Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perekonomian yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini sangat cepat disertai masuknya usaha-usaha asing ke dalam negeri akibat dari adanya globalisasi. Hal ini berakibat pada timbulnya bidang-bidang usaha baru serta makin tajamnya persaingan usaha. Untuk itu banyak perusahaan yang melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, serta akuisisi terhadap perusahaan lain dalam rangka memperkuat usahanya. Salah satu bentuk penggabungan perusahaan yang terjadi Indonesia adalah privatisasi yang dilakukan pemerintah atas PT. Indosat Tbk.Tulisan ini akan difokuskan pada tinjauan hukum terhadap proses privatisasi PT. Indosat Tbk khususnya pembelian saham yang dilakukan oleh ICL dan STTC yang dianggap sebagai tindakan pengambilalihan (akuisisi) PT. Indosat Tbk. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan privatisasi PT. Indosat Tbk ditinjau dari sudut pengaturan mengenai akuisisi?Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa privatisasi dalam bentuk akuisisi yang dilakukan pada PT. Indosat banyak mengabaikan aspek-aspek yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan privatisasi, diantaranya adalah syarat-syarat akuisisi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, aspek proses penjualan saham, serta aspek perjanjian."

"Akuisisi saham adalah pengalihan seluruh atau sebagian saham perseroan yang dapat merubah pengendalian perseroan, semakin banyak dilakukan, terutama melalui transaksi jual-beli saham perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 (UUPT) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998(PP 27) mengatur mengenai tata cars pelaksanaan akuisisi saham perseroan. Sebelumnya transaksi jual bell saham perseroan menggunakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan dalam Buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 103 ayat (6) UUPT akuisisi saham ada yang langsung diprakarsai dan dilakukan oleh pemegang saham, dan yang tidak langsung melalui Direksi perseroan. Akuisisi yang tidak langsung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT. Tata cam bagi akuisisi yang langsung tidak dijelaskan disini. Peraturan yang tidak jelas itu perlu dipahami melalui ketentuan umumnya yaitu Buku I11 KUHPer yang mengatur mengenai jual-beli. Tujuan penelitian memperoleh data dan kejelasan atas maksud ketentuan-ketentuan akuisisi dalam UUPT khususnya Pasal I03 dan bagian ketiga PP 27 mengenai pengambilalihan, khususnya kejelasan persyaratan dan tata caranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada data sekunder bahan hokum. Berdasarkan analisa isi diperoleh kesimpulan berikut. Melalui jual-beli saham, perseroan terakuisisi memperoleh dana. Ketentuan dalam UUPT merupakan "lex specialis" dari ketentuan jual-beii dalam KUHPer. UUPT ternyata hanya mengatur tata cars pelaksanaan pengalihan saham. Secara materiil pengalihan hak atas saham sudah diatur sebelumnya di KUHPer. Pengambilalihan yang merubah pengendalian harus Imengikuti ketentuan Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT dan bagian ketiga PP 27 Tahun 1998. Akuisisi saham yang tidak merubah pengendalian dapat dilakukan dengan ketentuan jual-beli biasa. Tata cara akuisisi perlu dibedakan antara yang langsung melalui pemegang saham dan merubah pengendalian perseroan dengan yang tidal( merubah pengendalian. Juga yang tidak langsung melalui direksi perseroan dan merubah pengendalian dengan yang tidak merubah pengendalian perseroan. Tata cara yang diatur dalam UUPT penting bagi kreditur perseroan yang akan diakuisisi. Unsur merubah pengendalian yang terutama. Sistematika dari pasal-pasal pengambilalihan perlu disempurnakan, yaitu Pasal 103 ayat (6) UUPT bila ditujukan hanya untuk membedakan yang iangsung dan yang tidak langsung. Maka ayat (6) ini perlu ditiadakan, karena sudah diatur di KUHPer tentang jual-beli. Sistematika yang ada bisa diterima apabila unsur merubah pengendalian menjadi penting dalam akuisisi."

"Salah satu masalah yang sempat menarik perhatian masyarakat kita adalah terjadinya serentetan peristiwa pemogokan. Mengenai sebab terjadinya pemogokan tersebut, yakni berkisar pada rendahnya upah buruh yang dibayarkan oleh majikan.Dewasa ini, upah kaum buruh di Indonesia masih jauh dari mencukupi, oleh karena itu pemberian upah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum. Untuk itu diperlukan kesediaan para pengusaha untuk melakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh_ Rasa aman dan tenteram para buruh atau pekerja merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan.Hubungan Industrial Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai pedoman, hendaknya tidak sekedar janji muluk saja, akan tetapi perlu diwujudkan dan dikembangkan demi kepentingan pihak buruh dan pengusaha.Prinsip saling menghormati antara buruh dan majikan, harus ditingkatkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak buruh harus melihat pengusaha sebagai mitra dan sebaliknya kaum pengusaha harus melihat buruh atau pekerja sebagai tulang punggung perusahaan.Perselisihan yang terjadi antara buruh dan majikan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian penyelesaian perselisihan tidak perlu diikuti dengan pemogokan dan penutupan perusahaan. Walaupun undang-undang memungkinkan pemogokan atau penutupan perusahaan, tetapi tindakan-tindakan semacam itu hanya akan merugikan para pihak."

"At the end of twentieth century there were acquisition dominated business transaction within national scale and also international scale. In the international term there is known acquisition across border. corporate acquisition is one amongst many business strategies for developing corporation within home country and abroad without necessitated to set up a new legal business entity. Acquisition becomes a faster and easier selection in getting financial return. A rampant acquisition of corporation at this moment need to be supervised closely and carefully by many parties since the trend of dominant acquisition many break Antimonopoly Law and Banking law as happening with Maybank acquisition of BII. There is indication that the acquisition of BII's shares have broken Bank Indonesia regulation concerning single presence policy on Indonesia Banking. Nevertheless until now, the growing activities of shares acquisition across border have not comprehensively been regulated yet into regulation of Limited Corporation Law, Antimonopoly Law and Indonesia Banking Law."

"ABSTRAKDunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa bank dalam melaksanakan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dapat mengambil langkah penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah melalui penetapan status dalam pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha. Penetapan Bank Perkreditan Rakyat X dengan status dalam pengawasan khusus merupakan langkah penyehatan yang diambil oleh Bank Indonesia. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan akuisisi saham dan kewajiban penambahan modal disetor secara akumulatif yang merupakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-undang Perbankan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan tesis. Prosedur pelaksanaan akuisisi saham di Bank Perkreditan Rakyat X sebagai salah satu upaya penyehatan adalah sama dengan prosedur akuisisi bank dalam kondisi normal. Perbedaan yang signifikan adalah pada rentang waktu yang tersedia dalam proses akuisisi itu sendiri. Pelaksanaan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan status dalam pengawasan khusus dibatasi rentang waktu 6 (enam) bulan sesuai jangka waktu penetapan statusnya. Kewajiban penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dalam rangka mengeluarkan Bank Perkreditan Rakyat X dari status dalam pengawasan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham tersebut dapat menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas."