Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Lampung Pesisir menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimanakah jika dalam suatu keluarga pada masyarakat adat Lampung Pesisir tidak mempunyai keturunan laki-laki 2) Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab anak laki-laki tertua terhadap harta peninggalan dan terhadap keluarga dalam perkawinan jujur. 3) Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh agama Islam terhadap penerusan harta peninggalan dalam penerapan sistem mayorat laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode destkriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara dan sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, cara meneruskan keturunan jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan akan melakukan perkawinan semanda, yaitu perkawinan "ambil lakilaki", istilah Lampung Pesisir Ngakuk Ragah. Anak laki-laki tertua bagi masyarakat adat Lampung Pesisir bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam kedudukan adat maupun terhadap harta peninggalan orang tua. Agama Islam telah masuk ke daerah ini sejak abad 16 saat pemerintahan Maulana Hasanuddin di Banten yang bekerja sama dengan para punyimbang adat setempat. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam dalam proses penerusan harta peninggalan. Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat adat Lampung Pesisir masih mengutamakan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tetapi dalam penerusan harta peninggalan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam, terutama masyarakat di perkotaan."

"Perkawinan jujur adalah perkawinan yang di tandai dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya pembayaran yang memakai barang ekonomis atau uang, maka pembayaran itu dianggap sebagai pembelian pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Perkawinan bentuk jujur dalam masyarakat Lampung menimbulkan ketidakadilan hak dan kedudukan terhadap harta benda perkawinan bagi isteri, yang berlanjut pada saat ia menjadi janda setelah ditinggal wafat suaminya. Perlindungan atas hak janda terhadap harta peninggalan suami diberikan oleh yurisprudensi secara refresif mengenai kedudukan janda dalam kewarisan, yaitu dengan adanya pengakuan terhadap janda sebagai ahli waris suami kelompok keutamaan pertama.Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan dengan cara menganalisa hasil penelitian adat tercatat dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi serta melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara non formal terhadap narasumber.Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis semakin mengerti bahwa bentuk perkawinan jujur mengakibatkan kedudukan janda terhadap harta perkawinan sangat lemah, namun yurisprudensi sebagai putusan tetap telah mengakui adanya hak janda yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum yang bersifat represif apabila terjadi pertentangan mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami."

"Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki.

---

This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family."

"Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

---

The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society."

"Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya istilah harta bersama. Harta benda dalam perkawinan bagi suami-isteri merupakan suatu masalah yang pokok. Hal itu karena harta benda mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan keluarga. Harta benda suami-isteri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35, 36, dan 37. Sedangkan menurut hukum Islam, suami dan isteri mempunyai kekayaan masing-masing, misalnya barangbarang yang mereka dapat dari hibah dan warisan. Dalam hal ini kekuasan terhadap barang-barang tersebut tetap berada di pihak yang mempunyai barang-barang tersebut. Mengenai harta kekayaan suami-isteri tidak saling beban membebani, yang artinya dalam hukum Islam harta bawaan masing-masing, tetap menjadi milik dan dibawah kekuasaan masing-masing. Dalam hal kedua belah pihak akan mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan syirkah (perkongsian)."

"Anak tiri dan keturunannya seharusnya tidak dapat menguasai harta peninggalan Pewaris karena tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris sementara itu terdapat saudara kandung Pewaris yang masih hidup. Namun, hal ini tidak sesuai dengan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2022, yang menyatakan bahwa anak tiri dan keturunannya tetap berhak atas 3 (tiga) bidang tanah milik Pewaris. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum anak tiri dan keturunannya dalam menguasai harta peninggalan Pewaris dan perlindungan hukum bagi saudara kandung Pewaris tersebut agar tetap dapat menguasai seluruh harta peninggalan Pewaris. Penelitian ini disusun dengan metodologi penelitian doktrinal dengan menemukan sumber hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi dalam putusan. Hasil penelitian ini menemukan dua jawaban. Pertama, anak tiri dalam masyarakat di Nusa Tenggara Timur bukan merupakan ahli waris dan tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris, sehingga tidak berhak untuk menguasai harta peninggalan Pewaris. Kedua, Majelis Kasasi seharusnya menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama anak tiri Pewaris batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga Putusan Kasasi dalam penelitian ini menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The stepchildren and his descendants should not be able to inherit the Deceased’s estate due to there are no cognation between them, moreover, the Deceased still have a brother who still alive and entitled to his assets. However, the sentence in Supreme Court Decision Number 2560 K/Pdt/2022, which states that stepchildren and his descendants are still entitled to 3 (three) Deceased’s assets, was erroneous. This thesis examines the legal standing of stepchildren and his descendants who unlawfully acquired the inheritance assets of Deceased and the legal protection for the Deceased’s brother. This research has been conducted with a doctrinal research method by finding some legal sources and analyzing laws, doctrines, and jurisprudences related to this case. The results found two answers. First, the stepchildren in East Nusa Tenggara Customary Law is not heirs, so he could not control the Deceased’s assets. Second, the Supreme Court should have declared that the Certificate of Ownership on behalf the stepchild are null and void with all legal consequences, thus this verdict could be the basis of an annulment of the certificates to the State Administrative Court."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak dalam hukum waris menurut BW dan hukum adat. Dalam pembahasannya dilakukan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka."

"ABSTRAKSistem kewarisan di Minangkabau sangat berbedadengan sistem kewarisan adat yang lain. Minangkabaumengenal adanya harta pusaka kaum yaitu harta pusakatinggi dan harta pusaka rendah. Orang yang sangatberpengaruh dan mempunyai kuasa penuh terhadap hartapusaka kaum adalah mamak kepala waris atau lebihdikenal dengan sebutan Mamak. Mamak di Minangkabaupada umumnya adalah seorang laki-laki yang dituakanmemangku jabatan sebagai pemimpin dari suatu paruik.Mamak mempunyai tanggung jawab besar terhadapkesejahteraan dan keselamatan semua kemenakan. Manfaatdari harta pusaka adalah untuk keselamatan nagari,menjaga keselamatan kaum, melindungi anak-anak kecildan menjaga nagari dari orang-orang yang ingin berbuatjahat. Oleh sebab itu sangat tidak diperbolehkan hartapusaka itu dijual, digadaikan apalagidihilanglenyapkan oleh siapapun yang menjadi anggotakaum Kecuali untuk kepentingan yang sanagat mendesak.Dalam hal ini timbul suatu permasalahan yangmemerlukan pembahasan yakni: Bagaimana bentukpengawasan yang dilakukan oleh mamak kepala waristerhadap harta pusaka kaum menurut hukum waris adatMinangkabau, dan Bagaimana kedudukan mamak kepalawaris terhadap harta pusaka kaum menurut hukum warisadat Minangkabau? Metode yang digunakan adalahkepustakaan yang bersifat normatif dengan menggunakantipe penelitian eksplanatoris dengan tujuan evaluatif.Setelah melihat kenyataannya dapat disimpulkan bahwapengawasan dan kedudukan mamak kepala waris yangditemukan sekarang ini hanya sebatas pada harta pusakatinggi, yaitu dalam bentuk Ganggam bauntuak yaitu hakuntuk mengelola, menikmati hasil dari apa yang telahdikelola oleh seseorang atas tanah yang dikuasai dandigunakan untuk keperluan kaum. Karena semakinberkurangnya harta pusaka, sementara jumlah kemenakansemakin bertambah maka sebaiknya mamak kepala warismempergunakan ranji dalam hal pemakaian harta pusakayang dipergenggam bauntuakkan, tujuannya agar semuakemenakan dapat menikmati pemakaian ganggam bauntuaktersebut secara nyata."