled element of 1320 Civil Code and the existence of a misuse of the circumstances so that by the Court is void by law of notarial deed. The result of null and void means that retroactively and return to first condition or ex tunc according to Article 1451 1452 Civil Code."

"Akta autentik adalah produk yang dihasilkan oleh Notaris yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan terhadap akta autentik dapat saja terjadi apabila pihak yang dirugikan atas adanya akta tersebut dapat membuktikan di pengadilan bahwa akta tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2146 K/Pdt/2016, hakim mengembangkan pemikiran untuk menelaah lebih lanjut mengenai dibuatnya akta autentik dengan memperhatikan keadaan pra kontrak dan selama kontrak berlangsung, yaitu dengan menemukan adanya penyalahgunaan keadaan Misbruik Van Omstandigheiden yang didasari dengan adanya cacat kehendak kesepakatan palsu yang mengakibatkan suatu akta autentik cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum. Perlindungan kepada Notaris terhadap akta yang dilakukan pembatalan adalah dapat dilihat pada saat Notaris membuat akta tersebut, apabila Notaris membuat akta dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik maka seketika itu seorang Notaris bebas dari tanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada penafsiran ilmu hukum positif dan menganalisis mempergunakan bahan-bahan kepustakaan dan norma-norma hukum tertulis. Untuk meminimalisir pembatalan akta autentik, maka sebelum membuat akta Notaris harus terlebih dahulu mengenal para pengahadapnya dan memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan bahwa syarat-syarat sah perjanjian diindahkan oleh para penghadap.

---

Authentic deeds are products produced by Notaries which have perfect proof power. The cancellation of an authentic deed may occur if the injured party to the deed may prove in court that the deed is legally flawed and should be canceled or even null and void. In judicial consideration in Decision of the Supreme Court Number 2146 K Pdt 2016, the judge develops a thought to further examine the making of an authentic deed with due regard to the circumstances of the pre contract and during the contract, by finding abuse of circumstances Misbruik Van Omstandigheiden the existence of a defect of the will false agreement resulting in an authentic deed of legal defect and therefore null and void. Protection to Notary to the deed of cancellation is to be seen when the Notary makes the deed, if the Notary makes the deed properly and correctly in accordance with the laws and the Code of Ethics, the Notary is immediately free from responsibility. The research method used in this research is the method of normative legal research that emphasizes the interpretation of positive law and analyze using materials literature and written legal norms. To minimize the cancellation of the authentic deed, the Notary must first familiarize each party and provide legal counseling to ensure that the lawful terms of the agreement are obeyed by each party before making the deed."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dikarenakan pengabulan pembatalan perjanjian dan ganti kerugian bergantung pada diskresi hakim dalam memutus, maka penilaian hakim terhadap adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian menjadi sangat penting. Terlebih lagi, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengikat hakim untuk memutus sesuai dengan penilaian hakim terdahulu terhadap perkara yang sama sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penilaian dari masing- masing hakim. Seperti dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwa addendum-addendum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan memberikan tanda tangan di atas materai. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014, meskipun Penggugat telah menyepakati perjanjian yang memuat klausula eksonerasi, hakim mengabulkan pembatalan klausula eksonerasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengetahui kecenderungan penilaian hakim di Indonesia dalam memutus pembatalan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi. Adapun dari putusan-putusan pengadilan yang telah dianalisis, diketahui bahwa belum semua hakim paham mengenai bagaimana suatu klausula dikatakan sebagai klausula eksonerasi dan dasar batalnya klausula eksonerasi. Dari kelima putusan yang dianalisis, hanya satu pertimbangan hakim yang tepat menilai mengenai klausula eksonerasi. Selebihnya, hakim seolah-olah belum dapat membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi. Padahal, meskipun telah disepakati oleh keduanya, klausula eksonerasi tetap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the cancellation of the exoneration clause in a tort lawsuit. Even though the exoneration clause has the effect of being null and void, the party that contains the exoneration clause will of course insist that the clause is valid and binding on the parties. Therefore, the aggrieved party must submit an annulment through a lawsuit to the Court as stipulated in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. However, because the acceptance of the cancellation of the agreement and compensation depends on the judge's discretion in deciding, the judge's assessment of the existence of an exoneration clause in an agreement becomes very important. What's more, in Indonesia there are no provisions that bind judges to decide in accordance with the previous judge's assessment of the same case so that it is possible for differences in the assessment of each judge. As in Decision Number 385/Pdt.G/2019/PN.Sby, the panel of judges considered that the addendums made between the Plaintiff and the Defendant had been approved by the Plaintiff and the Defendant by signing on stamp duty. Meanwhile, in Decision Number 334 PK/Pdt/2014, even though the Plaintiff had agreed to an agreement containing an exoneration clause, the judge granted the cancellation of the exoneration clause. By using normative juridical research methods, this paper will analyze relevant court decisions to find out the tendency of judges in Indonesia to decide on the cancellation of agreements containing exoneration clauses. As for the court decisions that have been analyzed, it is known that not all judges understand how a clause is said to be an exoneration clause and the basis for canceling an exoneration clause. Of the five decisions analyzed, only one judge's consideration was the right one to evaluate regarding the exoneration clause. In addition, the judges seemed unable to distinguish between standard clauses and exoneration clauses. In fact, even though both have agreed, the exoneration clause remains null and void based on Article 1494 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Act."

"Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatan Notaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegas juga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri."