Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 122896 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lili Sufiena
"Penelitian ini membahas mengenai akta perdamaian dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.
Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Akta perdamaian Notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan."
2005
T37767
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Habli Robbi Taqiyya
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai
hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,
terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan
sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya
pidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai
pedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang
wajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.
Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakim
dalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkan
pidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi juga
dianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbangan
hakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilan
sebagai alasan yang meringankan pidana.

ABSTRACT
The Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessing
elaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and an
incrimination of punishment, that related to the decision of punishment. Act
Number 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties of
judge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.
However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning the
guideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or any
circumstance that should be taken into account in deciding the punishment. The
guideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge in
assessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation and
an incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishment
disparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,
in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as a
mitigation of punishment."
2009
S22585
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Rahel Julian Sebastian
"Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada kasus ini, akta perdamaian sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan para pihak berkewajiban untuk kembali tunduk pada putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

This Thesis is discussing about the reconciliation of the parties in an authentic Deed which made before the Notary after the High Court Verdict which is a final and binding by the law (inkracht). In this research, the Writer also doing a review on Court's Verdict No. 135/PDT/2006/PT.DKI and Deed of Reconciliation No. 14 Dated 12 July 2007, particularly for the problems which related with one of the parties did not implement the content(s) of the Deed of Reconciliation after the High Court Verdict. In this case, Deed of Reconciliation has been ruled out and the parties must obey the High Court Verdict."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43537
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dhimas Haris Anggara Mukti
"Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum akta perdamaian (acte van dading) yang dibuat diluar pengadilan yang isinya berbeda dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian pustaka, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk bawah tangan maupun akta authentiek, yang akan memiliki kekuatan bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukan gugatan. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah adanya putusan pengadilan di tingkat pertama diakui oleh undang-undang dan dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian (acte van dading) selama memenuhi syarat dengan cara mengajukannya ke hakim pemeriksa perkara di tingkat upaya hukum.

This thesis discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research method used to write this thesis is by using normative juridical and literature review approaches, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the parties who make it and apply as law to end a case. who is dependent. The legal force of a peace agreement made outside of court is recognized by law and can be stated in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by filing a lawsuit. The legal force of a peace agreement made after a court decision at the first instance is recognized by law and can be included in a peace deed (acte van dading) as long as it meets the requirements by submitting it to the case examining judge at the legal remedy level."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Munir Fuady
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
T36419
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Suziana Fitriyana
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S23756
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Muhammad Ilham Wildatama Wardhana
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pengesahan Akta Rencana Perdamaian merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh Debitur untuk melindungi perusahaanya dari semua keputusan pailit. Kepailitan berdampak buruk bagi banyak pihak, termasuk karyawan yang berisiko kehilangan pekerjaan karena PHK massal untuk menekan biaya produksi dan perusahaan yang berisiko tidak menghasilkan produk. Oleh karena itu, cara untuk menghindari kepailitan dengan diberlakukan aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melahirkan suatu keputusan pengadilan yaitu Akta Rencana Perdamaian yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur dengan tujuan merestrukturiasi semua utang-utang Debitur untuk dibayarkan di kemudian hari kepada Kreditur dan menghindari perusahaan Debitur dari keputusan pailit sehingga Debitur bisa menjalankan usahanya. Akta Perdamaian tersebut adalah sebuah produk putusan pengadilan yang kedudukannya setara dengan Undang Undang sehingga tidak dapat dilakukan perbuahan dan uapaya hukum dalam bentuk apapun.

The postponement of the obligation to pay debts and the ratification of the Peace Plan Deed is a legal step taken by the debtor to protect his company from all bankruptcy decisions. Bankruptcy is bad for many people, including employees who are at risk of losing their jobs due to mass layoffs to reduce production costs and companies who are at risk of not producing products. Therefore, the way to avoid bankruptcy is the enactment of regulations regarding Postponement of Debt Payment Obligations. The postponement of the obligation to pay debts resulted in a court decision, namely the Deed of Reconciliation Plan which was approved by the Creditors and Debtors with the aim of restructuring all debtors' debts to be visited at a later date to the creditors and avoiding the debtor's company from bankruptcy decisions so that the debtor could carry out development. The Peace Deed is a product of a court whose position is equal to the law so that no amendments and legal remedies can be carried out in any form"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2000
S20844
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>