Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenjual yang telah menjual barangnya secara kreditbiasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya.Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karenatidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan olehundang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditorseparatis dan kreditor preferen.Permasalahan yang akantimbul adalah bagaimanakah kedududukan hukum kreditorkonkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakanpailit dan apakah kreditor konkuren akan memperoleh hakpembayaran atas utang debitur yang dinyatakan pailit.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiankepustakaan bersifat yuridis formal.Kepailitan merupakansitaan umum terhadap harta debitur untuk dibagi secaramerata di antara para kreditor. Pembagian secara meratatersebut tidak dilakukan jika di antara para kreditorterdapat kreditor separatis di samping kreditor konkuren.Dalam pembagian harta debitur pailit akan diprioritaskankepada kreditor preferen, kreditor separatis (kreditorpemegang hak atas jaminan), dan sisanya, apabila masihada dibagikan proporsional kepada seluruh kreditorkonkuren. Kreditor konkuren dimungkinkan akan menderitakerugian karena tidak memperoleh pembayaran ataspiutangnya kepada debitur pailit. Kedudukan kreditorkonkuren dalam pembagian harta debitur pailit beradasetelah kreditor separatis dan preferen. Pasal 1131 danPasal 1132 KUHPerdata menjadi landasan hukum untukmemperkuat posisi kreditor konkuren dalam memperoleh hakpenagihan piutangya dari debitur pailit.Kreditorseparatis mendapat pembagian harta debitor pailitterlebih dahulu bahkan juga dapat menjadi kreditorkonkuren pada saat harta debitur pailit tidak mencukupipembayaran piutangnya, sebaliknya kreditor konkuren tidakdapat menjadi kreditor separatis. Dengan demikiankedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaianutang debitur kurang terlindungi, namun kreditor konkurenmasih tetap dimungkinkan memperoleh hak pembayaran atasutang debitur pailit, dengan kemungkinan semakin kecilkarena bersaing dengan kreditor separatis dan juga dengansesama kreditor konkuren"

"

Agunan yang diambil alih (AYDA) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang bertujuan menurunkan rasio non performing loan (NPL) dan menjaga kualitas kredit Debitur. Dalam ketentuannya terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilakukan Bank dalam melaksanakan AYDA yaitu melalui lelang, penyerahan sukarela oleh pemilik agunan, atau surat kuasa menjual diluar lelang. Agunan yang di AYDA dalam pembahasan ini berupa objek Hak Tanggungan yang mana dalam proses pelaksanaanya Debitur ternyata mengalami Pailit. Permasalahan yang akan dibahas adalah implikasi hukum kepailitan tersebut terhadap Bank yang telah melaksanakan AYDA namun dalam prosesnya Debitur ternyata dinyatakan Pailit. Tesis ini bertujuan untuk meneliti kepastian hukum yang ditimbulkan pada saat Bank melaksanakan AYDA melalui mekanisme tertentu yang dipilih oleh Bank sehubungan dengan harta boedel pailit dan aset yang telah dilakukan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dengan studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini terhadap ketiga mekanisme AYDA tersebut ternyata memiliki implikasi hukum yang berbeda ketika Debitur dinyatakan Pailit, yaitu terhadap proses pengambilalihan melalui PPJB dan/atau Surat Kuasa menjual di Luar Lelang ternyata aset yang di AYDA melalui cara tersebut tetap dimasukkan ke dalam harta Pailit. Bank yang telah melakukan AYDA sesuai ketentuan yang berlaku membutuhkan kepastian hukum bahwa hak-haknya dilindungi dalam pelaksanaan AYDA tersebut.

 

 

---

Foreclosed collateral (AYDA) is one of the efforts undertaken by the Bank to settle problem loans with a non-performing loan ratio (NPL) and guarantee the quality of Debtor loans.  In order, there are three mechanism that Bank can use in AYDA through auction, voluntary surrender by the collateral owner, or selling authority letter through the auction.  The collateral in AYDA in this discussion is the object of the Mortgage which in the process of implementation The issue to be discussed is the implication of bankruptcy law against the Bank that has implemented AYDA but in the process.  The debtor is declared bankrupt.  This thesis discusses the legal protection that arises when the Bank implements AYDA through certain regulations chosen by the Bank related to bankrupt bank assets and assets that have been carried out must be transferred.  The research method used is normative legal research using laws with a literature study on secondary data such as legislation, official documents, literature, and relevant books.  The following are the results of research conducted on this AYDA that claims to have different implications from the compilation of Debtors declared Bankrupt, namely to the transition process through PPJB and/or Power of attorney selling outside the Auction, looking for assets in AYDA through this method available to each  - with the bankrupt property.  Banks that have conducted AYDA in accordance with the provisions that require legal certainty about their rights approved in the implementation of AYDA.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan antara kreditor konkuren dan kreditor separatis selama menjalankan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam lembaga PKPU, kedudukan antara kreditor adalah sama. Undang-undang secara implisit telah memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang lemah. Namun dalam prakteknya masih sering ditemukan kecondongan atau dominasi dari kreditor lainnya, khususnya kreditor separatis. Ketimpangan antara kedua kreditor tersebut juga terjadi dalam kasus PKPU PT. Benangsari Indahtexindo. Asas Keseimbangan yang terdapat dalam hukum kepailitan menjadi patokan utama dalam menentukan proses PKPU, karena dengan asas tersebut maka dapat dicapai hasil akhir yang adil.

---

This paper discusses the standing of the unsecured creditor and secured creditor throughout the process of Suspension of Payment. In Suspension of Payment foundation, the standings between all the creditors are same. The law implicitly has been giving protection for the unsecured creditor, as the party which has a weak position. But in practice there are still tendency or dominance of other creditor, especially the secured creditor. Disparities between the two of the creditor also happened in Suspension of Payment of PT. Benangsari Indahtexindo. The principle of balance that was found in bankruptcy law is the first criterion in determining the process of the Suspension of Payment, because of this principle, it can achieved the fair result."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakanbahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik,sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan PengurusPKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa perjanjianpengikatan hak tanggungan adalah perjanjian sepihak yang memberikan kewajibanbagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian tersebut tidakdapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Adapun terdapat beberapa risikohukum yang harus dihadapi Kreditur yang bermaksud melaksanakan perjanjianpengikatan hak tanggungan tanpa adanya persetujuan Pengurus antara lain yaitukeabsahan pihak yang berkomparisi dalam perjanjian pengikatan hak tanggunganberpotensi digugat oleh pihak yang berkepentingan dan pelaksanaan perjanjiantersebut dapat dimintakan pembatalan oleh Kurator apabila merugikan harta debitur actio pauliana . Disamping itu, Notaris yang berperan dalam pembuatan perjanjianpengikatan hak tanggungan perlu memahami pihak-pihak yang berwenang dalampembuatan perjanjian tersebut guna menghindari adanya risiko hukum yang mungkintimbul di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap penafsiranperjanjian timbal balik dalam PKPU, Penulis berharap dapat memberikan kepastianhukum bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains the opinion of some Administrator stating that the contractingagreement is a mutual agreement, so the implementation of the agreement mustobtain the approval of the Administrator as regulated in the provision of Article 249paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy And Suspension DebtPayment Obligations. The Administrator rsquo s opinion is contrary to the writer 39 sunderstanding that the agreement of mortgage is a unilateral agreement whichobliges one party to perform its performance, so the agreement can not becategorized as a mutual agreement. There are some legal risks to which Creditorsare required to execute the binding rights agreement without the consent of theAdministrator, among others the legitimacy of the parties in the lease agreement withthe potential liability to be sued by the interested parties and the execution of theagreement can be requested by the Curator if the loss of property Debtor actiopauliana . In addition, a Notary acting in the development of mortgage bindingagreements needs to understand the authorities in the making of such agreements inorder to avoid any legal risk that may arise in the future. With the sameunderstanding of the interpretation of the reciprocal agreement in PKPU, the Writerhopes to provide lega"

"Tulisan mengenai pengamatan dan evaluasi kedudukan Kurator dalam perkara kepailitan yaitu aktifitas Kurator yang ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK). Permasalahannya adalah kedudukan Kurator yang mana yang berperan dalam perkara kepailitan, dikarenakan pada UUK yang baru dinyatakan bahwa Kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) tetapi juga Kurator swasta lainnya yang mempunyai keahlian khusus dan terdaftar pada Departemen Kehakiman, dan apakah UUK baru tersebut sudah efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sebagai salah satunya asosiasi Kurator dan Pengurus yang direkomendasi oleh Menteri Kehakiman, sebagai mediator untuk pendaftaran di Departemen Kehakiman apakah sudah optimal aktivitasnya bagi kepentingan Kurator. Dalam membuat tulisan ini digunakan aturan penulisan secara umum yang disebut dengan Metode Penelitian, dimana metode penelitian yang digunakan bersifat Explanatoris untuk menguji pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang kedudukan Kurator pada UUK, namun penelitian ini bisa termasuk penelitian yang Preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran atas aktifitas Kurator yang didapat atas hasil wawancara. Kesimpulan dari analisa ini adalah Kedudukan Kurator yang lebih berperan dalam hukum pailit adalah Kurator swasta, dalam tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya lebih banyak memakai pasal-pasal dari UUK yang lama, dengan kata lain UUK yang baru (UU No. 4/1998) belum efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator, juga AKPI sebagai satu-satunya asosiasi Kurator dan Pengurus belum optimal aktifitasnya untuk kepentingan Kurator, sedangkan tugas kurator adalah sangat berat bahkan di dalam praktek lebih berat dibandingkan secara teori, karena masih diperlukan penegakan hukum/law enforcement yang merata dalam masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan."

"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait denganutang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu entitas hukum dinyatakan pailit, bagaimanakah boedel pailit dapat dieksekusi secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila terjadi suatu keadaan dimana kreditor separatis mengeksekusi boedel pailit sebelum habis masa tunggu (stay) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang pada Pasal 56, proses yang seperti apakah yang seharusnya dapat ditempuh bagi kreditor konkuren yang dirugikan atas eksekusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

---

Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payment is one of the containers provided by law in Indonesia in the face of a state unable to pay faced by the debtor related to debts of her on one or more than one creditor, which can be submitted at the initiative of the debtor itself or at the request of creditors. If a legal entity is declared bankrupt, how boedel bankruptcy can be executed properly in accordance with applicable laws and regulations. If there is a situation where separatist creditor executes boedel bankruptcy before the expiration of the waiting (stay) which is regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments on Article 56, the process as if that should be taken for creditors concurrent aggrieved over the execution. This research used normative juridical research with descriptive analytical research specifications."

"Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor separatis dan pelaksanaan eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas kedudukan Bank BTN sebagai kreditor separatis dan pelaksanaan eksekusi, upaya hukum yang dapat dilakukan, dan membahas apakah putusan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisa datanya adalah metode kualitatif.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Bank BTN kedudukannya sebagai kreditor separatis karena ada jaminan hak tanggungan, Pelaksanaan hak eksekusi harta jaminan debitor sebagai kreditur separatis dapat mengeksekusi harta pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Upaya hukum yang dapat diajukan bank BTN dari awal pemberian kredit yaitu mengevaluasi calon nasabah dengan prinsip 5C, monitoring jaminan, berperan aktif dalam meminta surat pemberitahuan insolvensi untuk eksekusi yang ada persetujuan hakim pengawas, ketika mengetahui ada pihak ketiga dalam jaminan harta pailit adalah mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk mengubah syarat penangguhan, melakukan Peninjauan Kembali. Serta dapat diketahu bahwa putusan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi kurang tepat.

---

This research will discuss the position of creditors separatist and execution are set out in the Insolvency Act Indonesia. Furthermore, in this paper will discuss the position of Bank BTN secure creditor and execution, legal remedies that can be done, and discuss whether the decision of the Supreme Court Justices are in accordance with the Insolvency Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. This study uses normative juridical research, while data analysis is qualitative methods.

From these results it can be concluded that the Bank BTN secure creditor position because it has a guarantee security rights, implementation of property rights guarantees execution debtor as secure creditor can execute the bankruptcy estate as if nothing happened bankruptcy. Remedy which may be filed BTN from the beginning of the loan is to evaluate the prospective customer with the principle 5C, assurance monitoring, active in requesting notification of the execution of the existing insolvency judge supervisory approval, when knowing there is a third party in the bankruptcy estate collateral is to apply to the supervisory judge to change the terms of the suspension, do Reconsideration. As well been known that the Supreme Court judge's decision on appeal is not quite right."