Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntunganoptimal, baik aktiva nyata atau fisik maupun yang tidakdapat dikuantifikasi dan harus pula tumbuh. Penyempurnaankerangka regulasi ditandai dengan diberlakukannyaperaturan perundang-undangan yang terkait dengan goodcorporate governance, seperti UU BUMN tahun 2003.Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberlakukan azasazasgood corporate governance ternyata tidak hanyaditentukan oleh tersedianya perangkat acuan dasar yanglengkap. Juga tidak ditentukan oleh lengkapnya perangkatregulasi. Seperangkat nilai positif dan norma kokoh memangtelah berlaku dalam perusahaan yang fokus pada kualitasdan kinerja tinggi. Budaya korporat yang kuat memilikikecenderungan yang pada gilirannya menimbulkan dampaknegatif. Organisasi yang budaya korporatnya kuat cenderungresistif terhadap perubahan. Hal ini menyangkutkepentingan tatanan pengurus organisasi. Lebih-lebihapabila perusahaan menunjukkan kinerja tinggi. Sikapresistif terhadap perubahan itu semakin keras dan kakudengan semakin kompleks dan semakin besarnya organisasi.Apakah budaya korporat yang sedang berlaku dalamperusahaan, menunjang diberlakukannya penerapan goodcorporate governance? Kendala besar penerapan goodcorporate governance terletak pada komitmen dari puncak.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan denganmenggunakan tipologi penelitian deskriptif, diperolehgambaran bahwa hukum korporasi di Indonesia dan Pedomangood corporate governance tahun 2001 telah memberikansarana yang memadai bagi penerapan prinsip-prinsip goodcorporate governance di Indonesia. Efektifnya implementasigood corporate governance dalam kinerja perusahaan tidakhanya ditentukan oleh insentif-insentif faktor eksternal,tetapi juga oleh insentif-insentif faktor internal.Kesimpulan utama, tantangan yang dihadapi adalah budayakorporat yang berlaku dalam suatu perusahaan."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."

"Skripsi ini membahas penerapan good corporate governance dengan prinsip-prinsip seperti: fairness, transparency, accountability serta responsiveness. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki peranan penting dalam memaksimumkan nilai perusahaan dengan membentuk sistem manajemen yang mendukung dan memajukan kreatifitas dan kewirausahaan yang berkualitas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penggunaan waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross sectional. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu prinsip-prinsip good corporate governance telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

---

This paper discusses the implementation of good corporate governance principles such as fairness, transparency, accountability and responsiveness. Application of the principles of good corporate governance has an important role in maximizing corporate value by establishing a management system that promotes and supports creativity and the entrepreneurial quality. The study aims to determine how the application of the principles of good corporate governance in the internal environment Bulog Jakarta.

The research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Based on the use of time, this study included the cross-sectional study. Based on its benefits, this study included pure research. Final results from this study form a picture of knowledge about the application of the principles of good corporate governance in terms of transparency, accountability, responsibility and fairness."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.

---

How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders."

"Good Corporate Governance sebagai suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk melindungi kepentingan stakeholder lainnya secara seimbang. Pekerja/buruh sebagai salah satu dari stakeholder memiliki peranan penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Peranan pekerja sebagai stakeholder tergantung pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu perikatan yang dibuat antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang merupakan media/sistem di dalam terciptanya Good Corporate Governance dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam Tata Cara Pembuatan dan Ruang Lingkup Materi dari Perjanjian Kerja Bersama sangat diperlukan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat uraian yang jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tata cara pembuatan dan materi Perjanjian Kerja Bersama pada salah satu perusahaan.

---

Good Corporate Governance as a system of company management which aims not only to protect the interests of shareholders, but also to protect the interests of other stakeholders in a balanced. Workers/labours as one of the stakeholders have an important role and become an assessment in the realization of Good Corporate Governance. The role of workers as stakeholders depending on the labour regulation, there is Act Labour Number 13 Year 2003. One of the regulation which is regulated in Act Labour Number 13 Year 2003 is Collective Labour Agreement which as the implementing regulation of that Act Labour.

Collective Labour Agreement is a commitment made between workers/labours with entrepeneurs/corporate owner, which is a media/systems in the creation of Good Corporate Governance, to regulate the rights and obligations of both parties. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Making Procedures and Material Scope of the Collective Labour Agreement is required.

In the preparation of this thesis, the author use research methodology which is descriptive analysis, by making a clear description and systematic about something to be analyzed in order to obtain the desired facts, in this case the implementation of the principles of Good Corporate Governance in making procedures and materials Collective Labour Agreements in one company."