Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."

"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dalam upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan pada umumnya, pada tahun 1998 pemerintah menetapkan program penjaminan atas kewajiban pembayaran bank umum dengan skema blanket guarantee. Pada kenyataannya pelaksanaan program penjaminan tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan, karena memiliki syarat dan tata cara tersendiri yang berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara. Pasca bubarnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005, sejarah kembali berulang dengan dicabutnya izin 3 bank umum, yaitu PT. Bank Dagang Bali, PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Global Internasional, Tbk. Banyak nasabah penyimpan beritikad baik dari ketiga bank tersebut harus menanggung kerugian diakibatkan buruknya administrasi dan pencatatan bank atau lemahnya manajemen bank. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia kembali diuji.Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam pelaksanaan ketentuan di bidang perbankan; kedua bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank terhadap kerugian yang diderita nasabah penyimpan beritikad baik dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya Pengawasan dan pembianaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih kurang efektif terutama karena lemahnya law enforcement di Indonesia dan Ketentuan perundang-undangan bidang perbankan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang lebih terhadap nasabah penyimpan yang beritikad baik, terutama mengenai pengembalian dana nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam hal terjadi likuidasi bank.Disarankan agar pembuatan peraturan di bidang perbankan yang memberikan perlindungan lebih terhadap nasabah penyimpan beritikad baik pada saat suatu bank dilikuidasi."

"ABSTRAKLahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkanpertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakinbanyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbankbahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadangmenimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yangmasuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadapbidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhantentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepadanasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengantabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit.Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidakseimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjianbaku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapatterlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktupembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikanformulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap diisi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapatpenjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyaratmenabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yangada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dansulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadapbeberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapatbeberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan danatabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhakmengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum initanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saatdiadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupunpemberitahuan belum diterima oleh penabung." Denganlahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkanperlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bankdibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul bakuyang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."

"Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang dapat dirugikan manakala terjadinya likuidasi bank. Oleh karena itu, dalam melindungi dana simpanannya nasabah memiliki hak preferen dalam mendapatkan pembayaran atas dana simpanannya pada saat bank dilikuidasi. Pengaturan hak preferen ini terdapat dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dilaksanakannya likuidasi bank. Bentuk perlindungan tersebut diatur melalui program penjaminan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, hak preferen tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada seluruh nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi. Hal ini dapat menimbulkan asumsi yang berbeda atas kedudukan nasabah dalam memperoleh penjaminan atas dana simpanannya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian untuk menemukan pengaturan hukum dan pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi maka sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis maupun hukum positif serta didukung bahan hukum lain dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana saat bank dilikuidasi diberikan kepada nasabah yang memperoleh kedudukan status layak bayar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan guna memperoleh pembayaran simpanannya.

---

Depositors are the ones that can be harmed as incurred of banks liquidation. Therefore, to protect their deposits, customers have preference right to obtain payments of their deposits when the banks are liquidated. This preference right is contained in the regulation of the Deposit Insurance Corporation and the other regulations which governing the implementation of the liquidation of the bank. However, in the actual implementation, these preference right can not be fully given to all depositors when banks are liquidated. This can lead to different assumptions about the position of the customers in obtaining the guarantee of their deposits. In accordance with the problems and goals of research to find a legal setting and the implementation of preference right for depositors when banks are liquidated, then, the character of this research is a normative juridical research and refers to the written regulations or positive laws and also supported by other legal materials and interviews with sources related to the problem. While the method used is a qualitative research method about a descriptive research and tend to use inductive analytical approach. The implementation of preference right for depositors when banks are liquidated are given to customers who obtain the decent pay status position and meet the specified criteria by the Act of the Deposit Insurance Corporation to obtain their payment savings."