Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemajuan teknologi pada masa sekarang ini membuatsegala suatu menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat.Salah satu kemajuan teknologi yang dapat kita rasakanadalah hadirnya internet. Dengan internet kita dapatmelihat dunia. Arti dari perkataan ini adalah bahwadengan internet kita dapat memperoleh segala informasiyang kita butuhkan di belahan bumi lain hanya denganhitungan menit. Dengan internet juga kita dapatmelakukan komunikasi. Salah satu hal penting dalaminternet adalah domain name. Domain name adalah alamatdarimana informasi diperoleh. Domain name tersebutharuslah unik dan mudah di ingat. Dengan internet jugadapat dilakukan promosi atas suatu barang. Hal inidilakukan dengan membuat merek menjadi domain name.Permasalahan mualai timbul ketika yang menggunakanmerek sebagai domain name adalah seseorang yang tidakmemiliki hubungan apa pun dengan pemilik merektersebut. Hal-hal seperti ini belum diatur dalamundang-undang. Segala sesuatu agar dapat berjalandengan baik dan teratur haruslah diatur dalam suatuproduk hukum yakni undang-undang. Tesis ini akanmenganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadapdomain name."

"Pada mulanya nama domain (domain name) digunakan hanya untuk mengindentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti misalnya alamat email atau alamat situs web). Nama domain dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) disebutkan bahwa:"domain names are the human-friendly form of internet address Salah satu masalah hukum yang dihadapi oleh banyak perusahaan di dunia sekarang ini adalah keberadaan nama domain. Nama domain yang pada mulanya hanya berupa nama alamat di internet akhirnya menjadi tempat untuk promosi dan menjual produk dan informasi. Oleh karena itu, orang berlomba-lomba mendaftarkan nama domain berdasarkan nama produk atau nama perusahaan ataupun nama dagang mereka. Ternyata banyak merek dagang, nama perusahaan, ataupun nama produk yang telah didaftarkan pihak lain.Secara umum terdapat 5 (lima) jenis pelanggaran hukum di bidang nama domain. Pertama, cybersquatting; Kedua, cyberparasites (jenisnya hampir sama dengan cybersquatting). Ketiga, typosquatting yaitu tindakan pendomplengan nama atau reputasi suatu merek dagang dengan melakukan "predatory and dilution action". Keempat, penahanan nama domain oleh seseorang dengan tujuan menghambat kompetitornya agar tidak dapat menggunakan nama yang lebih intuitif dengan nama kompetitor itu sendiri. Kelima, perampasan nama domain (domain hijacking) yang telah dimiliki oleh orang lain dengan cara menipu pihak Registrar dan kemudian mengubah status penguasaan atas domain (NIC Handle).Sampai saat ini, konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain yang berlaku secara Internasional masih belum dapat dikatakan seragam, karena belum ada ketentuan yang mengikat setiap negara dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain tersebut. Begitu juga halnya dengan konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia. Namun demikian, secara umum, terlihat kecenderungan untuk memperluas perlindungan di bidang HaKI khususnya hukum merek terhadap kepemilikan nama domain.Di Indonesia sendiri, meskipun konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia belum begitu jelas, akan tetapi pada dasarnya hukum positif Indonesia, baik yang bersifat lex generalis (KUHP dan KUHPerdata) maupun yang bersifat lex spesialis (Hukum HaKI, khususnya Undang-undang Merek) dapat diterapkan. Ketentuan hukum merek dapat diberlakukan, apabila nama domain didaftarkan ke Kantor Merek (Direktorat Jenderal HKI) dalam kelas barang dan jasa tertentu."

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."

"Protection of children?s rights in Indonesian laws related to criminal cases"