Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembuktian secara empiris mengenai pengaruh diversifikasi portofolio kredit, suku bunga SBI serta good corporate governance (GCG) terhadap profitabilitas, resiko kredit, maupun kapitalisasi bank (bank capitalization) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya dari tahun 2007 sampai dengan 2013. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 17 bank umum konvensional yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan Random-Effect Model (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit berdasarkan jenis penggunaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi bank. Sementara itu diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kapitalisasi bank. Penelitian ini juga menemukan hubungan yang tidak signifikan antara diversifikasi kredit terhadap resiko kredit.

---

This study aims to provide empirical evidence on the effect of loan diversification, SBI interest rate and good corporate governance (GCG) on profitability, credit risk and bank capitalization in conventional commercial banks registered in Bank Indonesia. This is a quantitative research using financial statement and annual report which contains Notes to The Financial Statements from 2007 to 2013. The data used is panel data of 17 conventional commercial banks in Indonesia. This research is using Random-Effect Model.

The result of this study shows that loan diversification based on type of use has a significantly positive effect on profitability and negative effect on bank capitalization. Meanwhile, loan diversification based on economic sector has a positive effect on bank capitalization. This study also found not-significant correlation between loan diversification and credit risk."

"Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral di sejumlah negara, termasuk Indonesia sejak bcberapa tahun terakhir, dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis keuangan di sejumlah negai-a Asia, skandal kcuangan, teen industri pasar modal, korporasi. pasar audit, serta tuntutan akan transparansi dan independensi.Corporate governance diyakini telah memainkan peranan penting scbagai perimbangan keputusan berinveslasi bagi para investor terulama investor institusi karena semakin tinggi tingkat corporate governance maka tinggi pula financial returns ratio. valuasi. nilai saham yang tinggi untuk jangka menengah dan semakin besar pula value creator.Hakekat sesungguhnya dari corporate governance adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh internal perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dan dalam dari oranisasi perusahaan yang terkait. dapat memperoleh keuntungan yang lebih bak dari sebelum dilakukannya upaya-upaya tersebul. Oleh karcna ilu, corporate goverrurorce dipandang perlu ditcrapkan tcrulania terhadap sektor usaha. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Direksi, serta dukungan sistem pengawasan yang mencukupi, akuntabilitas serta pecan dan fungsi auditor.Secara konseptual, Corporate governance diperlukan karena banyaknya kepentingan di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham atau investor, dengan pengelola perusahaan atau manajemen. Pengelola pcrusahaan akan menjalankan perusahaan dengan memperolch gaji dan karena manajemen mempunyai kepentingan sendiri, manajemen diasumsikan akan berusaha untuk memperoleh bayaran yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemilik modal menginginkan manajemen melaksanakan pengelolaan perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemilik modal."

"Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap rasio net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia dengan menggunakan data perbankan Indonesia pada tahun 2010 – 2014. Penelitian ini menguji pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung tata kelola perusahaan melalui efisiensi terhadap NIM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penerapan tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh masing- masing bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Efisiensi diukur dengan menggunakan rasio CIR dan OVERHEAD, dimana CIR adalah cost to income ratio dan OVERHEAD adalah cost to total assets ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan memiliki dampak positif terhadap efisiensi, dan efisiensi berpengaruh terhadap rasio NIM. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berdampak negatif terhadap NIM. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih hati-hati dalam memakai rasio NIM sebagai proksi dari kinerja. Hasil penelitian ini juga dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan/peraturan yang berdampak terhadap NIM, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perbankan terhadap dampak tata kelola perusahaan terhadap efisiensi dan NIM.

---

This study investigates the effect of corporate governance on net interest margin using Indonesian banks’ data from 2010 – 2014. This study examines the effect both directly and indirectly through the effect of efficiency on NIM. In contrast to previous studies, implementation of corporate governance is measured by using the results of the self-assessment performed by each bank in accordance with Bank Indonesia Regulation. Efficiency is measured using the ratio of CIR and OVERHEAD, where CIR is cost to income ratio and OVERHEAD is cost to total assets ratio.

The results of this study show that the implementation of corporate governance has a positive impact on efficiency, and eventually affect the NIM ratio through efficiency. The study also finds that the implementation of corporate governance has a negative impact on NIM. Future studies are advised to be cautious in using NIM as a proxy of performance. The results of this study can also be applied in the policy-making related to net interest margin and also be able to increase awareness of the impact of corporate governance on efficiency and NIM in the banking industry."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bukan merupakan hal yang baru didalam industri perbankan. Terdapat berbagai pertanyaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penerapannya seperti apakah keberhasilan suatu Bank relevan dengan ditetapkan/tidaknya kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam suatu perusahaan atau pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) itu diterapkan dalam suatu perseroan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk ditemukan jawabannya secara normatif dari perspektif hukum perusahaan dan perbankan.Regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan satu bentuk hukum dalam pengertian tata hukum, norma atau kaidah hukum maupun dalam pengertian sebagai jalinan nilai. Penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan rata kelola perusahaan yang bank (good corporate governance) pada Bank Rakyat Indonesia sebagai suatu perusahaan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kinerja yang baik. Titik tolak penelitian hukum normatif ini akan mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari aspek struktur, substansi maupun penerapan nilai-nilai perusahaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan performance baik di industrinya telah melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance telah melengkapi diri dengan perangkat struktur maupun perangkat aturan yang menjadi landasan atau dasar substansi penerapan good corporate governance sebagaimana yang ditegaslian dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut.Lembaga Komisaris sebagai perangkat untuk memastikan diselenggarakannya good corporate governance pada Bank BRI dan diberlakukannya nilai-nilai perusahaan dalam tatanan Kode Etik perusahaan yang berlaku bagi semua insan Bank merupakan mekanisme kontrol efektif berkenaan dengan penerapan prinsip good corporate governance tersebut.Upaya sosialisasi maupun mekanisme kontroi penerapan good corporate governance perlu dioptimalkan sehingga diharapkan prinsip dan nilai-nilai ini menjadi menyatu (built in) di dalam perusahaan."

"Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia, kewajiban perusahaan terbuka terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka transaksi penjualan 2 (dua) unit mesin/engine antara PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 silam disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan di Indonesia. Pemerintah melalui BAPEPAM membuat berbagai peraturan bagi perusahaan terbuka dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip tersebut dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan. PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk pada pertengahan tahun 2011 melakukan transaksi penjualan mesin pesawat dengan TNI AU. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada transaksi ini pun sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan.

---

This thesis is mainly discuss about 3 (three) problems. First, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in Indonesia?s capital market regulations. Second, the responsibility of listed company on doing affiliated transaction and conflict of interest. The last is the implementation of GCG principles in the Selling of 2 (two) unit of engines between PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk and Indonesian Air Force. As we all know, economic crisis on 1998 caused by the lack of GCG implementation in Indonesia?s company. Government through BAPEPAM make certain regulations for listed company with absorbing GCG principles. The implementation of GCG principles are believed can increase the effectivity and efficiency as well as protection for stakeholder?s interest in company. In the middle of 2011, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk sold the aircraft?s engine to Indonesian Air Force. This transaction is an affiliated transaction without conflict of interest. The GCG?c principles are also implemented well by the company."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK."