Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yangditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar,membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi haltersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia denganmemberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yangtertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter ofIntent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidanghukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia,tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman ataubahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasildesakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatanIndonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukuminternasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari sinegara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkaliperjanjian internasional atau pemberian pinjamandimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjamanuntuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanpemberi ipinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yangdibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UUkepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidakmelewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnisIndonesia."

"Sejalan dengan perkembangan pembangunan pada umumnya dan ekonomi pada khususnya, maka peran bank sebagai lembaga yang memberikan kredit sangat penting. Sehubungan dengan hal itu, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank juga bertambah jenisnya. Salah satunya adalah Kredit Sindikasi yang merupakan kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih lembaga keuangan kepada debitur untuk membiayai suatu proyek yang besar. Kredit Sindikasi diberikan kepada para pengusaha yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar, yang tidak dapat dipenuhi oleh hanya satu bank. Sebagai Jaminan kredit, Fiducia (jaminan hak milik secara kepercayaan) pada mulanya merupakan jaminan atas benda bergerak. Namun perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan obyek fiducia ini diperluas dengan meliputi juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotik maupun credietverband. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan secara fiducia terhadap kredit sindikasi dan penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan hal tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggabungkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian lapangan (field research). Untuk penelitian lapangan dilakukan di Bank Negara Indonesia yaitu pada Divisi Hukum dan Korporasi Satu (yaitu bagian yang khusus menangani Kredit Sindikasi)."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR. Menurut Penggugat, cessie dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena Penggugat adalah pemilik seluruh tagihan yang ada dalam sindikasi secara seluruh tagihan telah dialihkan BPPN kepada Penggugat. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis didasarkan pada asas serta peraturan perundang-undangan mengenai cessie, wewenang BPPN dan ciri-ciri kredit sindikasi. Hasil analisa adalah wewenang BPPN untuk melakukan cessie hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan yaitu bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. Untuk piutang anggota sindikasi yang bukan Bank Dalam Penyehatan BPPN tidak berwenang untuk mengalihkannya melainkan hanya berwenang untuk mewakili penagihan piutang kepada Debitur bersangkutan sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya. Maka dari itu disarankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian setiap akan melakukan pengalihan piutang karena harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan pengalihan tidak dapat dilakukan lebih dari bagian yang dimiliki agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

---

ABSTRACT