Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on House trial`s verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing their duty professional."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dikarenakan banyaknya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran Kode Etik Notaris maka penulis membahas juga mengenai implementasi serta mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien menurut peraturan perundangan yang berlaku. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan juga dari penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kasus. Dalam kasus pelanggaran kode etik Notaris ini, Notaris JS,S.H telah lalai melakukan tugas jabatannya, beliau melalukan kelalaian sehingga minuta akta yang dibuatnya tidak ditandatangani dihadapan Notaris tersebut, akibatnya banyak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu maka Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi untuk diberhentikan secara tidak hormat karena kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang fatal. Berdasarkan penelitian dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan Notaris sebelum adanya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dan setelah adanya UUJN pengawasan dilakukan oleh Menteri dengan menunjuk Majelis Pengawas Notaris. Penyelesaian pelanggaran yang efisien dan efektif adalah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.

---

The thesis describes the development of Notary profession in Indonesia, where the increase of Notary in Indonesia requires better monitoring in order to maintain the dignity of Notary profession in the eyes of society, also concerning the comparison between Notary supervision before and after the existence of Law Number 30 Year 2004 on Notary Profession, and many misuse of profession and violation of ethical code, the author also discusses about the effective and efficient implementation and mechanism for resolution of violation according to the applicable law. The writing method used is normative method, data are obtained from library research and also from field research by conducting the interviews with experts and conducting a case study.

In the case of violation of Notary code of ethics, Notary J.S, S,H have neglected to do his duties, he has done a negligence, the minutes of deeds that he produced was not signed before the Notary, as a result many parties suffered. Therefore, the Area Board Of Trustees gave a sanction to dismiss him dishonorably because the mistake he made is a fatal error.

Based on the research and interviews, the author concludes that the Notary supervision before the UUJN was conducted by the District Court, and after UUJN the supervision is conducted by the Ministry by appointing a Notary Public Supervisory Board. Efficient and effective resolution of violations is by giving strong sanctions to Notary who commits violations."

"Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk bekerja secara seksama. Seksama berarti bahwa ia harus cermat dan teliti baik sebelum pembuatan akta, pada pembuatan akta dan setelah selesai pembuatan akta. Notaris harus seksama memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila Notaris/PPAT tidak seksama dalam menjalankan kewajibannya dapat berakibat kepada akta-akta yang dibuat oleh mereka menjadi akta yang kekuatan pembuktiannya dibawah tangan bahkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Akta Hibah Tanah dan Hibah Saham yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika, SH dari istri berkewarganegaraan Indonesia kepada suaminya berkewarganegaraan asing yang mempunyai perjanjian kawin dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 04/PDT/2015/PT.DPS. Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika menganggap pasal 168 KUHPerdata mengijinkan adanya hibah antara suami istri yang mempunyai perjanjian perkawinan meskipun hibah antara suami istri tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 1678 KUHPerdata. Kesalahan penafsiran yang dilakukan Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika atas pasal 168 KUHPerdata ini tentunya merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi Notaris tersebut merasa tidak bersalah atas kesalahann. Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi profesi Notaris tentunya perlu memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak seksama dalam menjalankan tugas dan kewenangannnya karena dapat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris akibat perilaku tersebut.

---

Notary PPAT in carrying out its duties and authorities have an obligation to work thoroughly. Thoroughly meant that he had to be meticulous and thorough before making the deed, on the deed and after the making of the deed. The notary must thoroughly observe the applicable law and have extensive law knowledge of the problems faced by the community. If a Notary PPAT is not thoroughly in carrying out its obligations it may result in deeds made by them becoming a deed whose power of evidence under the hand may even be disqualified by the Court. The Deed of Land Grant and Share Grant made by Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika, SH from the Indonesian citizenship wife to her foreign national husband who has a marriage agreement was declared nullified by the Denpasar High Court Decision Number 04 PDT 2015 PT.DPS. Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika considers Article 168 of the Civil Code allowing for a grant between husband and wife who have a marriage agreement even though the grantbetween husband and wife is not allowed under Article 1678 Civil Code. The misinterpretation of Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika on article 168 of the Civil Code is certainly detrimental to the parties concerned, let alone the Notary is not guilty of mistakes. Indonesian Notary Association as a professional organization of Notary certainly need to give sanction to Notary which not thoroughly in carrying out their duties and authority because it can lower the dignity of Notary due to the behavior. "

"Tesis ini membahas tentang etika pemasangan papan nama notaris ditinjau dari kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika. Notaris yang bekerja profesional harus mematuhi etika profesi yang dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki larangan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dalam tesis ini, Notaris melanggar kode etik notaris yaitu mengenai pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa Notaris yang melanggar papan nama . Papan nama yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris yang berhak menegakan pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan yaitu terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan berdasarnya beratnya pelanggaran. Diketahui bahwa peraturan mengenai papan nama masih kurang lengkap dan jelas dan peran Dewan Kehormatan yang mengutamakan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh itu.

