Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh."

"ABSTRAKSebelum krisis ekonomi melanda kawasan Asia dan Indonesia tahun 1997, salah satu lokomotif perekonomian Indonesia selain sektor perbankan adalah sektor properti, baik property untuk usaha maupun tempat tinggal. Namun, seperti sektor perbankan Indonesia yang pada waktu itu mengalami keterpurukan, sektor properti juga termasuk yang mengalami dampak paling parah akibat gejolak perekonomian regional Asia. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat Indonesia secani signifikan serta mahalnya biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan properti. Faktor yang terakhir ini timbul akibat jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing, terutama dollar Amerika Serikat. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan properti tersebut telah banyak menggalang dana pinjaman dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai mata uang asing, sehingga jumlah hutang mereka meningkat secara signifikan akibat melcmahnya kurs rupiah dan terancam default.PT ABC Tbk sebagai salah satu grup perusahaan pengembang properti yang telah go public di Indonesia juga melakukan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan dalam dan luar negeri untuk ekspansi usahanya. Proyek pembangunan perumahan, lapangan golf dan pusat perbelanjaan serta pemiagaan terus dikembangkan oleh grup ini di beberapa kota besar Indonesia.Namun karena pinjaman untuk ekspansi usaha tersebut sebagian besar diperoleh dalam mata uang dollar Amerika Serikat dan tidak dilindung nilai (hedging) secara memadai, perusahaan mengalami kesulitan ketika nilai tukar rupiah mengalarni penurunan yang sangat drastis terhadap dollar. Jumlah hutang yang tercatat pada laporan keuangan PT ABC Tbk menjadi sangat besar karena selisih kurs mata uang yang digunakan. Dengan penghasilan dari penjualan properti di dalam negeri yang sebagian besar menggunakan mata uang rupiah, perusahaan berpotensi untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman yang telah diperoleh tersebut, yang sebagian besar jatuh tempo antara tahun 1998 dan 1999.Sejak tahun 1999, pinjaman yang diperoleh PT ABC Tbk dari bank-bank dalam negeri telahdialihkan kepada Badari Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk direstrukturisasi. Demikian pula halnya dengan pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan asing,sedang dilakukan negosiasi dengan para kreditur untuk direstrukturisasi. Altematif yang digunakan untuk restrukturisasi dengan BPPN maupun kreditur asing ini antara lain denganpenerbitan convertible bond, perpanjangan waktu pembayaran pokok pinjaman maupun haircutatas bunga pinjaman.Penulisan karya akhir ini mencoba menganalisa skema restrukturisasi hutang yang sebagian besar telah disepakati dengan para kreditur dan mulai dilaksanakan oleh PT ABC Tbk pada tahun 2002 serta melihat pengaruhnya terhadap nilai Perusahaan. Dengan menggunakan metode discounted cash flow dan berbagai asumsi yang menyertainya terlihat bahwa nilai Perusahaan pada akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 290,08 per lembar saham, lebih tinggi dibandingkan harga saham PT ABC Tbk di Bursa Efek Jakarta pada saat yang sama yaitu Rp 80 per lembar saham.Penulisan karya akhir ini juga mencoba untuk memberikan altematif skema restrukturisasihutang melalui perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran dengan tujuan untuk melihat apakahdapat memberi dampak yang lebih baik terhadap aktivitas Perusahaan tanpa mengabaikankepentingan para pemegang saham. Dengan menggunakan metode penilaian yang sama danberbagai asumsi yang menyertainya, diperoleh nilai Perusahaan yang tidak jauh berbeda denganhasil penilaian sebelumnya, yaitu Rp 289,24 per lembar saham. Meskipun demikian, secarakualitatif altematif restrukturisasi hutang ini diyakini akan memberi nilai lebih bagi Perusahaan karena lebih menjamin ketersediaan kas bagi Perusahaan untuk berekspansi lebih lanjut. Hal inimengingat bahwa di awal tahun 2003, seperii banyak diprediksi oleh para pengamat ekonomi danprope1ii, merupakan laagkah awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, PT ABCTbk tetap memiliki kekuatan secara finansial, yang tercermin dari ketersediaan kas Perusahaan,untuk menangkap peluang usaha pada ekonomi Indonesia yang mulai bangkit ini."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia semenjak tahun 1997 berdampak langsung kepada kinerja industri semen. Turunnya nilai kurs rupiah dan melemahnya permintaan semen domestik memberi dampak negatif pada kondisi finansial PT X. Hingga pada akhir tahun 2000, komposisi hutang perusahaan dalam denominasi dollar Amerika sebesar 97,7% dari total hutang perusahaan. Hal ini membebani keuangan perusahaan mengingat sebagian besar pendapatan bisnis semennya berasal dari pasar domestik. Semenjak tahun 1997 hingga 1999 volume penjualan perusahaan cenderung mengalami penurunan dan kapasitas terpasang melebihi volume produksinya. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran arus kas guna pembayaran kewajiban ? kewajiban yang sudah jatuh tempo. Terhitung sejak Bulan Agustus 1998, perusahaan mengajukan permohonan penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada seluruh kreditur. Pada akhir tahun 2000 disepakati restrukturisasi hutang perusahaan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman menjadi 8 tahun mulai Bulan April 2001. Selain itu terdapat investor asing yang bersedia mengambil alih sebagian hutang PT X dan menukarkannya dengan saham perusahaan. Berdasarkan hasil proyeksi laporan keuangan diperoleh kondisi keuangan yang membaik ditandai dengan mulai terpenuhinya beberapa persyaratan rasio keuangan dan menurunnya level indebtedness perusahaan. Current ratio (CR) pada tahun 2000 naik dari 0,23 di tahun sebelumnya menjadi 3,25. Net working capital ( NWC ) pada tahun-tahun tersebut mengalami negatif yang dìsebabkan tingginya beban cicilan hutang. Walaupun CR sempat diproyeksikan menurun dari 1,82 pada 2001 hingga menjadi 0,97 di 2007, pada 2008 diperkirakan meningkat menjadi 1,56. Kondisi CR dan NWC yang diproyeksikan tersebut pertu dicermati perusahaan agar Iebih memperhatikan manajemen likuiditasnya. Persyaratan rasio lain yang terpenuhi adalah total debt to equity ratio yang diproyeksikan menurun dari 9,41 pada tahun 2000 menjadi 0,56 di akhir periode proyeksi dan time interest earned yang diperkirakan meningkat dari -0,97 tahun 2000 menjadi 40,46 di tahun 2008 Adapun hasil dari analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan sebesar 5% pada asumsi harga dan volume penjualan tidak mempengarubi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya. Penurunan volume penjualan dan harga jual diproyeksikan menurunkan kas pada tahun 2004 hingga 2007. Namun defisit tersebut masih dapat tertutupi oleh saldo kas akhir tahun lalu. Guna mencapai keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi hutang., perusahaan disarankan untuk menjaga kelancaran arus kas masuknya dengan meningkatkan ekspornya. Walaupun dari hasil proyeksi menunjukkan adanya peningkatan volume penjualan domestik, perusahaan hendaknya tetap fokus untuk memperkuat penetrasi pasar ke negara-negara tujuan ekspornya selama ini yang meliputi kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah dan Afrika. Masuknya investor asing yang memiliki pengalaman di bidang yang sama dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki teknologi informasi perusahaan bagi koordinasi jaringan operasionalnya sehingga mampu meningkatkan efisiensi. Bagi para kreditur, diharapkan hasil dan analisis ini dapat dipergunakan sebagai informasi tambahan yang bermanfaat dalam penentuan negative covenant perusahaan dan sebagal bahan masukan dalarn Penyusunan business plan PT X."

"Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukinan dapat menjual kaveling tanah matang ukuran.Kemungkinan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemungkinan batal atau dapat dibatalkan Surat Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dengan pembeli yang telah lewat waktu tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang dibeli. Demikian juga mengenai perlindungan hukum bagi pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftarannya belum dilaksanakan.Sehubungan dengan permasalahan di atas telah dilakukan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-fact finding menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dengan analisis metode kualitatif sehingga hasil penelitian bersifat eksplanatoris-analitis.Pada saat terjadinya pengikatan jual beli kavling tanah matang berlangsung atas adanya kebutuhan yang sama antara badan usaha pengembang perumahan dan permukiman sebagai penjual yang membutuhkan dana dengan menjual kavling tanah matang kepada masyarakat dan pembeli yang menginginkankan memiliki kavling tanah matang. Hal itu melahirkan kewajiban untuk melindungi kepentingan pembeli sebagai calon pemegang hak atas tanah yang baru. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dibelinya belum dilaksanakan, mengingat proses penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum terlaksana, pembeli belum dapat menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan masa"

"ABSTRACTPengeksekusian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak tagih diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan melalui pelelangan atau akta dibawah tangan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan di bidang hukum dan bisnis, terdapat kasus dimana pengalihan jaminan dibutuhkan guna mendukung jalannya bisnis dan perekonomian. Hal ini dikarenakan cara pengeksekusian jaminan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima jaminan fidusia atas tagihan, karena penjualan atas tagihan dinilai kurang memiliki pasar sehingga dapat merugikan kreditur. Untuk itu, hukum Inggris mengatur adanya security assignment yaitu suatu pranata hukum serupa dengan jaminan atas tagihan untuk dapat memperlancar dan mendukung jalannya bisnis.

---

ABSTRACTThe enforcement of fiduciary guarantees with collateral objects in the form of claim rights is regulated under Article 29 of Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Undang-Undang Jaminan Fidusia) by implementing executorial titles and selling through auctions or underhanded deeds. However, by the developments in the field of law and business, there are some cases where the transfer of rights or claims are needed to support business and financing. Hereby, the limited ways of enforcement which is regulated under the Fiduciary Guarantee Law does not provide legal protection to creditors, because claim rights are considered to have an unstable market that can caused a disadvantage for creditors. For this reason, English law regulates the security assignment, which is a legal institution similar to a guarantee for claim to facilitate and support the business. "

"Tesis ini akan membahas penerapan usulan skema restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. PDRH terhadap krediturnya dalam hal ini BNI. Usulan skema restrukturisasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) skema. Perbedaan dari ketiga skema ini adalah dari jumlah setoran saham yang akan dikucurkan, pada skema restrukturisasi I, jumlah setoran saham tambahan adalah sebesar Rp. 55.000.000.000,-, pada skema restrukturisasi II jumlah setoran saham yang diberikan adalah Rp. 35.000.000.000,-, dan pada skema restrukturisasi III jumlah setoran saham yang diberikan adalah Rp. 20.000.000.000- Sisa hutang setelah dikurangi setoran saham tersebut akan diusulkan untuk dilakukan rescheduling dengan tingkat suku bunga khusus sebesar 11%. Pada bagian pembahasan, akan dianalisa kemampuan keuangan Perusahaan dalam melakukan ketiga skema restrukturisasi tersebut. Termasuk di dalamnya, cicilan hutang pokok, pembayaran bunga, jangka waktu penyelesaian hutang, dan kemampuan cash flow Perusahaan. Pada akhirnya dari ketiga hasil analisa skema restrukturisasi tersebut akan dinilai usaha Perusahaan untuk mengetahui skema restrukturisasi mana yang paling menguntungkan untuk Perusahaan

