Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

---

This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights.

This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia.

The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first."

"Pencatatan kelahiran resmi di Indonesia selalu dibuktikan dengan ada tidaknya Akta Kelahiran atas nama anak tersebut. Pencatatan kelahiran adalah sebagai pengakuan langkah pertama atas keberadaan seorang anak, disamping sebagai suatu pengakuan atas status hukum seorang anak perempuan maupun laki-laki. Tak kalah pentingnya, hal itu juga sebagai alat bagi pemerintah dalam mengembangkan perencanaan nasional dan anggaran untuk pendidikan, pusat-pusat kesehatan serta pelayanan-pelayanan dasar penting lainnya untuk anak-anak. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Universitas Indonesia tidak tercatatnya anak secara memadai menunjukkan kebutuhan mereka tidak diantisipasi semestinya. Hal tersebut menjadikan anak dalam kondisi rawan untuk diperlakukan salah bahkan di eksploitasi. Sebagian negara-negara mensyaratkan seorang anak memiliki akte kelahiran sebelum mendaftarkan diri ke sekolah dan menikah. Tanpa akte kelahiran seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti membuka rekening bank, pemilikan tanah, pemilu, dan pembuatan passport. Akte kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak dan hal itu berhubungan dengan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Dengan akte kelahiran seorang anak perempuan dapat terhindar dari pernikahan dibawah umur dan potensial menjadi pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Akte juga bermanfa'at untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dimana secara teoritis prosedur pengadilan berbeda antara anak dengan orang dewasa. Pencatatan kelahiran pengakuannya lewat akta biasanya dilakukan melalui proses yang komplex dan berbelit-belit sehingga menyulitkan keluarga untuk mendapatkannya. Kerumitan ini mencerminkan kurang-efisiennya sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang ada sehingga memberikan peluang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda dari satu petugas ke petugas lain, dari satu instansi ke instansi lain, dari Departemen satu ke Departemen lain. Selain itu, untuk mencatatkan kelahiran dan mendapatkan akta diperlukan persyaratan administrasi yang kadang-kadang tidak setiap orang tua dapat memenuhinya sehingga mereka memilih untuk tidak mencatatkan kelahiran anaknya yang berarti anak tidak akan mendapatkan akta."

"Comments on Indonesian law on child protection"

"Protection of children?s rights in Indonesian laws related to criminal cases"