Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era globalisasi dimana kemajuan teknologi yang pesat telah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karenanya kemajuan teknologi harus disikapi dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah. Hal ini termasuk penerapan teknologi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, dimana setiap hal perlu dicermati dengan kehatihatian yang serius. Karena jika tidak dampaknya juga akan serius terhadap lingkungan hidup serta masa depan kehidupan manusia.^ Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi Rekayasa genetika yang gencar dikembangkan seiring dengan pesatnya perdagangan lintas batas Negara.Produk Rekayasa genetika dianggap mampu meningkatkan produktivitas hasil yang diperoleh, meningkatkan kualitas pangan dan tentu saja menghemat biaya produksi. Namun ditengah gembar-gembor keunggulan produk Rekayasa genetika, muncul opini yang berkembang bahwa produk Rekayasa genetika ini banyak dampak negatifnya antara lain menimbulkan gangguan ekosistem dalam lingkungan hidup, ancaman terhadap kesehatan manusia,hewan dan tanaman serta yang tak kalah penting adalah merusak keanekaragaman hayati yang ada.Meski sampai saat ini belum satupun pengkajian yang valid membahas hal tersebut, namun ada hal penting yang harus segera dilakukan yakni memberitahukan pada Konsumen produk apa yang mereka gunakan. Hal ini menjadi suatu tindakan yang minimal untuk melindungi Konsumen agar dapat memilih, karenanya pelabelan adalah suatu yang sangat penting mengingat Konsumen sebagai unsur terpenting dalam perdagangan terutama dalam perdagangan lintas batas."

"Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Terdapat tidak kurang dari 3000 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk pangannya. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 100 jenis saja yang sekarang dibudidayakan secara luas. Penciutan jumlah jenis ini antara lain akibat dari hasil pemilihan yang didasarkan pada selera dan budaya manusia. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian telah mampu melakukan pencangkokan tanaman dari satu gen ke gen lain, yang disebut rekayasa genetika, untuk menghasilkan benih unggul. Para ahli bioteknologi pertanian meyakini bahwa kegiatan rekayasa genetika bisa mengatasi masalah pangan yang Iaju pertumbuhannya tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan penduduk dunia, jika dilakukan dalam pertanian secara konvensiona. Disamping berbagai keuntungan yang bisa dihasilkan, temyata kegiatan rekayasa genetika dikhawatirkan pula bisa menyebabkan timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup, kesehatan manusia dan berdampak pula pada kondisi sosial-ekonomi-budaya manusia. Dengan adanya dampak negatif produk pangan hasil rekayasa genetika, khususnya pada kesehatan manusia, maka diperlukan adanya aturan untuk melindungi manusia sebagai konsumen dari produk hasil rekayasa genetika. Indonesia telah memiliki setidaknya enam peraturan yang berkaitan dengan produk pangan hasil rekayasa genetika. Saat ini yang masih dinanti adalah dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut agar konsumen Indonesia terlindungi, terutama berkaitan dengan pelabelan produk pangan hasil rekayasa genetika yang saat ini sudah beredar di pasaran. Dengan pelabelan ini berarti konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapat infonnasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsinya."

"Providing sufficient food at an affordable price is an important problem for the developing countries,including Indonesia. Lack of food cpould results nto a social,economic and political instability of the country and finally causes the fall of the government....."

"Perdagangan produk farmasi memantik sebuah pembahasan dan perdebatan dalam kajian ekonomi politik internasional. Salah satu unsur yang kerap kali menjadi perdebatan dalam perdagangan produk farmasi adalah kehadiran hak kekayaan intelektual berupa paten dan eksklusivitas data yang terkandung dalam perdagangan produk farmasi. Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan perdagangan produk farmasi dalam kajian hubungan internasional, sejak HKI menjadi bagian dari perdagangan internasional pada tahun 1990 sampai 2021. Tulisan ini menggunakan 107 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antar literatur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas (1) HKI dalam perdagangan produk farmasi, (2) TRIPS dalam perdagangan produk farmasi, (3) Deklarasi Doha tentang TRIPS dan Kesehatan Masyarakat dalam perdagangan produk farmasi, (4) TRIPS-Plus dalam perdagangan produk farmasi kontemporer. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan dalam membahas perdagangan produk farmasi. Penulis menyimpulkan bahwa sebagai sebuah topik, meskipun perdagangan farmasi dianggap sebagai salah satu bagian dari perdagangan bebas, namun pada kenyataannya sistem HKI yang tertanam dalam perdagangan produk farmasi, justru melanggengkan proteksionisme sehingga hingga saat ini perdagangan produk farmasi terus menuai berbagai perdebatan, baik bagi akademisi yang mendukung HKI maupun bagi akademisi yang mendukung akses kesehatan.

---

Pharmaceutical trade has become a discussion and debate in the International Political Economy. One of the elements that triggered the discussion is the presence of patent and data exclusivity in intellectual property rights. Pharmaceutical trade is part of the economical instrument that has political value because it shows the relation and power difference between developed and developing countries. This paper taxonomically reviews the development of pharmaceutical trade in international relations studies, since IPR became part of international trade in 1990 to 2021. This paper uses 107 internationally- accredited literature and classifies them according to the similarities between each literature. Based on the taxonomy method, the literature will be divided into four theme-based categories which consists of (1) IPR in the pharmaceutical trade, (2) TRIPS in the pharmaceutical trade, (3) The Doha Declaration on TRIPS and Public Health in the Pharmaceutical Trade, (4) TRIPS-Plus in contemporary pharmaceutical trade. The paper seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. This paper identifies that the liberal approach is commonly used to discuss the pharmaceutical trade. This writing concludes that although pharmaceutical trade is part of free trade, intellectual property rights embedded in the pharmaceutical trade make protectionism preserved. Therefore, up until now, the pharmaceutical trade is triggering a debate between the academician who supports intellectual property rights and academician who supports health access."