---

This thesis mainly discuss the notary name placement on a signboard reviewed from the notary code of ethics by Ikatan Notaris Indonesia. Problem that included in this thesis is that the notary code of ethics in regards to name placement on a signboard that should ve been done in Indonesia and the practice of supervision and prosecution upon the placement of notary name placement on a signboard that violating ethics. Notary that work professionally must obey the ethics of profession that stated in the Notary Position Act and Notary Code of Ethics. Notary has a regulated prohibition stipulated in the notary code of ethics. In this thesis, notary violate the notary code of ethics namely as to name placement on a signboard that are not in accordance to the rule. This research was normative juridicial research with descriptice analytical research and this research are analyzed using qualitative method. The results of this research is a few of notary that violating the signboard. Signboard that is not in accordance with the rules of notary code of ethics are entitled to be enforced upon violating code of ethics by honorary council consisting of district honorary council, regional honorary council, central honorary council. Notary that violate the code of ethics, will be sanctioned according to what has been determined based on the severity of the violation. It is known thay rules regarding the name placement on a signboard is still incomplete and unclear and the role of honorary council that prioritize reports from the parties whove being harmed by it."

"Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris,yang berwenang untuk menentukan Formasi Jabatan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya, dengan kriteria formasi,yaitu: Kegiatan Dunia Usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta notaris yang dibuat setiap bulan. Permintaan formasi yang berlebih dibanding dengan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, sehingga terjadi penumpukkan Notaris yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai suatu pelanggaran, baik pelanggaran kode etik notaris maupun pelanggaran UUJN. Jumlah Notaris yang terlalu banyak juga akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para Notaris, baik secara internal oleh organisasi Notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham RI yang menjalankan administrasi negara khususnya dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.02.11 Tahun 2009 tentang formasi jabatan Notaris haruslah ditinjau kembali karena penentuan formasi jabatan Notaris tidak bisa ditentukan dari jumlah penduduk semata dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat berpengaruh pada kinerja Notaris dalam praktek dalam masyarakat sebagai pejabat umum."

"Pada era globalisasi ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kemajuan teknologi maka muncul suatu konsep yang praktis untuk berkantor yang dikenal dengan Serviced Office. Bagi Notaris, terutama yang berkedudukan di Jakarta, membutuhkan tempat bekerja yang tidak hanya representasikan Notaris sebagai Pejabat Umum tetapi juga tempat yang dapat mencerminkan sebagai Notaris yang mandiri. Dengan adanya konsep Serviced Office ini Notaris diberikan kemudahan untuk menetapkan alamat kantornya, tetapi penggunaan dan penerapan konsep Serviced Office pada profesi Notaris tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terutama ketika Notaris hendak melaksanakan pekerjaannya dan diminta untuk dapat memberikan pelayanan yang diluar batas perannya sebagai Notaris. Konsep seperti ini harus pula segera dikenal oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga dapat mengikuti perkembangan konsep berkantor ini dan tidak terkecoh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. teknologi maka muncul suatu konsep yang praktis untuk berkantor yang dikenal dengan Serviced Office. Bagi Notaris, terutama yang berkedudukan di Jakarta, membutuhkan tempat bekerja yang tidak hanya representasikan Notaris sebagai Pejabat Umum tetapi juga tempat yang dapat mencerminkan sebagai Notaris yang mandiri. Dengan adanya konsep Serviced Office ini Notaris diberikan kemudahan untuk menetapkan alamat kantornya, tetapi penggunaan dan penerapan konsep Serviced Office pada profesi Notaris tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terutama ketika Notaris hendak melaksanakan pekerjaannya dan diminta untuk dapat memberikan pelayanan yang diluar batas perannya sebagai Notaris. Konsep seperti ini harus pula segera dikenal oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga dapat mengikuti perkembangan konsep berkantor ini dan tidak terkecoh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan."