Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHibah tanah merupakan perbuatan yang sudah ada sejakdahulu dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal Penerima hibahadalah anak di bawah umur, maka perlu diperhatikan beberapahal. Ini agar dalam pembuatan komparisi akta hibahnya tidakterjadi kesalahan. Kesalahan pembuatan komparisi dalamsebuah akta adalah fatal. Akta yang komparisinya salahadalah tidak sah. Sebagai penerima hibah, anak di bawahumur tidak cakap. Oleh karena itu ia diwakili oleh orangtua atau walinya. Untuk menentukan bagaimana komparisinyadibuat terlebih dahulu harus diketahui hubungan antaraPemberi Hibah dan Penerima Hibah, kondisi atau latarbelakang anak di bawah umur tersebut dan tentang Tanahobyek hibah. Tanah obyek hibah harus sudah ada pada saathibah dilakukan dan harus milik Pemberi hibah. Tanah' yangmerupakan harta gono-gini dapat menjadi obyek hibah apabilatelah mendapat persetujuan dari suami/isterinya. Dalamperkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan terdapatpotensi konflik. Suami yang masih terikat perkawinan yangsah dengan isteri pertama, tidak dapat begitu sajamenghibahkan hartanya meskipun tertulis atas namanya.Apalagi harta itu dibeli semasa masih terikat perkawinanpertama. Harus ada persetujuan dari isteri pertamanya.Dalam keadaan dimana tanah itu dibeli oleh suami denganisteri keduapun, secara hukum itu bukan harta gono-ginisuami dengan isteri kedua. Melainkan harta gono-gini suamidengan isteri pertama. Ini semua adalah akibat hukum dankonsekuensi dari perkawinan di bawah tangan. Potensikonflik seperti itu seharusnya dapat diantisipasi. Sebelumpembuatan akta, para pihak harus memberikan keterangandan/atau dokumen sesuai fakta yang ada secara lengkap danjelas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridisnormatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian kepustakaan yaitu meneliti buku-buku, peraturanperundang-undangan, dan akta-akta hibah. Penelitianmerupakan penelitian fact finding yaitu mencari fakta didalam masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitianpreskriptif yaitu untuk memberikan jalan keluar terhadapsuatu masalah. Diharapkan setelah diketahui bahwa dalampraktek ternyata masih ada praktisi yang salah dalampembuatan komparisi akta hibah, maka akan menjadi perhatian kalangan intern praktisi tersebut."

"Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Oleh karena itu, sangat tepat jika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.Masalah perkawinan juga telah diatur di dalam Hukum (Syari'at) Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam di samping sumber hukum Islam yaitu al Qur'an, hadits dan sunnah Rasul. Hazairin telah menyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ijtihad bagi umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah Rasul. Terkait dengan perkawinan, ditemukan beberapa permasalahan hukum perkawinan di bawah umur.Persoalan yang timbul adalah (a) bagaimana kriteria "di bawah umur" menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam, (b) bagaimana keabsahan perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan syari'at Islam dan (c) bagaimana upaya penyelesaian hukum terjadinya perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan persetujuan kedua orangtua. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif dikaitkan dengan analisa data sekunder dan dirangkai dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pada bab Simpulan sesuai analisis, ditemukan adanya kejanggalan pada pertimbangan hukumnya karena tidak dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan itu dilakukan karena alasan utama yaitu calon isteri telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah. Tetapi lebih ditekankan pada faktor kecakapan melakukan perbuatan hukum terkait faktor usia. Namun pada akhirnya, perkawinan itu dapat terlaksana didasarkan pada pertimbangan sesuai syari'at Islam yaitu demi kepentingan kedua mempelai di kemudian hari dan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat pada umumnya."

"Industrialisasi tengah mengubah koran "Suara Merdeka" (SM) dalam sosoknya yang baru. Sejak 1980-an, ketika penanaman modal asing boleh masuk ke dunia penerbitan sesuai amanat UU No. 2111982 tentang "Penaman Modal Asing". secara cepat koran SM mengalami perubahan di tingkat paradigmatik.Koran SM, mau tidak mau, mengikuti sistem budaya perusahaan (corporate culture) sebagaimana yang menjadi konteks ruang dan gerak perusahaan lain. Implikasinya, wartawan-rnakhluk individual yang secara bebas bisa mengekspresikan idealismenya sebelum era itu--harus terikat dengan platform baru karena menjadi makhluk organisasional dalam situasi yang berbeda. Jurnalisme pun mengalami reunifikasi tidak sekedar menjadi media ekspresi idealisme, tetapi obyek komodifikasi.Dalam perspektif itu, proses jurnalisme sesungguhnya memiliki kerumitan sosial budaya tersendiri. Di satu sisi, wartawan terikat dengan adagium bahwa epistemologi jurnalisme diselenggarakan dalam kerangka memenuhi right to know dan rigth to express warga, di lain sisi sebagian hidup mereka terikat dengan pemilik modal yang berkewajiban menopang return of investment. Kerumitan lain datang dari sisi khalayak yang berharap wartawan mampu mensuplai informasi bebas sebagai dasar membentuk keputusan-keputusan berharga.Dalam tarik-menarik kepentingan seperti itu, konflik dengan demikian merupakan situasi yang tak mungkin dihindari. Tesis ini berusaha mengungkap dari mendeskripiskan konflik yang dialami wartawan dan cara-cara penyelesaiannya dengan pendekatan kebudayaan Bourdieu. Melalui teori praksis Bourdieu, konflik coba diurai sebagai fenomena sosial budaya di tubuh perusahan pers SM.Dalam riset ini ditemukan berbagai macam kasus konflik yang dialami wartawan. Ada berbagai cara merespon konflik serta prosedur penyelesaian perkara yang ditempuh wartawan SM, mulai dari penyelesaian lewat perang mulut, tukarmenukar, ganti-rugi, musyawarah, hingga mediasi. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dari pihakpihak yang berkonflik. Sebab, dalam bahasa Bourdieu, masing-masing pihak memiliki struktur obyektif (sistem budaya), disposisi (logika berpikir) dan habitus (logika berperilaku) sendiri-sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa cara dan prosedur tersebut tampaknya hanya efektif untuk konflik yang kurang lebih sama."

"Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia diantara makhluk Allah. Selain itu, melalui perkawinan kehidupan rumah tangga juga dapat dibina dalam suasana yang lebih harmonis. Selanjutnya, keturunan dari perkawinan yang sah itupun, Juga akan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara mulia pula. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, mengatur masalah perkawinan ini dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia menuiu kehidupan yang lebih baik.Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, dan tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat pula.Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Karena pada kenyataannya, batas umur yang lebih rendah bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, Jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Berhubung dengan itu, Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi seseorang, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah sangat penting. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologls.Waleupun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sudah hampir 20 tahun diberlakukan secara efektif, namun pelanggaran terhadap undang-undang ini, bukan berarti tidak ada. Malahan cukup banyak dan bervariasi, baik secara nyata maupun tidak nyata, di antaranya ialh perkawinan di bawah umur.Sehubungan dengan itu, karena perkawinan merupakan salah satu aspek syari'at agama, yang telah berurat dan berakar, Serta telah melembaga pula dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, maka masalah pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, perlu mendapat perhatian khusus, baik oleh instansi yang terkait langsung, maupun oleh masyarakat pada umumnya."

"Skripsi ini membahas mengenai Hibah terhadap Hak Atas Tanah milik Anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai Hibah, Waris, sistem kebendaan dalam hukum perdata, mengenai usia dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian, konsep Hukum tanah nasional di Indonesia misalnya cara untuk memperoleh Hak Atas Tanah, pembuatan sertipikat tanah, dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Agraria di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera-Selatan yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengenai Harta Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus diwakili oleh kedua orang tuanya dalam hal melakukan perbuatan hukum, setelah itu tanah yang telah dihibahkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Selain itu, kondisi sosiologis masyarakat juga akan dijelaskan dalam hal pemilihan arena Hukum (forum shopping) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

---

This thesis discusses the Grant of land belonging to the Minors in Civil Law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer the discussion of Grant, Inheritance, material in Civil Law systems, the age of consents, parental authority and guardianship, draft national land law in Indonesia such as how to obtain land rights, making land certificate, and land registration in accordance with regulation Indonesian land. In addition, this paper also analysis the case against Verdict No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Lubuklinggau City South Sumatera associated with the theory. Results of this study suggest that the treasury grant given to minors must be represented by both parents in the case of legal actions, after the land had been granted must be registered with the land office. In addition, the sociological conditions will also be explained in terms of election law arena (forum shopping) to resolve disputes that occur."

"Tesis ini adalah tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat penambang pasir pada tingkat Polsek yang corak penyelesaiannya lebih mengedepankan tindakan diskresi yaitu tindakan penyelesaian konflik yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Srumbung dengan mengesampingkan tindakan hukum, melalui kesepakatan bersama antara polisi pihak-pihak yang terlibat konflik dan Polisi maupun dengan aparat lainnya bertindak sebagai perantara atau penengah dalam penyelesaian konflik tersebut.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan proses penyelesaian konflik di penambangan pasir yang lebih mengedepankan tindakan diskresi pada tingkat Polsek.Masalah dalam tesis ini adalah penyelesaian konflik pada penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang pembahasan mengenai konflik dan cara menyelesaikannya mencakup konflik-konflik yang terjadi di masa sekarang, dengan memperhatikan konflik-konflik masa lalu.Dalam tesis ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, untuk memahami prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar mengenai corak penyelesaian konflik di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Srumbung.Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di penambangan pasir dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan dilakukan secara kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka kasus tersebut di serahkan kepada pihak kepolisian. Kasus-kasus yang diserahkan ke Polisi mencakup kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian cacat fisik, sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain.Dari fakta fakta tersebut diatas, dalam kaitannya dengan uraian dalam penelitian ini dalam corak penyelesaian konflik-konflik di penambangan pasir yang dilakukan pada tingkat Polsek adalah penyelesaian konflik yang mengedepankan tindakan diskresi. Yang mengesampingkan tindakan hukum melalui kesepakatan bersama antara polisi dengan yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik pada penambangan pasir pelaksanaannya dilakukan oleh satuan lebih atas yaitu Polres karena Polsek dianggap tidak mampu untuk menangani berbagai permasalahan di lokasi penambangan pasir. Selain itu penyelesaian masalah di penambangan pasir sifatnya menunggu laporan dari masyarakat karena mereka mendapatkan kemudahan atau tambahan bantuan operasional dari penggunaan kewenangannya."

"ABSTRAKSalah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sahkarena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACTOne reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) yearslater Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed.This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make theownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned."

"Konflik bersenjata dengan berbagai latar belakang telah berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia selama lima tahun tcrakhir. Kouflik tersebut menyebabkan masyarakat setempat harus mengungsi ke tempat lain yang relatif lebih aman. Bagi anak-anak, konflik bersenjata merupakan pengalaman traumatis yang membekas pada memori mereka dan hampir selalu berdampak destruktif Gambar orang diharapkan dapat memproyeksikan ketakutan-ketakutan sena kecemasan yang ada pada diri anak. Sementara itu, Child Behavior Check List (CBCL) unggul dalam mengidentifikasi kecenderungan penyimpangan perilaku pada anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai status emosional dan masalah perilaku pada anak-anak yang berada di kamp pengungsian akibat konflik bersenjata melalui tes menggambar orang dan CBCL.Pendekatan kuantitatif digunakan untuk merangkum dan mentabulasi data, semcntara pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan interpretasi per kasus. Penelitian melibatkan sejumlah I6 anak dari komunitas muslim di kamp pengungsian konflik Poso. 16 anak tersebut terdiri dari 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan, dengan rQ.nt2 g usia 9 - 12 tahun.Hasil penelitan menunjukkan hal-hal berikut. Status emosional anak-anak pengungsi yang tampak melalui tes menggambar orang antara lain adalah kecemasan tingkat tinggi disertai keluhan-keluhan psikosomatis, kecenderungan impulsit perasaan tidak aman yang sangat besar, kecenderungan menarik diri, perasaaan tertekan, ketidakstabilan, agresivitas, kekakuan dalam mengendalikan dorongan internal, perasaan bersalah, dan perasaan malu. Masalah perilaku yang tampak sangat dominan pada CBCL mereka adalah kecenderungan internalisasi, keluhan psikosomatis, dan kecemasan atau depresi."