---

The focus on this thesis is to study the implementation of restructuring scheme suggestion that is made by PT. PDRH for its creditur which is BNI. The restructuring schemen suggestion is consists of 3 (three) schemes. The difference of those three schemes is the amount of contributed capital that is going to poured. On the first restructuring scheme, the amount of contirubuted capital that is going to poured is about Rp. 55.000.000.000,-. The second scheme is about Rp. 35.000.000.000,- and the third scheme is about Rp. 20.000.000.000,- The rest of the obligation that had been reduced by its contributed capital will be suggesting to get restructuring program that is called rescheduling with the interest of 11%. In the analysis chapter, company financial ability would be investigated by those three restructuring scheme. Including main debt payment, interest payment, debt finalitation, term of payment, dan cash flow ability. At last, from those three restructuring scheme, the company will be valued to determine which restructuring scheme that most profitable for the PT. PDRH."

"ABSTRAKAdanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengakíbatkan banyakperusahaan gulung tikar. Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebutadalah adanya hutang perusahaan yang nilainya tercantum dalam mata uang asing. Pada saatkrisis nilai rupiah terkena devaluasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang asing naikberkali-kali lipat terhadap rupiah. Karenanya, otomatis segala hutang atau biaya yangdibebankan dalam mata uang asing nilainya akan melonjak tinggi. Perusahaan dengankeadaan keuangan yang tidak sehat Iangsung terkena dampak dan krisis ini. Bank merupakansalah satu jenis usaha yang juga merugi ditandai dengan banyaknya bank yang harusdilikuidasi. Para nasabah bank tersebut tetap menuntut agar uang mereka kembali. Untukmengatasi hal tersebut pada mulanya pemerintah berusaha untuk mencetak uang sebanyakmungkin sebagai salah satu langkah agar uang masyarakat dapat kembali. Namun tindakanini trnyata mernbawa dampak yang Iebih buruk lagi yaitu naiknya tingkat inflasi yang salahsatu akibatnya adalah melonjaknya tingkat suku bunga. Dengan adanya devaluasi nipiah dannaiknya tingkat suku bunga, perusahaan yang melakukan pinjaman baik dalam bentuk matauang asing maupun rupíah terkena dampaknya dimana mereka harus mengembalikanpinjaman yang nílainya naik beberapa kali lipat dan adanya beban bunga yang tinggi.Akibatnya perusahaan akan menderita kerugian dan tidak tertutup kemungkinan perusahaantersebut akan bangkrut. PT PLN Persero adalah salah satu perusahaan negara yang terkena dampak tersebut.Dari laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat semakin parahnya kondisi keuanganperusahaan Nilai kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, naikdengan jumlah yang cukup signifikan Selain itu karena adanya biaya-biaya yang tercanturndalam mata uang asing, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan yangdiperolehnya dalam rupiah tentu saja tidak mampu menutup biaya-biaya yang dipatok dalammata uang asing. Kerugian ini terus rnenggerogoti ekuitas perusahaan sehingga nilai ekuitasperusahaan semakin kecil, Bila dibiarkan, perusahaan akan mengalami defisiensi modal yangberujung pada kebangkrutan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perusahaan perlu membuat suatuperencanaan keuangan agar dapat selamat dari kebangkrutan dan agar perusahaan dapatmelunasi seluruh kewajibannya dan memperbaiki kinerja keuangannya, terutama kinerja kas.Perusahaan dalam bal ini dapat melakukan suatu restrukturisasi hutang yang tentu saja han?smendapat persetujuan dan kreditor dan pemerintah, terutama Departemen Keuangan dimanaperusahaan mendapat kan sebagian pinjamannya dan departemen tersebut Dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan restrukturisasi hutang ini,penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik wawancara Langsung dengan pihakperusahaan, maupun riset pustaka. Untuk menganalisa keadaan perusahaan yang sudah lalu, perangkat yang digunakanadalah analisa rasio yaltu rasio leverage dan coverage. Untuk memperkirakan keadaanperusahaan di masa datang, terutama dalam masa restrukturísasi, digunakan asumsi-asumsiyang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Untuk melakukan suatusimulasi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, digunakan laporan prakiraan arus kas denganbeberapa analisa sensitvitas."