Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRuntuhnya perekonomian Indonesia sebagai akibat darikrisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997,dimana salah satu faktor pemicunya adalah adanya kewajibansebagian besar perusahaan untuk menyelesaikan utang yangpada saat itu telah jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itumuncul gagasan untuk merevisi Faillessements Verordening(FV)S. 1905-217 jo. 1906-348 yang pada akhirnya menjadiUndang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kepailitan, denganterbentuknya Peradilan Niaga sebagai penyelesaian sengketaKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Lembaga ini dipersiapkan untuk menjadi suatu modelperadilan modern dimana proses berperkara dibatasi olehtime frame yang ketat. Namun dalam perkembangannyaPengadilan Niaga ini mulai diselewengkan dari awal tujuanpembentukannya, yakni sebagai sarana bagi kreditur keciluntuk mengancam, bahkan memailitkan, debitur besar yangsecara finansial dalam keadaan sehat dan tidak sedangdistress (kesulitan). Metode penulisan tesis ini adalahdeskriptif analitis, yaitu penggambaran situasi dan kondisiyang ada pada saat ini, yang selanjutnya setelahdiketahuinya identifikasi masalah, akan dijelaskan mengenai aspek perlindungan publik dalam peradilan niaga, di manapada pembahasan akan dianalisis dengan menggunakan pedomandari literatur yang ada maupun dari penelitian yangdilaksanakan pada peradilan niaga. Berdasarkan hasilpenelitian tersebut, maka perlu segera dilakukan revisiterhadap Undang-undang Kepailitan, dengan catatan sebagaiberikut: 1.Adanya kepastian pengertian/definisi/terminologi"kepentingan umum" atau "kepentingan publik" dalam UndangundangKepailitan; 2.Debitur hanya dapat dipailitkan, jikadalam kondisi keuangan yang tidak sehat; 3.Bagi perusahaanyang bergerak dibidang industri yang amat bergantung padakepercayaan masyarakat atau mengelola dana masyarakat,sebelum dinyatakan pailit, harus mendapatkan pertimbangandari instansi pemerintah yang melakukan pembinaan."

"Dewasa ini dalam daerah perkotaan untuk mengatasi masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, oleh perusahaan pengembang telah dibangun rumah susun (kondominiun). Tawaran akan rumah susun ini telah mendapat sambutan yang sangat bagus dari masyarakat perkotaan sebagai konsumen, sehingga para pengusaha pengembang telah dapat melakukan transaksi dengan konsumen meskipun satuan rumah susun tersebut belum dibangunnya, dan hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan, karena di dalam Undangundang nomor 16 tahun 1985, tentang rumah susun, diatur bahwa satuan rumah susun hanya dapat dijual jika telah mendapat izin layak huni dari pemerintah.Terhadap permasalahan ini, untuk dapat melakukan transaksi antara perusahaan pengembang dengan pembeli, maka dilakukanlah suatu terobosan hukum, yaitu dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli, dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan jual beli pada saat yang diperjanjikan.Dalam praktek banyak terjadi permasalahan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan biasanya yang dirugikan adalah calon pembeli sebagai konsumen pada pihak yang lemah. Sehingga timbul permasalahan yang memerlukan suatu pembahasan yaitu, apakah perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut bertentangan dengan Undang-undang Rumah Susun? dan juga sejauh manakah calon pembeli sebagai konsumen mendapat jaminan kepastian hukum dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut? Dalam kenyataannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, belum dapat memberikan jaminan yang cukup terhadap konsumen.Peraturan yang ada terkesan tidak cukup memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Jadi sangat disarankan agar peraturan tentang pedoman perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yaitu Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. I/KpS/1994/ diperbaharui kembali, sehingga aturan-aturannya lebih meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi konsumen."

"ABSTRAKCampur tangan Negara dalam usaha PT (Persero), yang melakukan "go (public) international" seharusnya dipertahankan, karena selain pada diri PT (Persero) dibebankan tugas menunjang Pembangunan Nasional, juga karena penyertaan modal Negara yang tertanam pada PT (Persero). Namun demikian, campur tangan Negara tersebut sebaiknya tidak menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban PT (Persero) sebagai subyek hukum yang mandiri. Walaupun Pasal 14 PP No. 55 Tahun 1990 telah berusaha mengurangi campur tangan Negara terhadap PT (Persero), yang melakukan "go (public) international", namun belum memadai untuk menjadikannya subyek hukum yang mandiri. Diperlukan regulasi dan restrukturisasi pengaturan BUMN, untuk menata kembali campur tangan Negara terhadap PT (Persero). Namun demikian, kebijaksanaan ini memakan waktu lama, biaya banyak dan pakar hukum dan ekonomi yang mencukupi. Pengaturan kembali mengenai penyertaan modal Negara ke dalam PT (yang bukan Persero) secara mayoritas atau pendirian PT (yang bukan Persero), yang ditindaklanjuti dengan program "go (public) international, merupakan alternatit yang lebih tepat.Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam kegiatan "go (public) international", terdapat dalam Anggaran Dasar PT (Persero), Undang-undang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan tentang bursa efek suatu negara, dimana saham tersebut dijual. Dengan demikian, Anggaran Dasar PT (Persero) yang akan melakukan "go (public) international" harus diubah, dengan memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip umum dari ketentuan bursa efek internasional yang menjadi tempat penjualan saham. Pengaturan adanya derivative suit dalam' Anggaran Dasar PT (Persero) dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, merupakan dasar pengawasan sekaligus perlindungan bagi para pemegang saham.Swastanisasi dengan metoda "go (public) international" dan korporatisasi dengan metoda "go international" merupakan upaya untuk membuat PT (Persero) maju dan mandiri, sehingga dapat melaksanakan kedua misi yang diembannya, yaitu melayani kepentingan umum dan memupuk keuntungan. Dalam mencapai keberhasilan upaya-upaya inilah, peranan hukum sangat dominan untuk mewujudkan tertib niaga, yang menjunjung tinggi etika bisnis dalam menjalankan usaha suatu perusahaan."